Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ilustrasi pernikahan. (Pixabay.com)
Ilustrasi pernikahan. (Pixabay.com)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik putusan Pengadilan Negeri Tangerang karena mengesahkan pernikahan beda agama dengan pertimbangan HAM. Menurutnya, pernikahan beda agama bertentangan dengan konstitusi dan hukum agama.

Bukhori pun menegaskan argumennya melalui sejumlah pasal yakni Pasal 28J UUD 1945 Ayat 2, Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 8 huruf (f).

Bukhori menilai putusan pernikahan beda agama bertabrakan dengan isi Pasal 28J UUD 1945 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam memenuhi hak dan kebebasan.

“Artinya HAM dalam perspektif konstitusi kita tidak bermakna liberal. Dia dibatasi oleh pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum,” kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Desember 2022.

Politikus PKS ini juga menyinggung polemik ini dengan Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 8 huruf (f). Kedua pasal itu menyebut syarat sah perkawinan dan larangan menjalin perkawinan antara dua orang yang oleh agamanya dilarang.

Baca: Nikah Beda Agama, Begini Aturannya di Indonesia

“Dengan begitu, putusan pengadilan yang mengesahkan nikah beda agama dengan dalih HAM sesungguhnya telah menyalahi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain melanggar konstitusi, anggota Komisi Agama DPR ini juga menilai pernikahan beda agama bertentangan dengan ajaran Islam.

Bukhori mengaku khawatir dengan munculnya pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan. Dari paparan pasal, peraturan, dan ayat Al-Quran itu, ia mengimbau agar masyarakat khususnya umat Islam agar tidak melanggar hukum agama dan hukum negara.

Bukhori juga mengingatkan kepada PN Tangerang agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. “Selain dapat merendahkan, bahkan merusak ajaran Islam, tindakan itu adalah bentuk pembangkangan terhadap negara,” pungkasnya.

PN Tangerang sebelumnya mengesahkan pernikahan beda agama oleh sepasangan suami istri yang menikah di Singapura. Permohonan itu diajukan pada 13 Oktober 2022. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ungkapan Haru Aaliyah Massaid untuk Adjie Massaid di Acara Pengajian Menjelang Pernikahan

4 hari lalu

Momen haru di acara pengajian Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar menjelang pernikahan, Sabtu, 20 Juli 2024. Foto: YouTube/Thariq Halilintar.
Ungkapan Haru Aaliyah Massaid untuk Adjie Massaid di Acara Pengajian Menjelang Pernikahan

Tangis Aaliyah Massaid pecah ketika menyampaikan ungkapan cinta kepada mendiang ayahnya, Adjie Massaid dalam acara pengajian menjelang menikah.


Penelitian Ungkap 6 Pemicu Paling Umum Perceraian

6 hari lalu

Ilustrasi cerai. dailymail.co.uk
Penelitian Ungkap 6 Pemicu Paling Umum Perceraian

Para peneliti menemukan enam penyebab terbanyak perceraian berdasarkan data ribuan pasangan menikah dan dilakukan selama 10 tahun.


Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

Kebijakan Jokowi memberikan HGU hingga 190 tahun untuk dua siklus dan HGB selama 160 tahun kepada investor IKN menuai kritik dari sejumlah pihak.


Daftar Hadir Rapat Paripurna DPR Cuma Ditandatangani 131 Orang

13 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Daftar Hadir Rapat Paripurna DPR Cuma Ditandatangani 131 Orang

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengungkap jumlah peserta rapat paripurna. Yang hadir langsung hanya 131 anggota dewan.


Pria Menikah Juga Bisa Kesepian, Berikut Tandanya

15 hari lalu

Ilustrasi pasangan bermasalah. Shutterstock.com
Pria Menikah Juga Bisa Kesepian, Berikut Tandanya

Pernikahan tak bisa begitu saja melepaskan orang dari kesepian. Berikut beberapa tanda laki-laki yang kesepian meski sudah menikah.


Ketua KPU Dipecat, PKS Singgung Ada Tarik Menarik Kepentingan saat Seleksi

20 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersiap memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya dalam sidang putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya terkait kasus dugaan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua KPU Dipecat, PKS Singgung Ada Tarik Menarik Kepentingan saat Seleksi

Mardani menyatakan dirinya sedih dengan adanya kasus yang menimpa pimpinan KPU.


PPATK Sebut Seribuan Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online, Ini Tanggapan MKD dan Jumlah Transaksi

23 hari lalu

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega diduga main judi online saat rapat paripurna.
PPATK Sebut Seribuan Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online, Ini Tanggapan MKD dan Jumlah Transaksi

Serba-serbi Anggota DPR dan DPRD Terlibat Judi Online yang disebut PPAT capai seribuan orang. Begini tanggapan MKD, berapa jumlah transaksinya?


Ketua Majelis Syura PKS Minta Kader yang jadi Anggota DPR dan DPRD Bersikap Profesional

28 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Ketua Majelis Syura PKS Minta Kader yang jadi Anggota DPR dan DPRD Bersikap Profesional

PKS mengadakan Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) untuk pembekalan kepada seluruh anggota dewan DPR RI dan DPRD Provinsi terpilih.


4 Imbauan MUI soal 1.000 Anggota DPR-DPRD Disebut Terlibat Judi Online

28 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat antara KPK dan PPATK dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Imbauan MUI soal 1.000 Anggota DPR-DPRD Disebut Terlibat Judi Online

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas mengatakan bermain judi online adalah hal yang tidak terpuji dan dilarang oleh agama serta undang-undang.


PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online

29 hari lalu

Berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi, Cinta Mega yang mengenakan blazer pink sudah memainkan game di iPad ketika Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Dia masih terlihat bermain game di iPad-nya saat Heru Budi membacakan laporan APBD. Tindakan Cinta  juga terekam dalam siaran langsung YouTube DPRD DKI Jakarta dengan judul Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta - 20 Juli 2023. Namun tampaknya, video yang sebelumnya disiarkan di Channel Youtube DPRD DKI Jakarta itu sudah tidak tersedia. Instagram/undercover.id
PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online

PPATK mengungkap bahwa lebih dari 1000 anggota legislatif terlibat judi online.