Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

Reporter

Editor

Febriyan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) berjabat tangan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) disaksikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri) usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat 2 Desember 2022. Rapat internal Komisi I DPR menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa, setelah yang bersangkutan menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman, menyatakan mendukung penuh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Pangilma TNI. Dudung ikut mengantarkan Yudo untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi Pertahanan DPR hari ini, Jumat, 2 Desember 2022.

Menurut dia, Yudo telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan baik. Saat dilantik menjadi Panglima TNI, Dudung mengatakan akan mendukung Yudo sebagai KSAD demi membangun TNI yang makin solid. 

“Selama Pak Yudo sudah melaksanakan fit and proper test dengan baik, dan intinya nanti beliau menjadi Panglima saya akan mendukung sebagai KSAD,” kata Dudung di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain Dudung, Yudo juga ditemani sejumlah pejabat utama di lingkungan TNI seperti Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo plus Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Komisi I setuju pencalonan Yudo Margono dan memberhentikan Andika Perkasa

DPR Komisi Pertahanan menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Yudo dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test yang digelar hari ini.

Adapun uji kelayakan terhadap Yudo dilangsungkan selama kurang lebih 3 jam. Usai memaparkan visi misi, tiap fraksi mengajukan pertanyaan untuk mendalami dan menggali visi misi Yudo ke depan.   

“Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI,” kata Ketua Komisi Pertahanan, Meutya Hafid, Jumat, 2 Desember 2022.

Meutya mengatakan keputusan diambil secara mufakat. Dia menyebut tidak ada perbedaan pandangan dari 9 fraksi ihwal keputusan ini. Adapun Yudo disebut Meutya menjawab pendalaman fraksi selama 30 menit.

Sebelum menyetujui Yudo, Komisi I turut menyetujui pemberhentian Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa.

"Komisi I DPR memutuskan setujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI," kata dia.

Visi Misi Yudo Margono

Kala memaparkan visi misinya di hadapan DPR Komisi Pertahanan, Yudo berjanji tidak bakal ada lagi oknum prajurit arogan jika dirinya terpilih sebagai Panglima TNI.

"Apabila nantinya saya dipercaya menjadi Panglima TNI, saya akan mengerahkan segala dan upaya agar tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," ujar Yudo di Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. 

Menurut Yudo, TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver dan harus selalu bersikap humanis. Sebagai tentara rakyat, Yudo menyebut karakter yang dimiliki prajurit adalah karakter yang tegas namun tetap humanis dan disegani tapi bukan ditakuti. 

"Wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah, dan sopan santun terhadap rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti dan manakuti hati rakyat," kata Yudo.

Laksamana Yudo Margono ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Panglima TNI Andika Perkasa yang bakal pensiun bulan ini. Yudo menjadi panglima pertama di era Jokowi yang berasal dari Angkatan Laut.

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH






Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

24 menit lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

37 menit lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

40 menit lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

53 menit lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

1 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

1 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

1 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

1 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

2 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

2 jam lalu

Jokowi Minta Pers Tak Sekedar Bebas, Tapi Juga Bertanggung Jawab

Jokowi menggelar pertemuan dengan Dewan Pers di Istana Negara hari ini