TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Said Abdullah menanggapi video percakapan antara relawan dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tersebar. Dalam video tersebut, relawan meminta pihak yang menyerang pemerintah dijerat hukum.
Said meminta para relawan untuk tidak mendorong Jokowi ke tempat yang tidak semestinya. Menurut dia, tugas seorang Presiden adalah merawat NKRI dan menjaga persatuan, alih-alih memecah belah.
“Kalau ada perbedaan, ada kritik terhadap Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Presiden, itu harus diterima,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 November 2022.
Menurut dia, relawan tidak bisa serta-merta meminta Jokowi untuk mengkriminalisasi orang yang melontarkan kritik. Dia menilai ajakan relawan ini malah menjerumuskan Jokowi. “Maka sebenarnya kalau itu dilakukan, akan menjerumuskan Bapak Presiden kita,” ujarnya.
Kendati tidak ada arahan khusus dari partai mengenai pernyataan relawan ini, namun Said menilai hal tersebut menakutkan. Alih-alih disebut relawan Jokowi, Said menilai relawan tersebut menjerumuskan Jokowi.
“Kalau ada relawan seperti itu namanya bukan Pro Jokowi, tapi itu relawan yang akan menjerumuskan Bapak Presiden kita. Tidak boleh, berbeda itu biasa. Bapak Presiden dikritik biasa, kalau ada yang over sampai menghina kan ada hukum tidak perlu didorong relawan,” kata dia.
Sebelumnya, sebuah video tersebar yang menunjukkan percakapan antara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani Jokowi. Pertemuan terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu lalu, 26 November 2022.
Dalam video tersebut Benny tampak menyampaikan beberapa aspirasi ke Jokowi, salah satunya soal tindakan yang harus diambil ke pihak yang disebutnya sebagai lawan. Jokowi tampak lebih banyak menyimak usulan yang diutarakan Benny.
"Kita ini pemenang pak, Pilpres (Pemilu Presiden), kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny kepada Jokowi, dalam video yang diterima Tempo pada Senin, 27 November 2022. Untuk itu, Benny menyarankan agar dilakukan amplikasi atau menyebarkan lagi informasi seputar program dan keberhasilan pemerintah.
Kepada Jokowi, Benny mengaku gemes alias geregetan untuk melakukan perlawanan. "Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus," kata dia. "Penegakan hukum bagaimana?" tanya Jokowi.
Benny lalu mencontohkan pihak-pihak yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, mengadu domba, menghasut, dan yang menyebarkan kebencian. "Semua bisa dijerat dengan hukum," ujarnya.
Penegakan hukum inilah, kata Benny, yang harus dilakukan oleh pemerintah. "Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, yasudah kami lawan mereka di lapangan misalnya," ujar Benny yang masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura, per Agustus 2022.
Adapun dalam pertemuan ini, beberapa pihak juga hadir di dalamnya. Seperti Ketua KADIN Arsyad Rasyid dan Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf, yang merupakan bagian dari panitia acara relawan Jokowi di GBK.
IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO
Baca: Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
