TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kalangan elit politik agar senantiasa menjaga kondusivitas menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pesan politis itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila Solo, Senin, 21 November 2022.
"Saya hanya titip kepada calon-calon presiden (capres), calon-calon wakil presiden (wacapres), yang juga hadir di sini, saya tidak mau sebut siapa, tapi tadi secara blak-blakan Pak Menteri Investasi sudah sampaikan, jadi saya nggak usah mengulang," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat yang sebagian juga merupakan tokoh dan elite politik juga turut hadir seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pendiri Hipmi Abdul Latief, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini kita harus, semua, menjaga agar kondusivitas politik itu tetap adem, kalau bisa. Kalau nggak bisa, paling banter ya anget, tapi jangan panas," kata Jokowi menambahkan.
Pesan itu disampaikan Jokowi, karena menurutnya situasi dunia saat ini sedang tidak normal. Sehingga semua diharapkan dapat berhati-hati.
"Karena situasinya sedang tidak normal. Hati-hati, situasi dunia sedang tidak normal," katanya.
Diakui Jokowi, sudah berkali-kali ia mengingatkan tentang situasi global yang saat ini tengah dalam kondisi rentan.
"Ada 14 negara sudah masuk dalam posisi pasiennya IMF (Bank Dunia). Tahun 1997-1998 hanya 5 negara, itu saja sudah geger. Dan sekarang ini ada 14 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Bahkan ada 28 negara antri di depan pintu IMF dan diperkirakan jumlahnya akan sampai 66 negara," ucap dia.
Jokowi mengatakan dari jumlah itu pun tidak mungkin semua bisa mendapatkan bantuan dari IMF. Hal itu juga lantaran keterbatasan IMF.
"Dan itu, nggak mungkin semua bisa mendapatkan bantuan arena juga keterbatasan dari IMF atau Bank Dunia. Inilah, yang sekali lagi saya ingatkan kepada capres dan cawapres agar membawa suasana politik kita menuju 2024, untuk betul-betul paling banter anget sedikit, syukur bisa adem," tuturnya.
Jokowi mempersilakan jika para capres dan cawapres itu akan berdepat terkait gagasan atau ide. Namun pihaknya melarang adanya politik suku, agama, dan ras (SARA) atau politisasi agama.
"Debat silakan. Debat gagasan, debat ide, silakan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA tidak! Jangan! Kita sudah pernah merasakan dan itu terbawa lama. Maka hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik SARA politisasi agama, politik identitas, jangan!" katanya lagi.
Menurut Jokowi, politisasi agama, atau SARA, bahkan politik identitas akan sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia.
"Politisasi agama, politik SARA atau politik identitas akan sangat berbahaya bagi negara yang sebesar Indonesia ini, apalagi Indonesia yang sarat dengan keberagaman," katanya.
SEPTHIA RYANTHIE
