Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

Reporter

Editor

Amirullah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat pembukaan Roving Seminar Kekayaan Intelektual keempat yang diselenggarakan pada Senin, 21 November 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyarankan masyarakat yang belum puas mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perbedaan pendapat sah-sah saja. Ya kalau pada akhirnya nanti disahkan, saya mohon gugat aja di MK, lebih elegan caranya," ujar Yasonna ketika ditemui di gedung DPR pada Senin, 5 Desember 2022.

Menurutnya, rancangan tersebut sudah dibahas dan disosialisasikan ke seluruh tanah air serta stakeholder. Jadi, katanya, jika ada kemungkinan bahwa 100 persen setuju, tidak mungkin.

"Daripada kita harus pake UU KUHP Belanda yg sudah ortodoks, dalam KUHP ini sudah banyak reformatif dan bagus," katanya.

Yasonna mengatakan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan sejumlah lembaga dan kementerian untuk mensosialisasikan dan menampung masukan soal RKUHP. Misalnya Kemenkominfo, Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN). Tujuannya agar RKUHP ada perbaikan dari masyarakat.

"Ada perbaikan dan masukan-masukan dari masyarakat, ada yang kita softing down, kita lembutkan, sehingga kalau masih ada perbedaan pendapat, ya itu biasa dalam demokrasi," ujarnya.

Namun, katanya, perbedaan pendapat tersebut tidak harus membajak sesuatu untuk membatalkannya. Sebab, kata Yasonna, Indonesia sudah lebih dari puluhan tahun masih memakai UU KUHP Belanda, sehingga sudah saatnya untuk memikirkan perbaikan. "Malu kita sebagai bangsa, masih memakai hukum Belanda," katanya mengungkapkan.

Dia juga menambahkan RKUHP harus segera disahkan karena menyangkut harga diri anak bangsa. "Guru-guru saya, guru yang saya hormati banyak bekerja keras, seperti Prof Mulyadi misalnya sangat mendampakan UU ini disahkan," ujarnya.

NESA AQILA

Baca: Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

2 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

4 hari lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

4 hari lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

7 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

11 hari lalu

Yasonna H Laoly: Peningkatan Ekonomi Prioritas Kerja Dirjen Imigrasi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan peningkatan ekonomi menjadi prioritas kerja Direktorat Jenderal Imigrasi


Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

17 hari lalu

Sosialisasi KUHP Baru, Pakar Jelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia

Sosialisasi terhadap KUHP baru yang disahkan oleh DPR RI terus dilakukan oleh sejumlah pakar hukum di berbagai daerah.


Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

21 hari lalu

Jokowi Bakal Kumpulkan Korban Pelanggaran HAM Berat, Termasuk yang Ada di Eropa Timur

Mahfud Md mengatakan korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan ditemui oleh Presiden Jokowi. Pemerintah juga kumpulkan korban di Eropa Timur.


Kata Yasonna soal Penyelesaian Yudisial Setelah Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat

25 hari lalu

Kata Yasonna soal Penyelesaian Yudisial Setelah Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat

Jokowi menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu itu. Meminta agar kasus pelanggaran HAM berat tetap diusut melalui jalur yudisial.


Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

25 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

25 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?