Harapan Dokter pada RUU Kesehatan: Permudah Surat Izin Praktik untuk Mengabdi

Ilustrasi dokter. shutterstock.com

JAKARTA - Badan Legislasi DPR telah memanggil berbagai pihak di sektor kesehatan dalam rapat dengar pendapat umum untuk Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau RUU Kesehatan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan telah memanggil asosiasi apoteker, dokter, perawat, bidan, pengelola rumah sakit, hingga Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan berbagai masukan terkait RUU Kesehatan.

"Setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, kami harap segera terbentuk panitia  kerja penyusunan RUU Kesehatan," kata Supratman Andi Agtas. "Kami berharap di masa sidang ini bisa mengambil keputusan untuk selanjutnya dikirim ke pemerintah menunggu surat presiden."

Salah satu perkumpulan dokter yang menjadi perhatian Supratman Andi Agtas bernama Dokter Susah Praktik. "Ini perhimpunan dokter yang susah praktik," ujarnya. Dokter Susah Praktik, menurut dia, terdiri atas dokter-dokter muda dan dokter spesialis yang kembali dari studi di luar negeri, namun mengalami kesulitan dalam program adaptasi.

Mengenai dokter yang susah praktik, Tempo menemui seorang calon dokter yang baru saja lulus dari sebuah kampus swasta di Yogyakarta pada Kamis, 24 November 2022. Pria yang sudah diambil sumpahnya pada Oktober 2022 itu menaruh harapan besar pada RUU Kesehatan. 

"Gagasan dalam RUU Kesehatan akan sangat memudahkan seorang dokter setelah internship supaya bisa segera mendapatkan surat izin praktik (SIP)," kata calon dokter tersebut. Saat pemerintah mempermudah calon dokter mendapatkan izin praktik dan melayani masyarakat, menurut dia, penting juga mempertimbangkan penjaminan hak dan kewajiban sebagai dokter. "Karena menjunjung etika serta disiplin tidak akan lepas dan harus dimiliki setiap oleh dokter."

Apabila Omnibus Law RUU Kesehatan ini disahkan, calon dokter itu juga berharap bisa semakin menyempurnakan sistem kesehatan yang sudah ada. "Informasi dari kakak-kakak tingkat kami, untuk mengurus surat izin praktik sejauh ini terbilang mudah karena menerapkan sistem online," kata dia. Hanya saja, keluar tidaknya surat izin praktik tersebut masih bergantung pada kondisi organisasi profesi di wilayah dokter tersebut akan bertugas.

Dalam webinar Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia bertama "Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis dalam Rangka Manajemen Sumber Daya Kesehatan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan yang Berbasis Mutu, Pemerataan, dan Keadilan", Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah mendapatkan cerita tentang dokter-dokter yang tak kunjung keluar Surat Tanda Registrasi (STR). Untuk diketahui, seorang dokter wajib memiliki STR dan memiliki SIP sebelum membuka tempat praktik.

"Aku ditanya dokter-dokter yang STR-nya enggak keluar. Sini aku yang tanda-tangan supaya STR keluar biar cepat," kata Budi Gunadi Sadikin. "Ternyata menteri tidak bisa menandatangani STR karena kewenangannya ada pada konsil (Konsil Kedokteran Indonesia)." Dan Konsil Kedokteran Indonesia juga tak bisa serta-merta menerbitkan STR karena harus berdasarkan rekomendasi organisasi profesi dokter. 

Dalam RUU Kesehatan, Menteri Kesehatan akan berjuang agar STR dapat diberlakukan seumur hidup sehingga para dokter dan tenaga kesehatan tidak lagi dibebani dengan biaya dan birokrasi rumit seperti kewajiban meminta “rekomendasi”. Mengurus STR pun akan dilakukan via online sehingga ada transparansi. 

Yang berlaku saat ini, agar bisa berpraktik dokter wajib memilik STR dan SIP. Saat ini kedua izin tersebut wajib diperpanjang 5 tahun sekali. (*)






KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

12 jam lalu

KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

Kemenhub dalam konteks ini harus tegas untuk memproses hukum pidana berat para pelaku ODOL, termasuk para pemilik truk dan sopirnya.


Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

12 jam lalu

Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

Indonesia dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan cetak biru sepak bola untuk 100 tahun ke depan.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

13 jam lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

13 jam lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

14 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

20 jam lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

Puncak acara akan berlangsung di Medan pada 9 Februari, didahului berbagai kegiatan sejak 7 Februari.


Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

21 jam lalu

Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Bamsoet termotivasi belajar ilmu hukum karena pekerjaannya sebagai wartawan hingga akhirnya menjadi anggota dewan.


Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

21 jam lalu

Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

Menurut Presiden, disertasi Bamsoet akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.


Solidaritas Meminta Keadilan

1 hari lalu

Solidaritas Meminta Keadilan

Delapan provinsi kepulauan berjuang bersama karena selama ini ketimpangan DAU membuat Jawa sejahtera sendirian.


Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

1 hari lalu

Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

Pemerintah mengklaim 75 persen isi RUU Daerah Kepulauan sudah diakomodasi dalam undang-undang. Perlu memasukkan isu-isu terkini dalam draf rancangan undang-undang.