TEMPO.CO, Jakarta - Politikus dan eks model, Wanda Hamidah, menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kasus sengketa lahan antara keluarganya dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno.
Wanda datang ke Bareskrim untuk melaporkan dugaan tindak pidana dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1000/Cikini dan SHGB Nomor 1001/Cikini dengan nama Japto Soelistyo Soerjosoemarno.
"Sehingga pada hari ini 15 November 2022. Keluarga besar kami, Pak Hamid Husein telah hadir memberikan klarifikasi dan menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik, penyelidik," kata Wanda Hamidah di lobby Gedung Bareskrim Polri, Selasa, 15 November 2022.
Sebelumnya, Japto dan keluarga besar Wanda Hamidah terlibat sengketa lahan dan memperebutkan rumah di Jalan Ciasem Nomor 1A dan Nomor 2, Cikini, Jakarta Pusat.
Rumah di Cikini itu sedang ditempati oleh keluarga Wanda Hamidah. Namun, pada Kamis, 13 Oktober 2022, Satpol PP Kota Jakarta Pusat datang dan mengosongkan paksa rumah tersebut. Pemkot berdalih tanah tersebut milik Japto Soelistyo Soerjosoemarno sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 1000/Cikini dan SHGB No. 1001/Cikini. "KPH. Japto S. Soerjosoemarno selaku pemiliki tanah dan bangunan (yang) terletak di Jl. Ciasem No. 2 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng."
Baca juga: Sengketa Lahan, Sekjen Pemuda Pancasila Pertanyakan Alas Hak Keluarga Wanda Hamidah
Namun, keluarga Wanda Hamidah berkukuh mereka adalah pemilik sah rumah tersebut. Wanda Hamidah menjelaskan jika keluarganya sudah menempati rumah itu sejak 1962. Dulu rumah itu dimiliki kakeknya, Idrus Abubakar, dan diwariskan ke pamanya, Hamid Husein, sejak 2012.
Selain itu, pihak Wanda Hamidah menilai Pemkot Jakarta Pusat salah alamat. Alasannya rumah mereka terletak di Jalan Citandui Nomor 2. Keluarga Wanda Hamidah juga mengklaim mengantongi dua putusan pengadilan yang menjadi dasar hukum kepemilikan rumah tersebut.
Wanda Hamidah mengatakan, saat Hamid Husein sedang melakukan proses penerbitan sertifikat, tiba-tiba pemerintah menerbitkan SHGB atas nama Japto. Hal ini dinilai membuat keluarganya kesulitan mengurus sertifikat.
Pada kunjungannya ini, Wanda mengungkapkan soal pamannya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan tuduhan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang berhak. "Nah, ini agak lucu karena kami tinggal disana dari tahun 62 di rumah itu sampai hari ini," ujarnya.
Wanda mengungkapkan pamannya telah menggugat Japto ke PN Jakarta Pusat pada 4 November 2022.
Selain itu, saat ini pihaknya menggugat Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena mengerahkan Satpol PP untuk mengosongkan paksa rumahnya. Gugatan tersebut sudah terdaftar dengan nomor 383/G/2022/PTUN tertanggal 27 oktober 2022. Sehubungan dengan tindakan penertiban yang dimohonkan oleh saudara Japto," kata Wanda Hamidah.
Baca juga: Wanda Hamidah Pertanyakan Dasar Hukum Pengosongan Rumahnya
