Partai Demokrat Menolak Revisi UU IKN

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menolak rencana perubahan Undang-iundang ibu Kota Negara atau UU IKN untuk masuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas.

“Kami memahami kompleksitas pembangunan IKN, namun kita sudah memiliki komitmen pada September 2022, yang telah menetapkan Prolegnas RUU Prioritas. Berdasarkan hal tersebut, kami menolak perubahan UU IKN untuk masuk dalam perubahan Prolegnas RUU Prioritas,” kata Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad saat rapat kerja bersama Menkumham pada Rabu, 23 November 2022.

Baca juga: Otorita IKN akan Menjadi Role Model Penataan Organisasi di Indonesia

Menurut Achmad, UU IKN ini usianya belum genap setahun dan juga belum diimplementasikan secara komprehensif, namun sudah minta untuk direvisi.

“Ini menandakan pemerintah terlalu terburu-buru, tidak profesional, dan tidak matang dalam menyiapkan UU IKN ini. Sungguh suatu preseden yang sangat tidak baik. Padahal UU ini kan suatu bentuk aturan yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Seharusnya pemerintah mempersiapkannya dengan serius dan matang, bukan terburu-buru. Bahkan, belum sempat dijalankan tuntas, sudah mengajukan revisi,” ujarnya.

Prolegnas untuk 2023 sendiri sudah disepakati pada 20 September 2022 lalu, dan sudah melalui proses semestinya di Badan musyawarah dan Badan Legislasi.

“Mengapa kemudian belum tiga bulan setelahnya ada upaya menyisipkan revisi UU IKN? Padahal, sudah cukup banyak UU yang harus diselesaikan di Prolegnas 2023. Mengapa harus memaksakan dimasukkan di 2023? Mengapa tidak di 2024 saja? Kan kesepakatan dan keputusannya sudah diketok di September lalu. Seharusnya ini kan kesepakatan bersama, bukan mau-maunya sendiri saja,” ujarnya.

Baca juga: Ajak Pengusaha Berinvestasi di IKN, Jokowi: Kesempatan Emas Tidak akan Terulang

NESA AQILA






Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

36 menit lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

45 menit lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

2 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

3 hari lalu

UU IKN Belum Setahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi

Sebanyak 6 fraksi menerima usulan pemerintah untuk memasukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023.


IDEAS: Revisi UU IKN Perkuat Dugaan Tak Ada Investor yang Minat Masuk

3 hari lalu

IDEAS: Revisi UU IKN Perkuat Dugaan Tak Ada Investor yang Minat Masuk

Rencana revisi UU IKN disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat pleno bersama Baleg DPR, Rabu lalu.


Studi: Pola Pikir Konspirasi Musuh Besar Vaksinasi Covid-19

9 hari lalu

Studi: Pola Pikir Konspirasi Musuh Besar Vaksinasi Covid-19

Orang yang percaya Covid-19 adalah hoax memiliki kecenderungan percaya segala teori konspirasi. Mereka meyakiniya sekalipun tidak ada bukti kuatnya.


Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

10 hari lalu

Kadernya Dukung Anies Baswedan, Ini Kata PPP

PPP tak mempermasalahkan langkah sejumlah kadernya mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Nancy Pelosi Bakal Mundur dari Jabatan Ketua DPR Amerika Serikat

10 hari lalu

Nancy Pelosi Bakal Mundur dari Jabatan Ketua DPR Amerika Serikat

Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika Serikat, memutuskan mengundurkan diri setelah Partai Republik memenangkan suara mayoritas dalam pemilu sela.


KPK Periksa Kuasa Hukum dan Sopir Lukas Enembe

11 hari lalu

KPK Periksa Kuasa Hukum dan Sopir Lukas Enembe

KPK terus menelusuri kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.