Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

Editor

Amirullah

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Demanik (tengag) didampingi Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam (kiri) dan Beka Ulung Hapsara (kanan) menunjukkan berkas saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2022. Komnas HAM menyampaikan benar terjadi tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan/Excessive Use of Force oleh Polda Jawa Tengah di desa Wadas yang ditandai dengan pengerahan personil dalam jumlah besar dan adanya tindakan kekerasan dalam proses penangkapan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut akan membuka kembali penyelidikan dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah. Alasannya adalah karena laporan warga yang merasa tidak puas atas temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM sebelumnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, mengatakan pihaknya berpeluang membuka kembali penyelidikan kasus tersebut setelah dia meninjau langsung ke Desa Wadas. “Tidak menutup kemungkinan kami akan membuat tim untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dialami warga Wadas,” kata Hari melalui pesan tertulis, Senin, 5 Desember 2022.

Hari menjelaskan penyelidikan Komnas HAM nantinya akan difokuskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Terutama kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta kasus penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat.

"Untuk kasus kekerasannya terutama perempuannya ada kemungkinan kami buka kembali dan kami masih menunggu tambahan data" kata dia.

Baca: Warga Wadas Ajukan Gugatan terhadap Dirjen Minerba ke PTUN Jakarta

Selain itu, Hari juga menyampaikan pembukaan kembali kasus kekerasan di Desa Wadas tersebut akan dibahas di dalam rapat paripurna Komnas HAM. Ia menambahkan rapat tersebut diagendakan dilangsungkan pada pertengahan Desember ini. "Rapat paripurna komisioner Komnas HAM akan direncanakan tanggal 12 dan 13 Desember tahun ini," ujar Hari.

Salah satu poin yang dibahas dalam rapat tersebut, kata Hari, adalah pembentukan tim ad hoc untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Desa Wadas kembali. Nantinya, tim ad hoc tersebut akan menjadi perpanjangan tangan Komnas HAM untuk mencari fakta dan bukti baru di lapangan. “Bila tim ad hoc terbentuk, kami akan turun lagi ke Wadas untuk melakukan penyelidikan,” ujar dia.

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas berawal dari penolakan warga terhadap pembukaan lahan tambang andesit untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Waduk Bener di desa mereka. Penolakan warga tersebut berujung kepada represi aparat yang berupa aksi kekerasan dan penahanan kepada warga yang menolak. Kejadian represi aparat tersebut terjadi pada Bulan April 2021.

Komnas HAM periode 2017-2022 telah melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM di Desa Wadas tersebut. Hasil temuan tersebut menyebut ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat dan juga penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Komnas HAM juga merekomendasikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Baca juga: Warga Wadas Kembali Unjuk Rasa di Kantor Ganjar Bawa 27 Kendi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

10 menit lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

7 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

7 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.


Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

7 hari lalu

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Segera Sahkan RUU PPRT

Komnas HAM mendesak agar DPR dan Pemerintah segera membahas RUU PPRT dan mengesahkannya agar ada kepastian hukum untuk pekerja rumah tangga.


Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

10 hari lalu

Begini Kronologi Kerusuhan PT GNI Berdasarkan Penelusuran Komnas HAM

Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap kericuhan antar pekerja PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI


Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

10 hari lalu

Komnas HAM Temukan Ada Salah Kelola Manajemen PT GNI Pemicu Kericuhan

Komnas HAM menemukan adanya salah kelola manajemen di dalam PT GNI yang enggan melaksanakan regulasi terkait ketenagakerjaan


Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

11 hari lalu

Bantah Kabar Pekerja Lokal PT GNI yang Mulai Bentrok, Ini Kronologi Insiden Versi Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengoreksi pernyataan-pernyataan sepihak terkait peristiwa di PT GNI.


Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

11 hari lalu

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, LPSK: Korban Butuh Bantuan Medis hingga Psikologis

LPSK menyatakan pemerintah harus melalukan pemulihan dan memberikan bantuan kepada para korban pelanggaran HAM berat yang telah diakui Jokowi.


4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

11 hari lalu

4 Kekecewaan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Proses Hukum Kasus Ini

Sebagian besar Keluarga korban dan para penyintas Tragedi Kanjuruhan tak hadir dalam sidang perdana kasus tersebut pada Senin kemarin.


Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

12 hari lalu

Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.