BPIP Gelar Diskusi Publik Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila


INFO NASIONAL - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Diskusi Publik Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan PengawAsan Regulasi di Jakarta, Jum'at, 25 November 2022. BPIP menginisiasi diskusi ini melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

Dalam sambutannya, Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya menghimpun masukan dari berbagai pihak dan sebagai bahan materi penyusunan naskah Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

"Selain itu maksud dan tujuannya adalah agar Materi Naskah Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dapat tersusun secara komprehensif dari berbagai sudut pandang", ujarnya.

Ia menjelaskan cita-cita hukum Bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

"Dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”, tutur Prof. Yudian.

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, menjaga Pancasila merupakan tugas dari seluruh elemen bangsa. BPIP memiliki tupoksi sesuai Perpres 7/2018. "Kita semua wajib bahu membahu untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila", kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, K.A. Tajuddin, S.H., M.H melaporkan bahwa kegiatan tersebut mengundang 40 peserta terdiri dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi negeri dan swasta di Jakarta dan sekitarnya, serta tokoh lintas agama.

Ia berharap, kegiatan tersebut mendapat masukan bahan materi penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.

Salah satu narasumber dari Mahkamah Konstitusi, Prof. Eny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. menyebutkan bahwa Pancasila sebagai meta yuridis yang bersifat abstrak, tetapi implementasinya harus nyata. "Yang jelas harus nyata adanya sebagaimana arahan Bapak Presiden", ujarnya.

Ia mengakui menurut riset yang dilakukan BPIP, dari 179 Peraturan Perundang-Undangan, ada 139 Perundang-Undangan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. "Itu karena banyak faktor saya kira, tata hukum Indonesia secara umum merupakan warisan kolonial", ucapnya. Karenaitu, ia menyambut baik kegiatan penyusunan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila ini. (*)






Bamsoet Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri

12 jam lalu

Bamsoet Berikan Pembekalan Umum Rapim TNI-Polri

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital.


Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

13 jam lalu

Pandangan tentang Independensi BPJS dalam RUU Kesehatan

PP Muhammadiyah beserta 7 organisasi mengeluarkan catatan kritis terkait RUU Kesehatan.


Gus Jazil Bangun Masjid di Komplek Ponpes Modern Sunanul Muhtadin

13 jam lalu

Gus Jazil Bangun Masjid di Komplek Ponpes Modern Sunanul Muhtadin

Masjid ini akan menjadi tempat untuk berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial.


Rapim TNI-Polri 2023, Bamsoet Tekankan Pentingnya Haluan Negara

13 jam lalu

Rapim TNI-Polri 2023, Bamsoet Tekankan Pentingnya Haluan Negara

Haluan negara berguna untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.


Bamsoet Sampaikan Dukacita Musibah Gempa Bumi di Turki

13 jam lalu

Bamsoet Sampaikan Dukacita Musibah Gempa Bumi di Turki

Sekitar 4 WNI terluka dan kini dalam pengobatan di rumah sakit, serta 5 WNI dilaporkan hilang


Catatan Bamsoet: Menyoal Endapan Dana Pemda

13 jam lalu

Catatan Bamsoet: Menyoal Endapan Dana Pemda

Bamsoet menyoroti besarnya endapan dana hingga ratusan milyar rupiah yang mestinya dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah bangsa.


Komisi VII DPR Apresiasi PLN Dalam Upaya Menjaga Pasokan Energi Primer

14 jam lalu

Komisi VII DPR Apresiasi PLN Dalam Upaya Menjaga Pasokan Energi Primer

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan jajarannya menghasilkan tujuh butir kesimpulan.


Baleg Setuju RUU Kesehatan Disahkan Jadi Inisiatif DPR

14 jam lalu

Baleg Setuju RUU Kesehatan Disahkan Jadi Inisiatif DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Kesehatan menjadi inisiatif DPR.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Mohammad Khoush Heikal Azad di Indonesia

14 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Mohammad Khoush Heikal Azad di Indonesia

Bamsoet berharap, duta besar penggantinya juga bisa tetap aktif menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholders di Indonesia


Ketua MPR RI Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

15 jam lalu

Ketua MPR RI Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Kementerian ESDM melaporkan, potensi energi surya di Indonesia sangat besar yakni sekitar 4.8 KWh/m2 atau setara dengan 112.000 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp.