INFO NASIONAL - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu, mengapresiasi keberhasilan jajarannya dalam meningkatkan permohonan kekayaan intelektual (KI). Pada tahun 2022 terdapat kenaikan sebanyak 6,2 persen pada permohonan KI jalur umum dan 7,9 persen pada permohonan jalur UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dibanding tahun 2021.
“Saya sangat berterima kasih dan bangga atas capaian-capaian DJKI. Namun saya mengimbau rekan-rekan untuk tidak terlena dan terus memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat,” ujar Razilu pada Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal KI Tahun 2022 di InterContinental Jakarta Pondok Indah, 28 November 2022.
Selain itu, penanganan pelanggaran KI pada tahun 2022 juga mencapai 40 kasus. Sebanyak 29 kasus sedang diselidiki, 9 kasus dimediasi, dan dua sisanya diberikan surat penetapan penghentian penyidikan. “Kita juga menutup 1.326 situs ilegal yang telah melanggar kekayaan intelektual,” ucap Razilu.
Catatan positif lainnya, DJKI berhasil menggelar program-program andalan. Misalnya kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di 33 provinsi yang dihadiri lebih dari 40 ribu peserta. DJKI juga telah memberikan sertifikasi pada 77 pusat perbelanjaan di 25 provinsi yang taat pada peraturan KI di Indonesia.
Kegiatan Yasonna Mendengar dan Roving Seminar Kekayaan Intelektual telah digelar di empat kota besar dan melibatkan seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta pemerintah daerah. DJKI Mengajar, Patent Drafting Camp, dan IP Marketplace juga telah sukses diselenggarakan.
Baca Juga:
“DJKI juga telah menyelenggarakan IP Talks: POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) sepanjang tahun karena tahun 2023 adalah Tahun Hak Cipta. Kita juga sudah selenggarakan IP Tourism serta menjalankan POP HC yang membuat pencatatan hak cipta kita ikut meningkat,” tutur Razilu.
Permohonan melalui POP HC, telah memperlihatkan peningkatan. Per 8 November 2022, pencatatan hak cipta telah mencapai 85.545. Angka ini telah melebihi perolehan tahun sebelumnya yaitu 83.279.
Pada tahun ini, DJKI juga berhasil meraih Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Indeks Kepuasan Masyarakat DJKI juga naik dari 3,39 tahun lalu menjadi 3,46 pada 2022. DJKI juga mendapatkan TOP Digital Implementation 2022 level 5 Stars. Razilu juga mendapatkan penghargaan sebagai TOP Leader on Digital Implementation 2022.
Adapun target DJKI tahun 2023 DJKI membagi program andalan dalam empat klaster besar. Pada klaster pertama, DJKI memiliki misi untuk meningkatkan permohonan KI sebesar 17 persen.
Untuk itu, DJKI mencanangkan Tahun 2023 sebagai Tahun Merek. Razilu mengatakan penetapan tematik bagi rezim merek didasarkan pada fakta bahwa ekonomi nasional ditopang oleh pelaku usaha UMKM di mana produk UMKM sangat berkaitan dengan branding dari produk yang dijualnya.
“Tahun 2023 sebagai Tahun Merek Nasional dengan Tema Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia. Ini melihat tren bangkitnya ekonomi nasional pasca pandemi yang dirintis oleh UMKM. Kami ingin berikan dukungan,” kata Razilu.
Untuk mendukung tahun tematik ini, target kinerja yang diampu DJKI juga akan bermuatan pada fokus peningkatan permohonan KI nasional atau dari dalam negeri terutama dari rezim Merek dengan didukung gerakan One Village One Brand (satu wilayah satu merek). Selain itu, DJKI masih akan menjalankan program Safari Menteri Hukum dan HAM, MIC, dan DJKI Aktif Belajar Mengajar.
Pada klaster kedua, DJKI ingin meningkatkan jumlah KI nasional yang dillindungi sebesar 8 persen. Untuk mendukung misi ini, DJKI memiliki program Drafting Patent Camp, Geographical Indication Promoting Camp, Indonesia IP Academy, Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024, dan Prioritas Nasional KI Komunal.
“Pada klaster keempat, kami ingin 99 persen permohonan KI selesai. Oleh karena itu, kami luncurkan aplikasi POP (Persetujuan Otomatis Perpanjangan) Merek. Kami juga akan terapkan ISO 9001:2015 untuk standar jaminan mutu, serta ISO 27001 untuk manajemen anti penyuapan,” ujar Razilu.
Pada klaster terakhir, DJKI menargetkan untuk menyelesaikan seluruh aduan pelanggaran KI melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI. (*)
