Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribka Haluk Pj Gubernur Perempuan Pertama, Siap Pimpin Papua Tengah Salah Satu DOB Papua

image-gnews
PJ Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. ANTARA/HO-Penerangan Korem 172
PJ Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. ANTARA/HO-Penerangan Korem 172
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa Ribka Haluk Pj Gubernur perempuan pertama di Indonesia? Pekan lalu, Jumat, 11 November 2022, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan tiga Daerah Otonomi Baru alias DOB Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dengan begitu, jumlah provinsi di Indonesia bertambah dari 34 menjadi 37 provinsi. 

Untuk saat ini, ketiga provinsi tersebut dipimpin oleh Pejabat Gubernur atau Pj Gubernur, yaitu Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, dan Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah.

Siapa itu Ribka Haluk?

Berdasarkan catatan Tempo, Ribka Haluk diketahui merupakan eks Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Papua serta Pejabat Bupati Yalimo, Papua.

Dikutip dari situs Seputar Papua, Ribka merupakan lulusan Universitas Cendrawasih pada Jurusan Sastra di jenjang Strata Satu. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister Ilmu Administrasi di Universitas Garut.

Lantas, pada jenjang doktoral, ia kembali ke Universitas Cendrawasih dengan mengambil fokus pada Ilmu Manajemen. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ribka diketahui memiliki sejumlah karier cemerlang di bidang pemerintahan. 

Baca: Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

Karier Ribka Haluk di Pemerintahan

Situs Seputar Papua menyebut bahwa Ribka Haluk sempat menjadi Kepala Subdirektorat Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Jayawijaya pada 2001. Kemudian, Ribka naik jabatan sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Jayawijaya pada 2004.

Karier di pemerintahannya pun semakin meningkat pada 2009 ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kabupaten Jayawijaya. Pada 2010, ia beralih dengan memegang jabatan sebagai Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya.

Perempuan kelahiran Jayawijaya pada 10 Januari 1971 ini mulai memegang jabatan strategis pada 2013 sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolasi Papua. Pada 2014, ia dipindahkan menjadi Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ribka Haluk Dua Kali Jadi Pejabat Bupati

Berkat rekam jejaknya di pemerintahan yang cukup menyakinkan, pada 2017, Ribka Haluk diketahui menjabat sebagai Pejabat Bupati Mappi.

Dikutip dari Antara, Ribka Haluk dilantik secara langsung oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada Selasa, 11 April 2017. Kala itu, Ribka dilantik untuk menggantikan Stefanus Kaisma yang telah habis masa tugasnya sebagai pegawai.

“Kami mengharapkan agar Pejabat (Pj) Bupati dapat menjaga kondisi keamanan agar tetap aman dan kondusif dalam rangka mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Mappi,” kata Lukas ketika memberikan pidato pelantikan Ribka Haluk sebagai Pj Mappi seperti dilansir oleh Antara.

Kemudian, pada 2021, Ribka Haluk dilantik kembali menjadi Pejabat Bupati untuk Kabupaten Yalimo. Dikutip dari situs Wartalika, kinerja Ribka kala itu sebagai Pj Bupati mendapatkan apresiasi dari Mendagri Tito.

“Ibu Ribka ini pada waktu (menjabat) Pj Bupati Yalimo itu di tengah-tengah konflik. … Saya sedikit agak underestimate (mencurigai kemampuan Ribka) waktu itu, tapi beliau hadir di tengah-tengah masyarakat dan ternyata dengan sifat keibuan, beliau mampu menyelesaikan dengan baik,” ujar Tito Karnavian.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: Profil Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Selatan Sekaligus Rektor Universitas Cenderawasih

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Patroli di Kiwirok, Personel Operasi Damai Cartenz Sebut Agar Masyarakat Tak Diganggu TPNPB-OPM

6 hari lalu

Pasukan TNI-Polri menembak mati satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat akan menyerang pesawat sipil yang hendak mendarat di Bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, 22 September 2023. [Penerangan Kogabwilhan III)
Patroli di Kiwirok, Personel Operasi Damai Cartenz Sebut Agar Masyarakat Tak Diganggu TPNPB-OPM

Personel Operasi Damai Cartenz 2024 melaksanakan patroli di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang memastikan masyarakat tak diganggu TPNPB-OPM


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

12 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

14 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.


Satgas Operasi Damai Cartenz Ungkap2 Warga Sipil di Kabupaten Puncak Ditembak KKB

14 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz Ungkap2 Warga Sipil di Kabupaten Puncak Ditembak KKB

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan KKB menembak 2 warga sipil di Kios Jembatan Yesey Mersey, Kampung Kago, Ilaga.


Satgas Operasi Damai Cartenz Sebut KKB Bunuh Kepala Kampung Modusit di Pegunungan Bintang

14 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz Sebut KKB Bunuh Kepala Kampung Modusit di Pegunungan Bintang

Menurut Satgas Operasi Damai Cartenz, KKB menuding kepala kampung yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) itu sebagai mata-mata TNI dan Polri.


Pos Satgas Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya Diserang usai Tangkap Anggota KKB

16 hari lalu

Ilustrasi penembakan. timeout.com
Pos Satgas Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya Diserang usai Tangkap Anggota KKB

Kelompok yang diduga KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya itu berupaya membebaskan Bui Wonda dengan cara menyerang pos Bank Papua.


Saksi Kubu Anies Temukan Upaya Penghapusan Suara Paslon 01 dan 03 di Papua Selatan

22 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Saksi Kubu Anies Temukan Upaya Penghapusan Suara Paslon 01 dan 03 di Papua Selatan

Saksi Kubu Anies-Muhaimin, Adnin Armas, mengungkapkan ada penghapusan suara paslon 01 dan 03 di Papua Selatan dengan tipe-x Formulir C Hasil.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

26 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

26 hari lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

27 hari lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.