Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpahl atau janji oleh Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. ANTARA/Indra Arief Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Guntur Hamzah, Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, angkat bicara soal kritik terhadap pelantikannya tersebut. Guntur dilantik untuk menggantikan Aswanto yang sebelumnya diberhentikan oleh DPR RI. 

"Saya mohon doa saja supaya saya bisa jalankan tugas ini sebaiknya," ujar Guntur di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 23 November 2022. 

Guntur menjelaskan dirinya langsung diminta mengikuti persidangan di MK usai dilantik Jokowi. Ia berharap ke depannya tidak ada masalah yang timbul dan berharap dapat menjalankan amanah sebagai Hakim Konstitusi sebaik-baiknya. 

Pemberhentian Aswanto dan Pengangkatan Guntur Hamzah Tuai Kritik 

Sebelumnya, pemberhentian Aswanto oleh DPR RI ini mendapat kritik dari Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. Ia menyebut DPR RI telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah dalam rapat Paripurna DPR pada Kamis, 29 September 2022.

"Menurut saya DPR mesti menarik keputusannya memberhentikan Aswanto, karena terjsdi kesalahan dan kekeliruan secara UU dan Konstitusi," ujar Fadli saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Oktober 2022.

Pergantian Aswanto dengan Guntur merujuk pada surat pimpinan MK Nomor 3010/KP.10/07/2022. Surat tersebut berhubungan dengan putusan MK yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi hakim konstitusi. Tapi sejumlah mantan hakim MK menyebut DPR salah memahami surat ini.

Selain itu, Fadli menyebut DPR tak berwenang memberhentikan Hakim Konstitusi tanpa penyebab yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Ia mengatakan Presiden Jokowi pun bisa mengabaikan atau menjawab surat DPR soal pemberhentian Aswanto ini. 

"Jika suratnya sudah diserahkan kepada Presiden, bahwa Presiden tidak bisa mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan hukum," kata Fadli.

Fadli mengatakan pihaknya saat ini sedang berusaha melaporkan anggota dewan yang mengeluarkan pemberhentian Aswanto itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan ini dilakukan oleh LSM Indonesia Parliamentary Center (IPC) yang tergabung dengan Perludem dalam koalisi Masyarakat Madani.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi untuk menolak mengeluarkan Keputusan Presiden yang diusulkan DPR RI tentang pemberhentian hakim konstitusi Aswanto.

"DPR secara serampangan memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto tanpa basis argumentasi yang utuh", kata pihak ICW dalam siaran pers tertulis, Selasa, 4 Oktober 2022.

ICW juga mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atas dugaan pelanggaran kode etik dalam pemberhentian Aswanto

Dua desakan itu didasari dari hasil identifikasi ICW atas pemberhentian di tengah masa jabatan hakim konstitusi, Aswanto oleh DPR, digantikan oleh Sekertaris Jenderal MK, Guntur Hamzah. ICW menilai langkah DPR terhadap MK semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.

Selanjutnya: keputusan DPR dinilai kental dengan nuansa politis...






Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

7 menit lalu

Jokowi soal Pertemuan dengan Surya Paloh Bahas Reshuffle: Mau Tau Aja

Di sisi lain, Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.


Jokowi Meyakini ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

1 jam lalu

Jokowi Meyakini ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

Jokowi yakin ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.


Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

1 jam lalu

Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Jokowi meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat dan kawasan. Ia yakin ASEAN akan berkontribusi bagi stabilitas di Indo-Pasifik.


Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

2 jam lalu

Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

Berita terpopuler ekonomi bisnis selama sepekan dimulai dengan fakta tentang tukang becak yang diduga membobol rekening BCA sebanyak Rp 320 juta.


Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

3 jam lalu

Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).


Golkar Solo Buka Pintu buat Kaesang Pangarep: Harus Siap Ubah Mindset dari Bisnis ke Politik

13 jam lalu

Golkar Solo Buka Pintu buat Kaesang Pangarep: Harus Siap Ubah Mindset dari Bisnis ke Politik

Ketua Harian Partai Golkar Kota Solo Bandung Joko Suryono mempersilakan Kaesang Pangarep jika ingin bergabung partai beringin.


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

19 jam lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

20 jam lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

20 jam lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

20 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja