Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Apresiasi Bawaslu

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mewakili Menteri Dalam Negeri berama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

INFO NASIONAL – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengapresiasi Bawaslu yang telah membuat rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Partisipatif. Hal ini disampaikan Bahtiar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mewakili Menteri Dalam Negeri berama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa 15 November 2022.

“Kami menyampaikan apresiasi, ada satu Perbawaslu yang baru yaitu adalah Perbawaslu tentang pengawasan partisipasif, tentu ini inovasi menurut saya dan penting, artinya dengan adanya Peraturan Bawaslu ini ada semangat kuat untuk mendorong pengawasan partisipatif,” kata Bahtiar.

Menurutnya, secara umum materi terhadap Perbawaslu tentang pengawasan partisipatif prinsipnya didukung sepenuhnya. “Kami dari Kemendagri khususnya jajaran kami Kesbangpol seluruh Indonesia siap bersinergi untuk mendukung kegiatan ini.”

Rancangan Perbawaslu tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 4 tahun 2018 tentang, pemantauan pemilihan umum. Di pasal 1 ayat 5 pemantau pemilu adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbadan hukum, yayasan, perkumpulan. Sebagai informasi UU nomor 17 tahun 2013 maupun UU nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan organisasi kemasyarakatan itu ada dua. Ada Ormas yang berbadah hukum dan ada Ormas yang tidak berbadan hukum.

Terkait hal tersebut Bahtiar memberikan catatan tentang rancangan Perbawaslu. Bahtiar berharap, Bawaslu RI agar menyisipkan norma pemantau Pemilu adalah Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.






KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

7 jam lalu

KPBB Minta Kemenhub Tindak Pelaku ODOL

Kemenhub dalam konteks ini harus tegas untuk memproses hukum pidana berat para pelaku ODOL, termasuk para pemilik truk dan sopirnya.


Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

8 jam lalu

Erick Thohir: Indonesia Harus Punya Blue Print 100 Tahun Sepak Bola

Indonesia dapat belajar dari Jepang yang sukses menjalankan cetak biru sepak bola untuk 100 tahun ke depan.


Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

8 jam lalu

Bamsoet Dukung Kemenkes Bangun Sistem Penerbitan SIP Dokter

Proses pemberian Surat Izin Praktik dokter saat ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum.


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

8 jam lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

10 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

15 jam lalu

Bamsoet Dukung Penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023

Puncak acara akan berlangsung di Medan pada 9 Februari, didahului berbagai kegiatan sejak 7 Februari.


Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

16 jam lalu

Kerja Keras dan Kesungguhan Bawa Bamsoet Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Bamsoet termotivasi belajar ilmu hukum karena pekerjaannya sebagai wartawan hingga akhirnya menjadi anggota dewan.


Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

16 jam lalu

Raih Gelar Doktor, Bamsoet Apresiasi Dukungan Banyak Pihak

Menurut Presiden, disertasi Bamsoet akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.


Solidaritas Meminta Keadilan

1 hari lalu

Solidaritas Meminta Keadilan

Delapan provinsi kepulauan berjuang bersama karena selama ini ketimpangan DAU membuat Jawa sejahtera sendirian.


Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

1 hari lalu

Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

Pemerintah mengklaim 75 persen isi RUU Daerah Kepulauan sudah diakomodasi dalam undang-undang. Perlu memasukkan isu-isu terkini dalam draf rancangan undang-undang.