Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera, menanggapi usulan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Menurut dia, ini menunjukkan bahwa UU IKN cacat, tidak sempurna, dan dikerjakan terburu-buru.

“Ini menunjukkan UU-nya cacat, ada catatan, tidak sempurna, terburu-buru, malah malu,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. UU IKN sebelumnya telah disahkan pada medio Januari tahun ini.

Menurut Mardani, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik. Musababnya, UU IKN tergolong baru dan belum dijalankan.

“UU-nya baru, belum dijalankan, sudah kita revisi,” kata dia.

Mardani menegaskan sedari awal fraksi PKS menolak usulan revisi UU IKN. Apalagi, kata dia, di tengah kondisi saat ini yang baru pulih dari pandemi dan adanya peluang menghadapi resesi tahun depan.

“Dari awal PKS menolak, bukan menolak IKN nya, mau pindah monggo. Tapi tidak tepat sekarang ini, baik momennya maupun anggarannya. Berat sekali. Sesudah pandemi, peluang resesi, mau Pemilihan Umum, fokus aja jagain rakyat,” ujar Ketua DPP PKS tersebut.

Baca juga: UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan memasukkan RUU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

“Materi perubahan dalam UU ini utamanya untuk mengatur penguatan otorita IKN secara optimal,” kata Yasonna dalam rapat bersama Baleg DPR, Rabu, 23 November 2022.

Selanjutnya 6 Fraksi setuju, 2 menolak...






Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

2 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Guru Besar Hukum Sebut Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Kecelakaan Sudah Benar

6 jam lalu

Guru Besar Hukum Sebut Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Kecelakaan Sudah Benar

Penetapan tersangka dalam kasus tabrakan menewaskan mahasiswa UI, Hasya Attalah Syaputra, hingga ditetapkan tersangka, sudah benar.


Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

6 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tak hadir dalam rapat soal beras dengan Presiden Jokowi di Istana Negara hari ini.


PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

7 jam lalu

PKS Depok Dukung Penuh Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono menyatakan mendukung penuh keputusan DPP partai berlambang bulan sabit kembar tersebut menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2024


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

7 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Koalisi Perubahan Cari Istilah Milenial untuk Nama Sekretariat Bersama

11 jam lalu

Koalisi Perubahan Cari Istilah Milenial untuk Nama Sekretariat Bersama

Koalisi Perubahan menganggap nama Sekber istilah lama. Baheula, kata Sohibul Iman.


3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Tewaskan Mahasiswa UI & Penanganan Kasusnya Dinilai Abaikan Kapolri Jadi Top 3 Metro

11 jam lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Tewaskan Mahasiswa UI & Penanganan Kasusnya Dinilai Abaikan Kapolri Jadi Top 3 Metro

Ada 3 wasiat titipan Kapolda Fadil Imran soal tabrakan yang tewaskan mahasiswa UI & Penanganan kasus Ini abaikan perintah Kapolri


PKS Dukung Anies Baswedan, Relawan Minta Sekber Segera Didirikan

13 jam lalu

PKS Dukung Anies Baswedan, Relawan Minta Sekber Segera Didirikan

Tim relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta agar Sekretariat Bersama segera didirikan


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

14 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

15 jam lalu

4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Sohibul Iman mengungkapkan PKS akhirnya secara resmi memberikan dukungan ke Anies Baswedan soal pencapresan. Apa saja update terbarunya?