Ketua BEM Udayana Sebut Tindakan ke Organisasi Sipil Menjelang KTT G20 Penyempitan Demokrasi

Reporter

Editor

Febriyan

Suvenir KTT G20 yang dibuat pengrajin Lombok. Dok. Diskominfotik NTB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua BEM Universitas Udayana Darryl Dwi Putra menilai tindakan represi pemerintah kepada sejumlah masyarakat sipil dalam membatasi kegiatan menjelang perhelatan G20 sebagai penyempitan demokrasi. Dalam keterangannya, ia pun menyebut pembatasan seperti pemberhentian paksa kegiatan masyarakat menuai trauma bagi sejumlah penduduk Bali.

Selain terjadi pembatasan ruang demokrasi bagi masyarakat umum, kampus pun menjadi sasaran ancaman pembatasan untuk kebutuhan persiapan pengamanan G20. Hal itu disampaikan Darryl saat memberikan keterangan perihal kondisi pembatasan kegiatan masyarakat sipil menjelang perhelatan G20 di Bali melalui diskusi publik yang diselenggarakan Lokataru pada Selasa, 22 November 2022.

Darryl mengatakan, pada 15 November sebanyak 7 mahasiswa ditangkap oleh Satpol PP ketika melakukan aksi diam di Jalan Sudirman, Bali.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa kegiatan mahasiswa sangat dianggap sebagai ancaman,” ujar Darryl.

Darryl menyebutkan bahwa pihak kampus juga membatasi kegiatan mahasiswa seperti menutup fasilitas student center sebagai tempat anggota BEM Universitas Udayana berkegiatan. Ia juga menambahkan bahwa lokasi Universitas Udayana di Sudirman, Bali tidak masuk ke dalam titik pengamanan presidensi G20.

Selain itu, Darryl pun mengalami ancaman doxxing. Ia mengatakan namanya sempat berada di trending Twitter sebagai “Darryl bikin malu negara” usai ia memantik ruang diskusi dengan mengunggah ulang postingan Greenpeace melalui akun Instagram pribadinya pada 16 November lalu.

“Itu banyak sekali foto saya yang diambil bahkan foto teman saya yang diambil,” ujar Darryl.

Ia pun belum mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Darryl menambahkan, hal itu menjadi kekhawatiran terbesarnya. 

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengecam aksi represif yang dilakukan aparat keamanan saat pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi G20. Pasalnya, sejumlah kegiatan memreka dihentikan secara paksa oleh aparat keamanan. Beberapa kegiatan yang dihentikan di antaranya kampanye Greenpeace dan pembubaran rapat internal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) misalnya, sempat . Selain itu, ada juga demonstran dari Indonesia People Assembly (IPA) yang ditangkap saat berdemonstrasi mengkritik G20.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Berita ini telah dikoreksi pada Rabu, 23 November 2022 pukul 22.18 WIB.






Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

5 jam lalu

Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej enggan berkomentar ihwal tindakan represi aparat terhadap massa aksi yang menolak pengesahan RKUHP.


Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

6 jam lalu

Program Suntik Mati PLTU Batu Bara, Ini Rencana Sri Mulyani untuk PLN dan Produsen Listrik Swasta

Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PT PLN (Persero) wajib melaksanakan komitmen transisi menuju energi hijau.


Jokowi Bentuk Satgas Kawal Dana Energi US$ 20 Miliar AS dan Jepang

9 jam lalu

Jokowi Bentuk Satgas Kawal Dana Energi US$ 20 Miliar AS dan Jepang

Jokowi meminta anak buahnya untuk segera membentuk task force alias satuan tugas (satgas) guna menindaklanjuti berbagai komitmen investasi yang tercapai dalam KTT G20.


Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

1 hari lalu

Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Aksi itu diwarnai ketegangan dengan polisi dengan alasan tidak berizin


Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

2 hari lalu

Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap lancarnya gelaran G20 di Bali dapat menular ke keketuaan ASEAN Indonesia di 2023.


Presiden Jokowi Cerita Salaman dengan Joe Biden dan Xi Jinping dengan Mengadahkan Kepala

2 hari lalu

Presiden Jokowi Cerita Salaman dengan Joe Biden dan Xi Jinping dengan Mengadahkan Kepala

Presiden Jokowi menyatakan dirinya tak menunduk saat bersalaman dengan Joe Biden dan Xi Jinping pada acara KTT G20 dua pekan lalu.


Presiden Jokowi Dapat Penghargaan Global Leadership Award

3 hari lalu

Presiden Jokowi Dapat Penghargaan Global Leadership Award

FPCI bekerja sama dengan komunitas kebijakan luar negeri lainnya di Indonesia sepakat memberikan penghargaan Global Leadership Award kepada Jokowi


Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

3 hari lalu

Setelah Modifikasi Cuaca Berhasil di G20, Luhut Ingin RI Punya Lembaga Khusus

Negara lain, seperti Thailand, kata Luhut, memiliki lembaga modifikasi cuaca yang pertanggungjawabannya langsung kepada raja.


YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

4 hari lalu

YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

Isnur menilai jika pasal antidemokrasi di RKUHP dipaksakan berpotensi digunakan secara serampangan, mengingat rendahnya etika pejabat negara


Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

5 hari lalu

Trend Asia Sebut Batu Bara Ilegal Ismail Bolong Cs Diekspor ke 3 Negara

Akivitas ilegal Ismail Bolong cs bukan hanya di level ekspolitasi, tetapi hingga distribusi dan penjualan.