Saksi Sebut Mardani H Maming Tandatangani SK Pengalihan IUP ke PT PCN Terlebih Dahulu

Tersangka Mardani H Maming berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Mardani yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan menjalani pemeriksaan terkait kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Hukum Pemda Kabupaten Tanah Bumbu, Muklis, menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terdakwa mantan Bupati Mardani H Maming. Dia membenarkan bahwa surat keputusan pengalihan IUP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (PT BKPL) ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) itu telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Mardani sebelum dia kemudian menandatanganinya. 

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidan Korupsi Banjarmasin, Jumat, 25 November 2022, Muklis mengatakan proses penerbitan surat keputusan memamg biasa tidak sesuai prosedur. Dia pun sempat dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal SK pengalihan IPU PT BKPL ke PT PCN itu.

"Kebiasaan ada yang tidak sesuai proses," kata Muklis. 

"Pada saat saksi memaraf, yang sudah paraf kadis, sekda. Apa sudah ditandatangani?" tanya JPU KPK Budi Sarumpaet kepada Mukhlis.

"Saya lupa," jawab Muklis.

"Masa lupa. Coba dilihat dulu," kata Budi Sarumpaet. 

Budi lalu mengutip isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani Muklis saat diperiksa KPK. Dalam BAP itu, Muklis menyatakan SK itu ditandatangani lebih dulu oleh Mardani H Maming.

"Mungkin sesuai BAP. Saya lupa," ujar Muklis.

"Sudah ditandatangani bupati ya?" tanya Budi Sarumpaet menegaskan.

"Iya," jawab Muklis. 

Muklis mengaku dipanggil ke kediaman Mardani

Muklis mengaku memaraf SK ini setelah dipanggil oleh Sekda Tanah Bumbu ke rumah pribadi Mardani yang merupakan politikus PDIP.

"Saat saksi sampai rumah bupati, ada siapa saja?" tanya Budi.

"Pak Dwi, pak bupati, sekda, dan beberapa staf," lanjut Muklis. 

Dwi yang dimaksud Muklis adalah bekas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, Dwidjono Putrohadi Sutopo. Dia juga terseret dalam perkara peralihan IUP ini dan telah divonis 2 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  

"Apa yang disampaikan pak Mardani?" tanya Budi Sarumpaet. Menurut Muklis, Bupati Mardani H Maming tidak menyampaikan perihal SK tersebut.

"Langsung sekda. Ini ada SK, yang harus diparaf Kabag Hukum. Itu karena sudah ada rekomendasi dari kadis," ujar Muklis. 

Ia berasumsi saat itu SK yang diteken terdakwa Mardani H Maming sudah sesuai peraturan perundang-undangan karena ada rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

"Bagaimana bisa memastikan SK sesuai aturan padahal belum masuk Kabag hukum?" cecar Budi Sarumpaet.

"Lupa pak," kata Muklis.

Hakim mempertanyakan langkah Muklis

Adapun hakim anggota Arif Winarno turut mempersoalkan sikap Muklis yang buru-buru memberi paraf. 

"Kenapa bapak paraf padahal belum verifikasi? Belum diverifikasi, harusnya diverifikasi dulu suratnya," kata Arif Winarno kepada Muklis.

"Bapak tahu belum diverifikasi kenapa bapak paraf? Kenapa tidak? Padahal itu harus. Bapak enggak berani? Saudara tidak berani tegur kepala dinas? Bapak diam saja, kediaman bapak tidak disampaikan ke bupati," cecar Arif Winarno.

Adapun hakim anggota Ahmad Gawi menguatkan argumentasi bahwa SK pengalihan IUP ini menabrak prosedur.

"Dengan melihat SK sudah ditandatangani oleh Bupati sebelum paraf, tentunya bapak berpikir tidak sesuai prosedur," ucap Ahmad Gawi.

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK, terdakwa Mardani H Maming disebut menerima uang sebanyak total Rp 118 miliar secara bertahap lewat pembayaran tunai dan transfer antar bank. Penerimaan uang itu setelah mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut membantu peralihan IUP batu bara dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) pada medio 2011. Pengalihan itu bermasalah karena menabrak Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. 






Akses JIS Dikeluhkan Penonton Konser Dewa 19, PDIP: Desain Awal Gunakan MRT

32 menit lalu

Akses JIS Dikeluhkan Penonton Konser Dewa 19, PDIP: Desain Awal Gunakan MRT

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menyebut desain awal akses menuju Jakarta International Stadium (JIS) adalah menggunakan MRT


Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

16 jam lalu

Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

Ketua KPK Firli Bahuri mengakui kesulitan menangkap empat buronan yang salah satunya adalah Harun Masiku.


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

17 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

20 jam lalu

PDIP Tebar 4 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta 2024, Siapa Saja?

PDIP telah merilis nama-nama yang menjadi bakal calon gubernur.


Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

23 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

1 hari lalu

PKS Minta Megawati Turun Tangan Akhiri Kisruh di BRIN

"Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN," kata politikus PKS, Mulyanto


Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

1 hari lalu

Gibran Dapat Dukungan Tertinggi Jadi Gubernur Jawa Tengah Menurut Survei Aksara

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan tertinggi maju sebagai Gubernur Jateng menurut survei Aksara Research and Consulting.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

1 hari lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

1 hari lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

1 hari lalu

Rekam Jejak Budiman Sudjatmiko, Mantan Aktivis 1998 yang Usulkan Dana SDM Desa ke Jokowi

Mantan aktivis mahasiswa yang kini menjadi politikus PDIP. Berikut profil Budiman Sudjatmiko.