Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

Editor

Febriyan

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat ditemui usai menjalani tes faktual dari Komisi I DPR RI di rumah dinasnya yang berada di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi I DPR RI mendatangi rumah dinas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 2 Desember 2022. Kedatangan mereka untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kediaman Yudo dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan atau  fit and proper test calon Panglima TNI

"Tadi saya kan dipanggil untuk dicek kebenaran tentang data-data. Dimulai dari KTP saya, kemudian LKHPN, kemudian NPWP, kemudian termasuk rumahnya apa benar ya di sini," ujar Yudo saat ditemui usai verifikasi faktual, Jumat, 2 Desember 2022. 

Yudo mengatakan rumah pribadinya berada di Surabaya, Jawa Timur. Namun karena keterbatasan jarak, anggota DPR akhirnya melakukan verifikasi tersebut di rumah dinas Yudo. 

Selain mewawancarai Yudo, para anggota dewan juga mengobrol dengan keluarga untuk mengetahui pribadi calon Panglima TNI itu. Yudo mengatakan seluruh keluarga hadir dalam verifikasi faktual itu. 

"Ini ada adik saya, kakaknya istri, ada anak saya, dan ada anak saya dari Surabaya yang berkeluarga, dan ada anak saya yang satu bersekolah di SMA Taruna Nusantara di Magelang," kata Yudo sambil memperkenalkan keluarganya ke media. 

Istri Yudo bersyukur suaminya lolos fit and proper test

Sementara itu Veronica Yulis, istri Yudo Margono, mengaku bahagia suaminya dapat disetujui okeh DPR untuk menjadi Panglima TNI. 

"Alhamdulillah, puji syukur, suami dipercaya menjadi Panglima TNI. Tentu itu semua berkat dari doa-doa dari semuanya," kata Veronica. 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono menyebut salah satu penilaian yang pihaknya lakukan di verifikasi faktual ini adalah keharmonisan keluarga jenderal bintang empat itu. Menurut Dave, seorang pimpinan harus memiliki sistem pendukung (support system) yang kuat agar bisa bekerja optimal. 

"Mengingat masa jabatan beliau itu kurang lebih satu tahun dan beliau perlu kerja keras untuk mencapai itu dia harus memiliki support system yang kuat dari rumah," kata Dave. 

Rapat pengesahan hasil fit and proper test pekan depan

Setelah verifikasi faktual ini, Dave menyebut dewan bakal langsung menyerahkan seluruh hasil fit and proper test ke seluruh fraksi. Kemungkinan, kata Dave, rapat paripurna penetapan persetujuan DPR RI terhadap Yudo sebagai Panglima TNI bakal digelar Selasa depan. 

"Setelah dari paripurna lalu dari pimpinan DPR langsung dikirim ke Istana untuk langsung dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikannya, tergantung Presiden," kata Dave. 

Laksamana Yudo Margono menjadi pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Panglima TNI Andika Perkasa yang akan pensiun pada bulan ini. Yudo akan menjadi panglima pertama di era Jokowi yang berasal dari Angkatan Laut. 






Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Potensi Budget Siluman

2 menit lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Potensi Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

13 menit lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

31 menit lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

1 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

2 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

2 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

2 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

2 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

3 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.