Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sebelumnya, Abraham juga pernah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -  Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pendapatan negara dari sektor pertambangan belum dapat terserap secara maksimal. Alasannya, kata dia, adanya salah kelola pertambangan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Samad pada Kamis 17 November 2022. Dalam sebuah forum diskusi publik, Samad berkata carut-marutnya tata kelola pertambangan di Indonesia disebabkan beberapa hal.

Pertama, kata Samad, adalah sistem perizinan dan kontrak karya perizinan tambang. Ia menyebut kedua hal tersebut merupakan awal potensi terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.

Baca juga: Warga Wadas Gugat Dirjen ESDM soal Tambang Andesit untuk Proyek Strategis Nasional

"Dulu kita selalu sosialisasi soal izin tambang ini kepada kepala-kepala daerah. Kita juga selalu supervisi pemberian izin tambang," ujarnya dalam forum diskusi tersebut.

Permasalahan selanjutnya adalah pengelolaan pemurnian pertambangan. Samad menyebut seringkali ditemukan perusahaan tambang tidak mengolah dahulu hasil tambang mereka. Sehingga, mineral lain yang terangkut bersama akan langsung ikut diekspor ke luar negeri tanpa adanya pemilahan terlebih dahulu.

"Ini tentu akan menyebabkan penerimaan negara menjadi jauh berkurang, negara juga menjadi rugi besar," kata dia.

Selain itu, Samad juga mengatakan banyak terdapat masalah pembayaran pajak dari bisnis tambang. Selanjutnya, ia juga menyebut mengenai pembayaran iuran reklamasi bekas tambang. Ia berkata banyak perusahaan tambang yang bermasalah dalam pembayaran biaya reklamasi tersebut.

"Ada beberapa perusahaan yang berkewajiban membayar biaya reklamasi tersebut, tapi kita temukan perusahaan mangkir dari tanggung jawabnya membayar iuran kepada pemerintah daerah setempat," ujar Ketua KPK periode 2011-2015 itu.

Baca juga: Usut Pelanggaran Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga di Sumbawa, ESDM Bakal Terjunkan Tim






Gara-gara Kerusuhan, Tambang Tembaga China di Peru Terancam Setop Produksi

8 jam lalu

Gara-gara Kerusuhan, Tambang Tembaga China di Peru Terancam Setop Produksi

Tambang tembaga Las Bambas milik China yang besar di Peru berpeluang menghentikan produksi pada minggu ini.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

9 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

10 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

11 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

16 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Jokowi Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum Perpanjang Kontrak Tambang Freeport Cs

19 jam lalu

Jokowi Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum Perpanjang Kontrak Tambang Freeport Cs

Jokowi tengah mempertimbangkan memperpanjang kontrak karya minyak dan gas bumi, serta pertambangan di Indonesia. Apa saja yang jadi perhatiannya?


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

1 hari lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

1 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.