TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai mundurnya deklarasi koalisi dan calon wakil presiden Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebabkan mahar di antara ketiga partai belum menemui kata sepakat. Menurut dia, calon presiden usungan Partai NasDem, Anies Baswedan, sudah mengantongi nama pendampingnya untuk berlaga dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Rocky menilai preferensi Anies soal sosok cawapres ini berbeda dengan Demokrat dan PKS. Oleh sebab itu, kata dia, menjadi tugas Anies untuk menyamakan preferensi ini. Adapun kesamaan preferensi ini disebut Rocky tidak bisa serta-merta diraih. Menurut dia, mesti ada timbal jasa.
“Nggak mungkin Anies jadi capres tanpa mengantongi cawapres. Preferensi Anies beda dengan Demokrat, PKS, itu yang mesti disamakan. Tapi menyamakan ada imbal jasanya. Mahar ke Demokrat dan PKS,” kata Rocky kepada Tempo, Selasa, 15 November 2022.
Dia menjelaskan, jika Demokrat yang mendapatkan jatah, maka PKS juga mesti dapat sesuatu. Pun sebaliknya. Rocky mengatakan analisis ini muncul dengan berkaca dari algoritma politik Indonesia yang dituntun oleh uang.
“Dari algoritma politik Indonesia, kan dituntun oleh algoritma uang. Tanpa sumber berita kita bisa reasoning,” kata dia.
Kendati demikian, Rocky menyebut Anies sedang tidak dalam posisi dilema. Justru, kata dia, dilema ini dialami oleh Demokrat dan PKS. “Kalau PKS, pasti ujung-ujungnya Anies. Tapi proses ke arah itu yang berliku-liku jalannya,” ujarnya.
Rocky menjelaskan, kepelikan pencarian capres maupun cawapres oleh partai politik tidak bisa dilepaskan dari kepastian uang transfer yang diperlukan. Musababnya, kata dia, kacaunya koordinasi antar-koalisi karena semua partai belum menolak presidential threshold sebesar 20 persen.
Baca juga: Pesan Pendiri Mega Bintang ke Anies Baswedan: Fokus ke Pencalonan Presiden
“Kekacauan koordinasi antar koalisi karena semua belum menolak 20 persen. Kalau 0 persen kan nggak ada kasak-kusuk. Nah kasak-kusuk terjadi karena ada kesepakatan kalau yang sana jadi, yang sini dikasih uang. Ini mahar. Jadi bukan sekadar kesulitan cari capres, tapi memastikan uang transfer yang diperlukan,” kata Rocky.
Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menegaskan bahwa Koalisi Perubahan tak kunjung deklarasi karena proses membangun kesepahaman dan kesepakatan belum usai. Menurut dia, sudah banyak hal yang disepakati, namun memang perlu tindak lanjut sesuai mekanisme internal calon mitra koalisi.
“PKS misalnya keputusannya melalui Majelis Syura, sementara Partai Demokrat melalui Majelis Tinggi Partai,” kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa, 15 November 2022.
Kamhar menilai pernyataan Rocky soal transaksi politik ini lebih cocok dimaknai dengan pengajuan proposal oleh masing-masing partai. Ia hakulyakin bahwa Koalisi Perubahan pada saatnya bakal menjadi game changer, sehingga penggodokan bersama ketiga partai perlu waktu.
“Kami berkeyakinan deklarasi ‘Koalisi Perubahan’ pada saatnya nanti akan menjadi game changer, karenanya ini yang mesti cermat dan seksama dijalankan, masih ada cukup waktu yang tersedia jadi tak mesti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata dia.
Adapun soal cawapres Anies, kata Kamhar, mesti disepakati bersama. Dia menyebut Partai Demokrat meyakini bahwa pasangan capres dan cawapres mesti bisa merepresentasikan semangat perubahan dan saling melengkapi.
“Partai Demokrat berpandangan bahwa pasangan capres dan cawapres yang akan diusung Koalisi Perubahan sebaiknya keduanya benar-benar merepresantasikan semangat perubahan, mendapat dukungan publik, dan saling melengkapi untuk memastikan kemenangan pada Pilpres 2024,” kata dia.
Baca juga: Anies Baswedan Bertemu Gibran Rakabuming di Solo, PDIP: Ada Udang di Balik Batu
IMA DINI SHAFIRA | ALFITRIA NEFI PRATIWI