JAKARTA - Provinsi Kepulauan sepakat mendorong Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU Daerah Kepulauan) agar segera dibahas di DPR. Saat ini, RUU Daerah Kepulauan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023.
Hanya saja, sebelum masuk ke pembahasan, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan agar memperhatikan isi draf RUU Kepulauan yang ada saat ini. Untuk diketahui, konten RUU Daerah Kepulauan terakhir pada 2017. Seiring waktu, telah terbit sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersinggungan dengan isi draf RUU Daerah Kepulauan.
"Saya mendukung RUU Daerah Kepulauan ini didorong menjadi undang-undang, tetapi perlu strategi dengan menjadikannya mainstream," kata Mardani Ali Sera dalam acara Working Group Discussion II Forum Daerah Kepulauan di Jakarta, pada Kamis, 1 Desember 2022. Artinya, menurut dia, perlu cara-cara kreatif untuk mengegolkan RUU Daerah Kepulauan. "Ini tinggal mengubah paradigmanya."
Mardani Ali Sera menyarankan tiga hal agar RUU Daerah Kepulauan segera diproses. Pertama, membangun gagasan yang mainstream. Dalam membangun RUU Daerah Kepulauan agar menjadi arus utama, menurut dia, maka perlu memasukkan paradigma baru dalam RUU tersebut, yakni unsur blue economy atau ekonomi biru. "Blue economy ini basisnya kelautan, sehingga akan sangat berdampak pada delapan provinsi kepulauan," katanya.
Kemudian, tidak berhenti pada tahap diskusi, Mardani mengusulkan agar BKS Provinsi Kepulauan menyampaikan gagasan dalam RUU ini ke lingkaran presiden agar visi poros maritim yang sudah kuat dapat terimplementasi dengan baik.
Baca Juga:
Dan satu unsur yang juga penting adalah Kementerian Keuangan. Mardani menganggap, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu dibedah kembali karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
(dari kiri) Ahli Kelautan dan Perikanan IPB, Rokhmin Dahuri; Direktur Perencanaan Ruang dan Laut KKP, Suharyanto; Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Restuadi Daud; Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa; Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono; Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafwa; dan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam acara Working Group Discussion (WGD) II Forum Daerah Kepulauan di Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022. TEMPO
Kedua, Mardani Ali Sera melanjutkan, mengawal peraturan pemerintah yang berkaitan dengan daerah kepulauan. "Sambil mendayung, peraturan pemerintahnya dikawal terus," ucapnya.
Yang ketiga, jangan lelah memperjuangkan provinsi kepulauan. "Karena sejatinya Indonesia adalah negara kepulauan dan yang seharusnya paling maju adalah daerah kepulauan," ucap Mardani.
Pada kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, masalah kesenjangan antara daerah kepulauan dengan daerah non-kepulauan seperti termaktub dalam RUU Daerah Kepulauan sudah lama diperdebatkan. "Waktu saya di DPR periode 2004, kami sudah membahas soal ini," ujarnya.
Suharso kembali mengingatkan filosofi negara kepulauan seperti yang disampaikan Presiden pertama RI Sukarno. "Bung Karno mengatakan Nusantara adalah laut yang di dalamnya ada pulau-pulau. Bukan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Ini beda berbeda filosofinya," ujarnya. "Dengan begitu, yang terpenting adalah rasa keadilan."
Bappenas sedang merancang bagaimana daerah kepulauan saling terhubung bukan hanya melalui perairan, namun juga udara. "Kami mendorong pesawat N-219 milik PT Dirgantara Indonesia menjadi seaplane dan bisa beroperasi di daerah kepulauan," kata Suharso. Moda transportasi udara, menurut dia, dapat menembus ruang dan waktu dengan pelayanan yang cepat dan tidak perlu membangun bandara khusus. (*)
