Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Berpendapat Masyarakat Indonesia Perlu Meningkatkan Literasi Politik

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 15 September 2022. Rapimnas tersebut membahas rencana koalisi partai dan capres yang bakal diusung pada pemilu 2024 serta membahas isu terkini seperti kenaikan BBM. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis, 15 September 2022. Rapimnas tersebut membahas rencana koalisi partai dan capres yang bakal diusung pada pemilu 2024 serta membahas isu terkini seperti kenaikan BBM. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai ada tren kemunduran demokrasi negara-negara di dunia. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan literasi politik bagi masyarakat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan AHY, sapaan Agus Harimurti, pada Ahad 4 Desember 2022 saat menjadi pembicara dalam forum diskusi di sela kunjungannya ke Australia. AHY menjelaskan penguatan literasi politik masyarakat tersebut ditujukan agar merawat kualitas demokrasi bangsa Indonesia.

Ia berkata hal tersebut merupakan salah satu cara melawan cara-cara kotor dalam berpolitik di dalam negeri. "Agar masyarakat kita tidak dilemahkan oleh politik uang, politik identitas, serta post-truth politics," kata putra mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Baca Juga: 4 Fakta Kasak-kusuk Memasangkan Anies dan AHY ke Pilpres 2024

Untuk membangun demokrasi yang kuat, AHY berkata perlu adanya komitmen dari segenap masyarakat Indonesia untuk mewujudkannya. Menurutnya demokrasi yang kuat tidak bisa diciptakan dari sebagian masyarakat saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Demokrasi yang kuat perlu fondasi yang kuat pula. Demokrasi yang kuat akan menuntun kita pada fondasi kuat pembangunan berkelanjutan," ujar dia melalui keterangan tertulis.

Selain berbicara soal politik dan demokrasi, AHY juga menyampaikan perhatiannya pada ekonomi pembangunan. Ia berkata arah pembangunan ekonomi negara ini seharusnya dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia terlebih dahulu.

"Pembangunan infrastruktur memang penting. Tapi kunci transformasi ekonomi terletak pada pembangunan sumber daya manusia yang memadai agar produktivitas dan daya saing bangsa semakin tinggi," kata AHY.

Baca Juga: Soal Kepastian Maju di Pilpres 2024, AHY: Saya Terus Mempersiapkan Diri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

7 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

7 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto menyambangi Presiden Kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu, 17 Februari 2024. Foto TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Kunjungi SBY di Cikeas, Demokrat: Pertemuan Presiden ke-6 dan ke-8

Prabowo bersilaturahmi ke rumah SBY dalam suasana Lebaran.


Tak Datang Open House di Istana, SBY Titip Salam ke Jokowi Lewat AHY

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun, PDIP telah mengutarakan sinyal penolakan ada parpol di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf yang gabung usai Pilpres 2019. TEMPO/Subekti.
Tak Datang Open House di Istana, SBY Titip Salam ke Jokowi Lewat AHY

SBY tak menghadiri acara open house di Istana Negara yang digelar Jokowi. SBY menitipkan salam untuk Jokowi kepada AHY.


Setelah Salat Id dengan SBY di Cikeas, AHY Akan Datang ke Open House Jokowi di Istana

9 hari lalu

Presiden Jokowi melakukan sarapan dengan AHY di Yogya, Minggu, 28 Januari 2024. FOTO/Humas Demokrat.
Setelah Salat Id dengan SBY di Cikeas, AHY Akan Datang ke Open House Jokowi di Istana

AHY akan datang ke open house Jokowi di Istana Negara. Tidak bersama SBY.


Pemain Jakarta LavAni AlloBank Buka Bersama SBY dan AHY, Sehari Kemudian Langsung Berlatih untuk Proliga 2024

10 hari lalu

Agus Yudhyono dan pemain asing Jakarta LavAni AlloBank Renan Buiatti. (Instagram/@agusyudhoyono)
Pemain Jakarta LavAni AlloBank Buka Bersama SBY dan AHY, Sehari Kemudian Langsung Berlatih untuk Proliga 2024

Jakarta LavAni AlloBank sudah berpacu untuk menyambut Proliga 2024. Mereka melakukan buka bersama di kediaman lalu menggelar latihan perdana.


SBY dan AHY Akan Hadir di Open House Jokowi usai Salat Id

10 hari lalu

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono disambut Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat peringatan hari kemerdekaan ke-72 di Istana Merdeka Jakarta, 17 Agustus 2017. SBY hadir dengan mengenakan pakaian adat daerah Palembang. TEMPO/Subekti.
SBY dan AHY Akan Hadir di Open House Jokowi usai Salat Id

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan hadir di open house Jokowi usai salat id di Cikeas, Jawa Barat.


Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

14 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Golkar dan Demokrat Sebut UU MD3 Belum Tentu Direvisi Meski Masuk Prolegnas

Revisi UU MD3 disebut tidak tentu terjadi. Setiap tahun masuk prolegnas prioritas DPR.


Pilkada 2024, Demokrat Prioritaskan Kader Internal

14 hari lalu

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron ihwal TPN KIM  di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2023. TEMPO/Tika Ayu
Pilkada 2024, Demokrat Prioritaskan Kader Internal

Partai Demokrat memastikan akan memprioritaskan kader sendiri dalam Pilkada 2024.


Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

17 hari lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

Kelompok pemantau pemilu dari Dewan Eropa mengatakan lingkungan pemilu Turki masih terpolarisasi dan belum sepenuhnya kondusif bagi demokrasi.


Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

17 hari lalu

Kuasa Hukum pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Bambang Widjojanto menilai MK ingin sungguh-sungguh memeriksa setiap bukti dalam sidang sengketa Pilpres 2024.