Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk Siapkan Program Pengisian Perangkat Daerah hingga Persiapan Pemilu

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) memandu pembacaan sumpah jabatan pada pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 11 November 2022. Mendagri resmi melantik tiga penjabat gubernur daerah otonom baru (DOB) Papua yakni Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang perangkat daerah serta pengisian personel Aparatur Sipil Negara. Hal itu masuk dalam tujuh program kerja yang akan dituntaskannya pada 100 hari pertama pemerintahannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Ribka Haluk pada 11 November 2022 lalu.

"Pertama, kami bakal menetapkan Peraturan Gubernur tentang perangkat daerah, serta melakukan pengisian personil ASN di Provinsi Papua Tengah," kata dia seperti dikutip Antara, Sabtu, 19 November 2022.

Selain itu, Ribka juga akan menetapkan peraturan tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Papua Tengah. Dia juga akan melakukan kunjungan ke delapan kabupaten/kota se provinsi yang baru terbentuk itu.

Baca juga: Ribka Haluk Pj Gubernur Perempuan Pertama, Siap Pimpin Papua Tengah Salah Satu DOB Papua

"Keempat percepatan alokasi dana hibah diantaranya membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pembukaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi," ujarnya.

Program berikutnya, kata dia, adalah mempersiapkan sarana prasarana pemerintahan termasuk peralatan pendukung perkantoran sehingga seluruh ASN dapat segera bekerja maksimal.

Program keenam, kata Ribka, adalah persiapan kegiatan rekrutmen Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah diantaranya dengan melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan terkini.

"Terakhir kami mempersiapkan agenda penyelenggaraan pemilu 2024 di mana salah satu agenda yang terdekat yaitu pemutakhiran daftar pemilih," katanya. 

Ribka berharap ke depannya masyarakat Papua Tengah bisa mandiri dan berdaya saing. Dia pun mengajak semua masyarakat, tokoh agama, adat, TNI-Polri, dan pemerintah agar bahu membahu untuk mewujudkan mimpi Papua Tengah yang lebih maju dan sejahtera.

Ribka Haluk sebelum menjadi penjabat Gubernur Papua Tengah diketahui merupakan eks Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Papua serta Pejabat Bupati Yalimo, Papua.

Dikutip dari situs Seputar Papua, Ribka merupakan lulusan Universitas Cendrawasih pada Jurusan Sastra di jenjang Strata Satu. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut.

Lantas, pada jenjang doktoral, ia kembali ke Universitas Cendrawasih dengan mengambil fokus pada Ilmu Manajemen. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ribka diketahui memiliki sejumlah karier cemerlang di bidang pemerintahan. 

Baca juga: Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati




Berita Selanjutnya



Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

2 hari lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

2 hari lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

6 hari lalu

Panglima TNI Akan Tambah 800 Personil di Papua Untuk Persiapan Pembentukan Markas Komando Milliter di DOB

Panglima TNI Yudo Margono menyatakan akan menambah 800 personil di Papua untuk persiapan pembentukan markas Komando Militer di 4 Daerah Otonomi Baru.


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

7 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

8 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

8 hari lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

9 hari lalu

Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 akan dibuka untuk umum. Bagaimana formasinya?


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

9 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

11 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

12 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.