Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan larangan mantan narapidana atau napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun larangan ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara. 

Dilansir dari Antara, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ini diajukan oleh karyawan swasta Leonardo Siahaan. Amar putusan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Jakarta, Rabu 30 November 2022. 

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Anwar Usman.

Detail Pertimbangan MK 

Menurut MK, norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hal tersebut bertentangan dengan UU Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Baca juga : Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim Soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor 

Adapun Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu itu menyebutkan, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selain merupakan warga negara Indonesia, harus pula memenuhi beberapa persyaratan.

Di antaranya, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 

Dengan diterimanya sebagian permohonan, MK mewajibkan negara mengubah ketentuan menjadi sebagai berikut.

Pertama, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. 

Dua, mantan terpidana telah melewati lima tahun sebagai mantan terpidana dan secara jujur mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Lalu yang ketiga, mereka bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. 

Maka dari itu dapat disimpulkan, mantan narapidana (termasuk eks napi korupsi) tidak boleh maju caleg apabila napi tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu mantan napi yang belum melewati waktu bebasnya selama lima tahun dan napi yang melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang. 

ANNISA FIRDAUSI

Baca juga : Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

1 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Pengubahan Putusan

Komposisi Majelis Kehormatan tersebut akan diisi oleh para hakim yang masih aktif di Mahkamah Konstitusi dan pihak eksternal.


MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

2 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

4 hari lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

5 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

5 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

5 hari lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

5 hari lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

7 hari lalu

Ketua Partai Ummat Lumajang Optimistis Raup Pemilih Lintas Agama

Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Lumajang, Suharyo AP merasa bisa bergerak di semua lini sosial kemasyarakatan ketika bersilaturahmi.


Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

7 hari lalu

Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

Aturan masa jabatan Kades dalam UU Desa pernah diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi.


Sidang Gugatan UU Pemilu, Juru bicara Mahkamah Konstitusi: Hakim dengarkan Keterangan Presiden hingga KPU

11 hari lalu

Sidang Gugatan UU Pemilu, Juru bicara Mahkamah Konstitusi: Hakim dengarkan Keterangan Presiden hingga KPU

Mahkamah Konstitusi akan mendengar keterangan Presiden Jokowi, KPU, dan DPR dalam judicial review sistem Pemilu.