TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah memfokuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 untuk enam hal. Adapun besaran APBN tahun depan sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.
"APBN harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat,Kamis, 1 Desember 2022.
Fokus pertama, Jokowi menginginkan APBN digunakan untuk penguatan kualitas SDM, kedua untuk akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial agar data terpadu kesejahteraan sosial dapat diperbaiki melalui registrasi sosial ekonomi.
Ketiga, Jokowi memerintahkan APBN 2023 digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, fokus untuk pembangunan infrastruktur agar menumbuhkan sentra ekonomi baru termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
Kelima, APBN 2023 digunakan untuk revitalisasi industri agar hilirisasi industri dapat segera terjadi. Keenam, Jokowi menginginkan APBN untuk pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Baca juga: Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang
"Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya minta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
"Belanja pendidikan dan kesehatan menjadi belanja yang tetap memiliki alokasi terbesar di dalam rangka membangun SDM unggul dan produktif, dalam hal ini akan mencapai Rp612,2 triliun," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan di dana Rp612,2 triliun itu bakal dibagi dalam beberapa pos. Pertama belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar Rp237,1 triliun, transfer ke daerah untuk pendidikan 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun.
Sementara untuk kesehatan dianggarkan Rp178,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan belanja di bidang kesehatan telah menjadi prioritas pemerintah selama 3 tahun ke belakang karena pandemi Covid-19.
Alokasi APBN 2023 terbesar selanjutnya dianggarkan untuk perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun, infrastruktur Rp392,1 triliun, ketahanan energi Rp341,3 triliun, keamanan Rp316,9 triliun, dan paling kecil ketahanan pangan menjadi yang paling kecil dengan anggaran Rp104,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan dana perlindungan sosial mendapat porsi cukup besar karena bakal menjadi shock absorber di masyarakat akibat kenaikan harga barang di tahun 2023. Meski ada antisipasi kenaikan harga, Sri Mulyani menyebut pemerintah tetap bakal menggenjot proyek pembangunan di tahun 2023.
Oleh karena itu, infrastruktur menjadi bidang ketiga yang mendapatkan alokasi APBN terbesar tahun depan.
"Infrastruktur diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja Rp392,1 triliun," kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan pada tahun depan pendapatan negara diperkirakan hanya sebesar Rp2.463 triliun. Hal ini membuat defisit pada APBN sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.
Baca: Jokowi Cerita Semua Pemimpin Negara G20 Khawatirkan Resesi: Rambutnya Tambah Putih
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
