Sebanyak 13 anggota tetap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Ketua Umum, Haedar Nashir, telah ditetepkan melalui sidang Muktamar Muhammadiyah yang digelar di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Ahad, 20 November 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
TEMPO.CO, Jakarta - Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti kembali terpilih menjadi Ketua Umum dan Skretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027. Keduanya terpilih berdasarkan hasil Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah ke-48 pada Ahad, 20 November 2022.
Ketua Panitia Pemilihan, Achmad Dahlan Rais, mengatakan sidang berjalan lancar. Rapat didahului dengan percakapan dan dialog tentang berbagai hal yang perlu dan penting untuk masa periode lima tahun ke depan, khususnya terkait dengan komunikasi di kalangan pimpinan itu sendiri, lalu diikuti dengan pembahasan pendapat untuk penetapan ketua umum dan sekretaris umum.
"Secara ringkas kami sampaikan bahwa rapat memutuskan bahwa untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa bakti 2022-2027 adalah Bapak Profesor Doktor Haedar Nashir, dan juga memutuskan sekretaris umum adalah Bapak Profesor Doktor Abdul Mu'ti," kata Dahlan Rais.
Selain Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti, dalam muktamar tersebut juga terpilih 11 nama lainnya sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, berikut daftar 13 nama anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022 – 2027:
Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk
4 hari lalu
Terkini Bisnis: Sidang Perdana Konsumen Meikarta Ditunda, Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk
Sidang 18 konsumen Meikarta ditunda dua pekan lagi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan resesi sebagai cuaca buruk.
Konsumen Meikarta Jalani Sidang Perdana Pakai Masker Tanda Silang, Apa Artinya?
4 hari lalu
Konsumen Meikarta Jalani Sidang Perdana Pakai Masker Tanda Silang, Apa Artinya?
Konsumen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengikuti sidang perdana dengan masker putih yang diberi tanda silang.
Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas
4 hari lalu
Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas
Sidang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melawan 18 konsumen Meikarta dimulai perdana hari ini. Namun, sidang ditunda dua Minggu lagi karena ada alamat tergugat yang tidak jelas.
Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air
10 hari lalu
Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air
Muhammadiyah DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah, memanfaatkan air secara baik dan bijak.
Persidangan Richard Eliezer Ditunda, Apa Itu Sidang Tuntutan?
16 hari lalu
Persidangan Richard Eliezer Ditunda, Apa Itu Sidang Tuntutan?
Majelis hakim pun memberikan waktu penundaan satu pekan untuk sidang tuntutan Richard Eliezer bersama dengan terdakwa lain
Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat
18 hari lalu
Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat
Sejumlah kader PAN di Lumajang hengkang ke Partai Ummat.
FKM Desak PPP Gelar MLB untuk Kukuhkan Status Mardiono
23 hari lalu
FKM Desak PPP Gelar MLB untuk Kukuhkan Status Mardiono
Pendiri Forum Ka'bah Membangun (FKM), Anwar Sanusi, mendesak agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Muktamar Luar Biasa
Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka
24 hari lalu
Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka
Gus Yahya menyebut PBNU belum menentukan sikap soal sistem Pemilu ini. Adapun ia menyerahkan kepada pihak yang terlibat ihwal urusan ini.
2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas
24 hari lalu
2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas
Usulan Muhammadiyah soal proporsional tertutup ini dimaksudkan untuk mengurangi kanibalisme politik. Juga agar money politics bisa berkurang.
Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden
25 hari lalu
Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden
Muhammadiyah mengatakan berbagai dalih untuk menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden tidak punya dasar yang kuat.
