Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Reporter

Editor

Amirullah

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilu mesti difokuskan untuk mengakomodasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Ia mengingatkan agar Perpu tidak memasukkan pasal lain yang tidak relevan.

“Karena Perpu itu tidak ada pembahasan pasal per pasal. Perpu cuma terima atau tolak,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Menurut Mardani, jika Perpu jumlah pasalnya banyak dan panjang, maka patut diduga ada kepetingan politik di dalamnya. Namun, kata dia, jika Perpu mengakomodasi aturan ihwal jumlah kursi di DOB Papua, maka perjalanan pembahasan Perpu bakal lancar.

“Kalau Perpu jumlahnya banyak dan panjang, patut diduga, kita patut khawatir ada kepentingan politik di dalamnya. Tapi kalau Perppu mengakomodasi berapa kursi buat DOB Papua, berapa di DPR DPRD, itu jalan,” kata dia.

Baca juga: Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

Adapun Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan DPR pada Kamis, 17 November 2022. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta DPR segera mengirim surat ke Presiden agar RUU ini bisa segera diundangkan.

Pasca diundangkan, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri bakal mencari penjabat Papua Barat Daya. Ia menyebut penjabat ini mesti disidang oleh Tim Penilai Akhir (TPA) secepatnya sebelum dilantik.

Usai penjabat dilantik, Tito mengatakan Perpu tentang Pemilihan Umum bakal diterbitkan. Dia menyebut Perpu ini akan mengakomodir empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Selain Barat Daya, pemerintah sebelumnya telah meresmikan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Supaya Perpunya tidak terlalu lama, maka kami sedang melakukan konsolidasi, konsinyering. Bukan berarti kami lobi-lobi, tapi untuk rapat menyamakan pendapat,” kata dia.

Tito menjelaskan, Perppu mesti disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan Komisi II DPR. Usai Perpu diundangkan, maka giliran DPR memberikan persetujuan.

“Ini harus cepat dilakukan karena KPU sedang menyusun tahapan. Jangan sampai ada tahapan yang terganggu karena keterlambatan kami dalam menjalankan proses ini. Kami harus bekerja dengan sangat keras,” kata dia.

Tito menerangkan bahwa draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Ia menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember. “Target kita akhir bulan ini atau awal Desember. Paling lama awal Desember,” kata dia.

Baca: Dirjen HAM Kemenkumham Janjikan Penanganan di Papua Bakal Lebih Humanis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Kapolri Listyo Sigit Pastikan Seluruh Penumpang Susi Air Dievakuasi, Pilot Masih Dicari

3 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Pastikan Seluruh Penumpang Susi Air Dievakuasi, Pilot Masih Dicari

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan tim gabungan TNI-Polri berhasil mendeteksi lokasi pilot pesawat Susi Air tersebut.


Sedikitnya 15 Kali Gempa Menggoyang Kota Jayapura Sepanjang Hari Ini

11 jam lalu

Sedikitnya 15 Kali Gempa Menggoyang Kota Jayapura Sepanjang Hari Ini

Selain 15 di Jayapura, BMKG juga mencatat tiga gempa yang bisa dirasakan di Buleleng Bali, Lombok Utara NTB, dan Wonosobo Jawa Tengah.


Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas yang Disandera KKB Papua

14 jam lalu

Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas yang Disandera KKB Papua

Menurut Pangdam Cendrawasih Mayjen Saleh Mustafa proses evakuasi melibatkan aparat gabungan TNI-Polri menggunakan helikopter.


Jadwal PON 2024 Bertepatan dengan Tahun Pemilu, Bagaimana Kelanjutannya?

15 jam lalu

Jadwal PON 2024 Bertepatan dengan Tahun Pemilu, Bagaimana Kelanjutannya?

Bagaiaman pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh yang bertepatan dengan tahun Pemilu.


Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

17 jam lalu

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Inisiatif perjanjian Jeda Kemanusiaan dianggap menyalahi prosedur pengambilan keputusan di Komnas HAM.


Keberadaan Pilot Susi Air yang Disandera OPM Belum Diketahui, Danrem Berharap Kondisinya Selamat

18 jam lalu

Keberadaan Pilot Susi Air yang Disandera OPM Belum Diketahui, Danrem Berharap Kondisinya Selamat

TNI mengatakan hingga saat ini belum bisa memastikan keberadaan pilot Susi Air yang disandera OPM


Pilot dan Penumpang Susi Air Masih Disandera KKB, Susi Pudjiastuti: Mohon Doakan

22 jam lalu

Pilot dan Penumpang Susi Air Masih Disandera KKB, Susi Pudjiastuti: Mohon Doakan

Susi Pudjiastuti memiinta warganet untuk mendoakan pilot dan penumpang Susi Air hingga kini belum ditemukan setelah disandera oleh KKB.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

22 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

23 jam lalu

Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

Generasi Y dan gen Z yang semakin sadar politik dan akan mendominasi pemilu 2024, benarkah begitu?


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

1 hari lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.