Politikus PDIP Anggap Permintaan Relawan Jokowi Menjerumuskan Presiden

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Said Abdullah menanggapi video percakapan antara relawan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tersebar. Dalam video tersebut, relawan meminta pihak yang menyerang pemerintah dijerat hukum.

Said meminta para relawan untuk tidak mendorong Jokowi ke tempat yang tidak semestinya. Menurut dia, tugas seorang Presiden adalah merawat NKRI dan menjaga persatuan, alih-alih memecah belah.

“Kalau ada perbedaan, ada kritik terhadap Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Presiden, itu harus diterima,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Menurut dia, relawan tidak bisa serta-merta meminta Jokowi untuk mengkriminalisasi orang yang melontarkan kritik. Dia menilai ajakan relawan ini malah menjerumuskan Jokowi. “Maka sebenarnya kalau itu dilakukan, akan menjerumuskan Bapak Presiden kita,” ujarnya.

Kendati tidak ada arahan khusus dari partai mengenai pernyataan relawan ini, namun Said menilai hal tersebut menakutkan. Alih-alih disebut relawan Jokowi, Said menilai relawan tersebut menjerumuskan Jokowi.

“Kalau ada relawan seperti itu namanya bukan Pro Jokowi, tapi itu relawan yang akan menjerumuskan Bapak Presiden kita. Tidak boleh, berbeda itu biasa. Bapak Presiden dikritik biasa, kalau ada yang over sampai menghina kan ada hukum tidak perlu didorong relawan,” kata dia.

Baca juga: Sambutan Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Pilih Capres yang Berambut Putih dan Banyak Kerutan Wajah

Sebelumnya, sebuah video tersebar yang menunjukkan percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani Jokowi. Pertemuan terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu lalu, 26 November 2022.

Dalam video tersebut Benny tampak  menyampaikan beberapa aspirasi ke Jokowi, salah satunya soal tindakan yang harus diambil ke pihak yang disebutnya sebagai lawan. Jokowi tampak lebih banyak menyimak usulan yang diutarakan Benny.

"Kita ini pemenang pak, Pilpres (Pemilu Presiden), kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny kepada Jokowi, dalam video yang diterima Tempo pada Senin, 27 November 2022. Untuk itu, Benny menyarankan agar dilakukan amplikasi atau menyebarkan lagi informasi seputar program dan keberhasilan pemerintah.

Kepada Jokowi, Benny mengaku gemes alias geregetan untuk melakukan perlawanan. "Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus," kata dia. "Penegakan hukum bagaimana?" tanya Jokowi.

Benny lalu mencontohkan pihak-pihak yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, mengadu domba, menghasut, dan yang menyebarkan kebencian. "Semua bisa dijerat dengan hukum," ujarnya.

Penegakan hukum inilah, kata Benny, yang harus dilakukan oleh pemerintah. "Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, yasudah kami lawan mereka di lapangan misalnya," ujar Benny yang masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura, per Agustus 2022.

Adapun dalam pertemuan ini, beberapa pihak juga hadir di dalamnya. Seperti Ketua KADIN Arsyad Rasyid dan Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf, yang merupakan bagian dari panitia acara relawan Jokowi di GBK.

IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

1 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

1 jam lalu

Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

Mobil Esemka akan turut di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Begini kilas balik mobil yang digagas Jokowi.


Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

1 jam lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor


Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

4 jam lalu

Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal rencana kunjungan partainya ke PDIP.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

8 jam lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

13 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

14 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

16 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

17 jam lalu

Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

Menurut Hasto, PDIP masih masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

17 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur