TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada langsung membuat mekanisme Pemilu rusak. Sebab, kata dia, adanya kecurangan Pemilu yang didominasi oleh money politics.
“Saya melihat, ada pemilihan gubernur satu suara dihargai sampai Rp500 ribu. Sebegitu mahalkah Pemilihan umum yang kita kelola?” ujar Muhaimin usai menghadiri launching Lembaga Saksi Pemenangan Nasional DPP PKB di Jakarta, Senin, 21 November 2022.
Buntut situasi yang terjadi, DPP PKB membuat Lembaga Saksi Pemenangan Nasional sebagai respons memperbaiki tata kelola Pemilu mendatang.
Baca juga: PKB Sebut Porsi yang Realistis adalah Calon Wakil Presiden untuk Cak Imin
“Inilah yang menjadi tantangan kita sehingga mau tidak mau parpol khususnya PKB harus punya perangkat yang sistematis,” kata dia. Ia menyebutkan, sistem itu harus dapat mengawal, menjaga, dan mengamankan perolehan suara yang dituai melalui kolaborasi partisipasi publik dan aparat.
“Sebab kalau terjadi transaksi pemilihan dengan uang, hasil pemilihan pasti jorok,” ujar dia.
Dalam keterangannya, Muhaimin menginginkan agar sistem Pemilu 1999 dapat terulang kembali. Sebab, dalam penjelasannya, mekanisme pada tahun itu dinilai menjunjung tinggi nilai demokrasi.
Muhaimin menjelaskan, lembaga saksi pemenangan nasional akan dilantik sampai level Tempat Pemungutan Suara atau TPS dengan jumlah yang belum disebutkan.
“Level TPS ini jadi ujung tombak mengawal agar penghitungan di paling ujung setelah pemungutan suara benar-benar terjaga dan aman,” ungkapnya.
ALFITRIA NEFI PRATIWI