BPIP Gelar Diskusi Publik Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila


INFO NASIONAL - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Diskusi Publik Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan PengawAsan Regulasi di Jakarta, Jum'at, 25 November 2022. BPIP menginisiasi diskusi ini melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

Dalam sambutannya, Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya menghimpun masukan dari berbagai pihak dan sebagai bahan materi penyusunan naskah Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

"Selain itu maksud dan tujuannya adalah agar Materi Naskah Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dapat tersusun secara komprehensif dari berbagai sudut pandang", ujarnya.

Ia menjelaskan cita-cita hukum Bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

"Dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”, tutur Prof. Yudian.

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, menjaga Pancasila merupakan tugas dari seluruh elemen bangsa. BPIP memiliki tupoksi sesuai Perpres 7/2018. "Kita semua wajib bahu membahu untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila", kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, K.A. Tajuddin, S.H., M.H melaporkan bahwa kegiatan tersebut mengundang 40 peserta terdiri dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri dan swasta di Jakarta dan sekitarnya, serta tokoh lintas agama.

Ia berharap, kegiatan tersebut mendapat masukan bahan materi penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

Salah satu narasumber dari Mahkamah Konstitusi, Prof. Eny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. menyebutkan bahwa Pancasila sebagai meta yuridis yang bersifat abstrak, tetapi implementasinya harus nyata. "Yang jelas harus nyata adanya sebagaimana arahan Bapak Presiden", ujarnya.

Ia mengakui menurut riset yang dilakukan BPIP, dari 179 Peraturan Perundang-Undangan, ada 139 Perundang-Undangan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. "Itu karena banyak faktor saya kira, tata hukum Indonesia secara umum merupakan warisan kolonial", ucapnya. Karenaitu, ia menyambut baik kegiatan penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila ini. (*)






Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

40 menit lalu

Badan Otorita IKN Diminta Cari Cara Yakinkan Investor

Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan calon ibu kota baru tersebut.


Komnas PA Terus Awasi Kemasan Mengandung BPA

5 jam lalu

Komnas PA Terus Awasi Kemasan Mengandung BPA

Senyawa BPA banyak ditemukan di berbagai kemasan yang selama ini digunakan sehari-hari.


Bamsoet Ajak Perkokoh Semangat Kerukunan Umat Beragama

6 jam lalu

Bamsoet Ajak Perkokoh Semangat Kerukunan Umat Beragama

Bamsoet memberi sambutan pada perayaan Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Sedunia.


Emang Paling Digital, Bank Mandiri Torehkan Kinerja Apik di 2022

7 jam lalu

Emang Paling Digital, Bank Mandiri Torehkan Kinerja Apik di 2022

Sepanjang 2022, Bank Mandiri telah secara aktif menggarap segmen digital banking untuk mendukung transformasi digital


Kandungan Body Care Ready To Reset Body Wash & Time To Revive Body Serum dari lavojoy yang Ampuh Atasi Kulit Kering

7 jam lalu

Kandungan Body Care Ready To Reset Body Wash & Time To Revive Body Serum dari lavojoy yang Ampuh Atasi Kulit Kering

Kandungan pada body care terbaru dari lavojoy, Ready to Reset Body Wash dan Time To Revive Body Serum yang mengandung bahan alami yang efektif memperkuat skin barrier serta melindungi dari agresi eksternal sehingga kulit terjaga kelembapannya.


Ahmad Sahroni Yakin Polda Selesaikan Kasus Tanah Bripka Madih

8 jam lalu

Ahmad Sahroni Yakin Polda Selesaikan Kasus Tanah Bripka Madih

Sahroni mendorong kepolisian menggelar sidang etik.


Junico Siahaan: UU PDP Perlu Sosialisasi

9 jam lalu

Junico Siahaan: UU PDP Perlu Sosialisasi

Tindak lanjut dari praktik UU PDP ini adalah dengan dibentuknya lembaga otoritas pelindungan data pribadi.


Produksi Komoditas Antam Terjaga Stabil sepanjang 2022

9 jam lalu

Produksi Komoditas Antam Terjaga Stabil sepanjang 2022

Seluruh lini produksi mulai dari feronikel, emas, hingga alumina tetap bertumbuh di tengah tantangan kondisi global.


Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Apresiasi Atlet Bulu Tangkis Indonesia dan BNI

1 hari lalu

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Apresiasi Atlet Bulu Tangkis Indonesia dan BNI

BNI berkomitmen terus mendukung pengembangan dan pembinaan cabang bulu tangkis yang dilakukan PBSI.


Ratusan Pengrajin Batik Ingin Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

1 hari lalu

Ratusan Pengrajin Batik Ingin Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Adanya BPJS Ketenagakerjaan pengrajin batik diharapkan dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan.