Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Editor

Febriyan

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan keterangan pers terkait kasus kematian Brigadir J, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2022. Agus Andrianto mengatakan bahwa Ferdy Sambo menyuruh melakukan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Ferdy di Duren Tiga. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan gratifikasi dana tambang batu bara ilegal. Nama Agus sempat tersert dalam perkara Ismail Bolong. 

Laporan ke KPK itu dilakukan oleh Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa pada Rabu, 30 November 2022. Koordinator Koalisi tersebut, Giefrans Mahendra, menyatakan pelaporan tersebut didasari oleh dugaan Agus yang disebut-sebut membekingi kegiatan tambang ilegal. Dugaan tersebut muncul dari video pengakuan Ismail Bolong mengenai aktivitas tambang ilegalnya di Kalimantan Timur.

"Video Ismail Bolong menguatkan keyakinan publik praktik kotor tersebut bukan sekadar rumor," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo.

KPK didesak tangkap Agus Andrianto

Koalisi itu melaporkan Agus ke KPK karena mereka menilai perlu adanya peran lembaga lain termasuk lembaga antirasuah tersebut dalam mengusut kasus mafia tambang tersebut. Giefrans pun mendesak KPK untuk segera menangkap Agus.

"KPK harus turun tangan untuk menangkap Komjen Agus Andrianto. Mantan Kapolda Sumatera Utara itu harus diperiksa terkait dugaan peran dia sebagai penampung setoran tambang ilegal di tingkat Bareskrim Polri," kata dia.

Video Ismail Bolong plus LHP Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan 

Dalam video Ismail Bolong yang viral di dunia maya, Agus memang disebut menerima setoran sebanyak tiga kali masing-masing sebesar Rp 2 miliar. Namun belakangan Ismail membantah keterangan tersebut. Dia mengaku video itu dibuat dalam tekanan seorang perwira Polri.  

Ismail mengaku video itu dibuat di sebuah hotel saat dirinya tengah mabuk pada sekitar Februari 2022. Dia pun meminta maaf kepada Agus atas penyebutan namanya.

Pengakuan Ismail itu sama seperti hasil laporan penyelidikan yang dibuat oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Dalam dokumen yang sempat dilihat Tempo itu, Agus Andrianto disebut menerima setoran sebanyak tiga kali pada Oktober hingga Desember 2021. Selain nama Agus, terdapat pula nama sejumlah perwira Polri lainnya. 

Sambo dan Hendra telah mengakui hasil laporan yang mereka serahkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit tersebut. Meskipun demikian, mereka tak mau berbicara banyak soal penanganan kasus tersebut. 

Agus Andrianto membantah tudingan tersebut. Dia bahkan balik menuding Hendra dan Sambo yang menerima aliran dana tersebut sehingga mereka tak menangkap Ismail Bolong saat itu. Kapolri pun menyatakan telah memerintahkan agar Ismail ditangkap.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Kuasa Hukum Anggap Jaksa Ragu-ragu Tuntut Ricky Rizal

3 jam lalu

Kuasa Hukum Anggap Jaksa Ragu-ragu Tuntut Ricky Rizal

Kuasa hukum Ricky Rizal menyebut replik jaksa hanya berisi pengulangan dan penggambaran kembali asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan.


Kuasa Hukum Sebut JPU Berhalusinasi soal Tindakan Ricky Rizal Amankan Senjata Api Yosua

5 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut JPU Berhalusinasi soal Tindakan Ricky Rizal Amankan Senjata Api Yosua

Jaksa menilai argumen kuasa hukum yang menyatakan Ricky Rizal tidak mengetahui rencana pembunuhan merupakan dalil yang sesat dan keliru.


Merasa Diserang, Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo Anggap JPU Cederai Profesi Advokat

6 jam lalu

Merasa Diserang, Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo Anggap JPU Cederai Profesi Advokat

Ferdy Sambo dituntut jaksa hukuman penjara seumur hidup karena menjadi pelaku utama atau pelaku intelektual pembunuhan


Janji Kapolda Metro Bentuk TPF Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Ditunggu

8 jam lalu

Janji Kapolda Metro Bentuk TPF Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Ditunggu

Tim kuasa hukum keluarga Hasya Attalah Syaputra tunggu realisasi pembentukan tim pencari fakta untuk mengusut kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak.


Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Sebut Tidak Ada Bukti Kliennya Bertemu Ferdy Sambo di Lantai Tiga

8 jam lalu

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Sebut Tidak Ada Bukti Kliennya Bertemu Ferdy Sambo di Lantai Tiga

Kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengatakan kliennya tidak pernah bertemu Ferdy Sambo di lantai tiga rumah Jalan Saguling


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

9 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


Kuasa Hukum Sebut Kepatuhan Kuat Ma'ruf pada Ferdy Sambo Tak Ada Kaitan dengan Pembunuhan

9 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kepatuhan Kuat Ma'ruf pada Ferdy Sambo Tak Ada Kaitan dengan Pembunuhan

Tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengatakan karakter loyal dan tingkat kepatuhan tinggi kliennya terhadap Ferdy Sambo merupakan hal yang normal dan wajar


Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Motif Pribadi Jadi Bukti Kuat Ma'ruf Tak Terlibat Kasus Brigadir J

9 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Motif Pribadi Jadi Bukti Kuat Ma'ruf Tak Terlibat Kasus Brigadir J

Jaksa menganggap pleidoi yang dibacakan Kuat Ma'ruf hanyalah curahan hatinya tanpa menyinggung pokok perkara.