Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta Pusat, soal rekomendasi TGIPF yang bakal diberikan kepada Presiden Jokowi pada Jumat besok, Rabu, 12 Oktober 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024. Pembenahan ini berkaitan dengan persoalan mafia.

"Kami harus akui," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini di depan para pemimpin perusahaan nasional di acara Kompas 100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Pengakuan disampaikan di depan beberapa bos perusahaan kakap tanah air. Mulai dari Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan beberapa bos perusahaan nasional lainnya.

Meski demikian, Mahfud tidak merinci lebih lanjut soal mafia apakah yang dia maksud. Tempo menghubungi Mahfud soal ini dan belum ada balasan. Tapi pernyataan ini disampaikannya sehari setelah Jokowi berbicara tentang mafia tanah.

Jokowi sempat bicara soal mafia tanah

Kemarin, Jokowi meminta Menteri Agraria Hadi Tjahjanto untuk bersikap tegas terhadap para mafia tanah. Hal ini Jokowi sampaikan saat membagikan secara virtual 1,5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di Istana Negara, Jakarta.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak sudah lah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah'. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," ujar Jokowi, Kamis, 1 Desember 2022

Adapun pernyataan soal pembenahan aparat hukum disampaikan Mahfud ketika bicara tentang perlunya stabilitas politik untuk menjamin kelancaran investasi dan dunia usaha. Salah satunya proses Pemilu 2024 dan tahapan-tahapannya sudah dimulai dan tidak bisa lagi diundur.

"Secara yuridis itu tak bisa mundur lagi, sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu harus selesai," kata dia.

Mahfud menyebut ada beberapa dukungan yang sudah diberikan pemerintah, seperti anggaran. "Tentu dengan koreksi-koreksi atas usul yang disampaikan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena tidak semua harus dipenuhi, tapi kebutuhan minimal agar pemilu itu berjalan baik dan lancar tentu pemerintah menjamin," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Saat berbicara tentang pengamanan pemilu, Mahfud baru menyinggung soal mafia ini. Sebab untuk sekedar teknis pengamanan, Ia punya keyakinan bahwa aparat sudah mampu mengatasinya. "Apa saja dapat diselesaikan dari sudut teknis, bahkan membongkar kasus yang sulit-sulit juga bisa, tinggal mau apa tidak," ujarnya.

Baca: Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi






Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

1 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

1 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

2 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

2 jam lalu

Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur, PP Muhammadiyah: Lebih Baik Dibahas Usai Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menyoroti soal usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum lama ini.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

2 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

3 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

3 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

3 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

4 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

4 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan