Kasus Ismail Bolong, ISESS Minta Polri Fokus pada Surat LHP Kadiv Propam

Ismail Bolong merupakan mantan anggota Polri dengan pangkat Aiptu itu diketahui memiliki bisnis tambang batu bara ilegal. Dari aksinya tersebut, Ismail disebut mendapat keuntungan mencapai Rp5 miliar hingga Rp 10 miliar setiap bulan, terhitung sejak Juli 2020-Desember 2021. YouTube

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto meminta Polri fokus pada surat laporan hasil penyelidikan (LHP) yang dikeluarkan oleh eks Kadiv Propam Ferdy Sambo dalam mengungkap kasus Ismail Bolong.

Ferdy Sambo pernah memeriksa Ismail Bolong dalam kasus dugaan gratifikasi tambang ilegal kepada anggota Polri. Surat LHP pada 7 April 2022 tersebut adalah bukti formil bahwa Polri telah melakukan penyelidikan.

"Susah untuk dikatakan serius karena kalau serius itu lebih substansial, klarifikasi soal suratnya tanggal 7 April 2022 Kita tekankan saja pada klarifikasi itu, mulai dari situ jangan lepas dari surat Kadiv Propam karena itu bukti formil," kata Bambang saat dihubungi Senin 5 November 2022.

Bambang mengungkapkan bahwa kesulitan Polri dalam mengungkap kasus suap tambang ilegal dikarenakan adanya konflik kepentingan dalam internal Polri. "Saling ada kepentingan, konflik kepentingan pasti," ucapnya.

Ia menyebut Polri saat ini terlalu lama dalam mengungkap kasus ini. Apalagi menilik dari surat LHP tertanggal 7 April 2022. Kasus ini mencuat ke publik setelah munculnya video pengakuan Ismail Bolong pada Kamis 3 November 2022.

Direktur Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto yang telah melakukan memeriksa anak dan istri Ismail Bolong pada Kamis 1 Desember 2022 pun belum juga menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut.

"Ya terlalu (lama), harus segera dan ada batasan waktu seseorang yang ditahan, orang yang ditahan kan harus ada batas waktu, harus dijelaskan ya kalau tidak kan apa bedanya dengan penculikan," ucapnya.

Bambang pun mengungkapkan bahwa Polri harus segera mengungkap kasus ini agar tidak menimbulkan kecurigaan oleh publik. Hal tersebut dikarenakan kasus ini telah menjadi perhatian publik.

"Harus ya, nanti menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, asumsi-asumsi kemana-mana kan," kata dia.

Bambang pun mengungkapkan semangat Kapolri Jenderal Sigit Prabowo soal transparansi dalam tubuh Polri membuat kasus ini juga harus segera diungkap ke publik.

"Di era keterbukaan seperti saat ini, dan seperti komitmen Kapolri soal transparansi dan segera dibuka dan ya tidak sesuai dengan, kalau ditutupi ya tidak sesuai dengan semangat transparansi dan berkeadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri rencananya bakal menentukan nasib Ismail Bolong dalam kasus dugaan tambang ilegal setelah dilaksanakan gelar perkara. Namun hingga saat ini, Polri memberikan pernyataan berkaitan kelanjutan kasus gratifikasi tambang ilegal Ismail Bolong ini.

Baca: IPW Sebut Polri Belum Serius Ungkap Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong






Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

8 jam lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut Bertambah 2, Begini Kronologinya

Kementerian Kesehatan memaparkan kronologi bertambahnya korban gagal ginjal akut. Dua kasus baru ditemukan di Jakarta dengan satu korban meninggal.


Mengenal Oplos Beras, Salah Satu Modus Umum Mafia Beras

12 jam lalu

Mengenal Oplos Beras, Salah Satu Modus Umum Mafia Beras

Mengoplos beras menjadi salah satu modus mafia beras. Selain itu, ada pula sejumlah modus lainnya untuk mempermain harga beras di pasaran.


Suwito Ayub Masih Buron, Kilas Balik Kasus Direktur Operasional KSP Indosurya

1 hari lalu

Suwito Ayub Masih Buron, Kilas Balik Kasus Direktur Operasional KSP Indosurya

Salah satu tersangka kasus dugaan penipuan dan penyelewengan dana KSP Indosurya, Suwito Ayub masih buron. Ini kilas balik penipuan Rp 106 triliun


Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

2 hari lalu

Ingin Menikah dengan Anggota Polri? Begini Persyaratannya

Aturan menikah bagi anggota Polri tertuang dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2018.


Propam Polda Metro Ungkap Berbagai Pelanggaran Bripka Madih yang Mengaku Diperas Sesama Polisi

2 hari lalu

Propam Polda Metro Ungkap Berbagai Pelanggaran Bripka Madih yang Mengaku Diperas Sesama Polisi

Propam Polda Metro menyebut Bripka Madih yang mengaku diperas oleh penyidik saat mengurus sengketa tanah telah melakukan sejumlah pelanggaran.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Internasional Aplikasi Pornografi Bernilai Puluhan Miliar

3 hari lalu

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Internasional Aplikasi Pornografi Bernilai Puluhan Miliar

Bareskrim Polri membongkar jaringan pornografi dan judi online lewat aplikasi bernama Bling2. Dikendalikan dari Kamboja dan Filipina.


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

3 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.


Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

3 hari lalu

Polri Siapkan Aturan Kendaraan Listrik, Ini Isinya

Korlantas Polri akan bergerak cepat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan listrik, mulai penerbitan STNK dan BPKB baru.


Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

4 hari lalu

Pengguna Motor Listrik Pakai SIM C Golongan Apa? Begini Penjelasan Polri

Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri berencana untuk menerapkan penggolongan Surat Izin Mengemudi atau SIM C bagi para pengguna motor listrik.