Komnas Sebut Ada 15 Kasus Pelanggaran HAM Berpotensi Hilang Jika RKUHP DIsahkan

Sejumlah jurnalis melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 5 Desember 2022. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menggelar aksi 17 menit diam menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah berencana menggelar rapat pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Rencana ini dilakukan di tengah berbagai kontroversi di masyarakat terhadap isi RKUHP.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut, jika RKUHP disahkan, maka hal ini bisa menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah diselidiki mereka dianggap tak pernah terjadi.

Alasannya, pasal terkait pelanggaran HAM berat di RKUHP belum bisa dipastikan akan memiliki asas-asas khusus atau tidak seperti di UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Baca juga: Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, berkata ada dua asas penting yang belum dipastikan akan dimiliki pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP atau tidak, yaitu asas retroaktif dan tidak mengenal daluarsa. Ia menjelaskan dua asas tersebut penting agar penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat bisa dapat terus berlangsung tanpa batas waktu.

 "Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM dua asas ini sudah ada di dalamnya," kata dia pada Senin, 5 Desember 2022.

Anis menyebut total ada 15 kasus pelanggaran HAM yang berpotensi menghilang jika RKUHP disahkan. Ia menjelaskan 15 kasus tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di waktu lampau.

"Padahal secara fakta di peristiwa-peristiwa tersebut ditemukan korban dari hasil penyelidikan," kata Anis saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.

 Adapun 15 kasus yang dimaksud adalah Timor timur 1999, Tragedi Tanjung Priok, kasus pelanggaran HAM di Abepura, pembantaian massal periode tahun 1965-1966, penembakan misterius, kasus Talangsari. Lalu ada kasus yang berkaitan dengan kejadian 98 seperti , Trisakti, semanggi I, dan semanggi II.

Selanjutnya, kasus kerusuhan Mei 1998, kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998, pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena, kasus pembunuhan dukun santet. Ada juga beberapa kasus pelanggaran HAM di Aceh seperti Tragedi Simpang KKA, kasus pelanggaran HAM Jambo Keupok, Kasus Rumah Geudong, dan tragedi Timang Gajah 2000-2003.

Wakil Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menyebut pihaknya siap melakukan judicial review bila nantinya ada problem penegakan HAM yang muncul setelah RKUHP disahkan. Ia berkata Komnas HAM akan aktif mendiskusikan perubahan mekanisme penegakan HAM setelah implementasi RKUHP yang baru tersebut. 

"Seperti yang pernah dikatakan pemerintah, bila tidak puas ajukan judicial review ini salah satu langkah yang akan kami pertimbangkan nanti jika terdapat kendala," ujar Haris dalam konferensi pers.

Baca juga: Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil






Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

13 jam lalu

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Inisiatif perjanjian Jeda Kemanusiaan dianggap menyalahi prosedur pengambilan keputusan di Komnas HAM.


Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

23 jam lalu

Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menilai Komnas HAM dan pemerintah RI belum menunjukkan komitmen pada kesepakatan ini


Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

2 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

2 hari lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

4 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

5 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

7 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

8 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

9 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

9 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.