Sidang Dakwaan Ahyudin ACT, Pengacara: Jaksa Tak Sertakan Pasal Pencucian Uang

Hakim Ketua Hariyadi mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa Ahyudin dalam sidang perdana dugaan penggelapan dana bantuan Boeing oleh Aksi Cepat Tanggap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Sidang perdana dugaan penggelapan dana bantuan Boeing oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan agenda bacaan dakwaan terhadap terdakwa mantan Presiden ACT Ahyudin, digelar secara virtual. Selain Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar dan ketua pengawas ACT Heriyana Hermain juga akan menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang perdana kasus penyelewengan dana bantuan Aksi Cepat Tanggap atau ACT digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa, 15 November 2022. Duduk di kursi terdakwa, mantan Presiden ACT Ahyudin yang dihadirkan secara virtual dari Bareskrim Polri.

Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan dari ruang sidang Dr. Mr. Kusumah Atmadja yang dihadiri majelis hakim dan pengacara Ahyudin. Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Hariyadi didampingi dengan dua hakim ketua yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan.

Jaksa tidak menyertakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan yang dibacakan.

JPU hanya mendakwa Ahyudin dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun ancaman hukuman dakwaan primer Pasal 374 maksimal lima tahun penjara.

Baca juga: Sidang ACT Digelar Virtual, Ahyudin Dengarkan Dakwaan dari Ruang di Bareskrim

Kuasa hukum Ahyudin, Irfan Junaidi, mengatakan dakwaan hanya tindak pidana penggelapan dana, bukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

“Kalau bicara dakwaan saat ini hanya tindak pidana awalnya saja, yaitu Pasal 374 dan/atau Pasal 372,” kata Irfan setelah pembacaan dakwaan di PN Jakarta Selatan, 15 November 2022.

Ia mengatakan dengan pasal itu kliennya terancam maksimal lima tahun penjara. Ia menjelaskan sangkaan pasal awal pada Agustus lalu oleh Bareskrim Polri memang tercantum dugaan TPPU. 

“Kalau untuk bicara detailnya itu kewenangan penyidik. Saat ini memang yang sedang diproses Pasal 374 subsider Pasal 372 juncto Pasal 55,” ujar Irfan.

Saat dikonfirmasi perihal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, I Ketut Sumedana, mengatakan dakwaan tersebut sudah sesuai dengan berkas yang diterima dari penyidik Bareskrim Polri.

“Dasar surat dakwaan itu dari berkas perkara dari penyidik yang hanya mencantumkan Pasal 372 juncto Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 56 KUHP,” kata Ketut Sumedana saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjerat Ahyudin dengan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 A ayat 1 juncto pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Selanjutnya, Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berikutnya, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta yang terakhir Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Kasus ini berawal dari pemberian bantuan dari pihak Boeing terhadap korban jatuhnya pesawat Lion Air  JT-610 tanggal 18 Oktober 2018. Dana dari Boeing itu diberikan dalam bentuk pembangunan atau proyek sarana pendidikan atau kesehatan.

Pihak Boeing meminta ahli waris menunjuk lembaga atau yayasan bertaraf internasional untuk menyalurkan dana BCIF tersebut, masing-masing ahli waris mendapat dana sebesar USD 144.550 atau senilai Rp 2,066 miliar dari Boeing. Atas rekomendasi 69 ahli waris melalui seleksi pada tanggal 28 Januari 2021, ACT menerima pengiriman dana dari Boeing sebesar Rp 138, 54 miliar.

Akan tetapi dari dana BCIF yang semestinya dipakai mengerjakan proyek hasil rekomendasi ahli waris korban kecelakaan Pesawat Boeing yang digunakan maskapai penerbangan Lion Air, tidak digunakan seluruhnya namun hanya sebagian. Dana tersebut dipakai untuk kepentingan yang bukan peruntukannya.

Pada pelaksanaannya, penyaluran dana Boeing (BCIF) tersebut tak melibatkan para ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek pembangunannya. Pihak ACT juga tidak memberitahukan kepada ahli waris soal dana bantuan dari pihak Boeing.

Diduga pengurus Yayasan ACT menggunakan dana tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi, operasional perusahaan serta kegiatan lain di luar program Boeing.

Tersangka Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Heriyana diduga telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117,98 miliar untuk kegiatan di luar implementasi Boeing. Hal ini juga dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air Pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari perusahaan Boeing sendiri.

Baca juga: ACT Sebut Ditunjuk Boeing untuk Kelola Dana Santunan Kecelakaan Lion Air JT610

EKA YUDHA SAPUTRA | FAIZ ZAKI






Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Dituntut 4 Tahun Penjara

10 jam lalu

Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Dituntut 4 Tahun Penjara

Eks Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penyelewengan dana Boeing.


Lion Air: Hasil Tes Urine Tujuh Crew JT-797 Negatif

3 hari lalu

Lion Air: Hasil Tes Urine Tujuh Crew JT-797 Negatif

Lion Air menyatakan hasil tes urine tujuh crew JT-797 negatif setelah sayap pesawat menyenggol atap garbarata di Bandara Merauke.


Fakta Terbaru Lion Air Tabrak Garbarata: dari Kronologi hingga Tes Urine

4 hari lalu

Fakta Terbaru Lion Air Tabrak Garbarata: dari Kronologi hingga Tes Urine

Lion Air bersama pihak berwenang terkait saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.


Terpopuler: Profil Mochtar Riady Pemilik Meikarta, YLKI Tanggapi Bos BCA Tolak Ganti Duit Rp 320 Juta

4 hari lalu

Terpopuler: Profil Mochtar Riady Pemilik Meikarta, YLKI Tanggapi Bos BCA Tolak Ganti Duit Rp 320 Juta

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 26 Januari 2023 dimulai dari rekam jejak Mochtar Riady, pemilik Meikarta yang menggugat konsumen Rp 56 miliar.


Tabrak Garbarata di Bandara Mopah, Merauke, Lion Air Berikan Kompensasi

5 hari lalu

Tabrak Garbarata di Bandara Mopah, Merauke, Lion Air Berikan Kompensasi

Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 794 menabrak garbarata Bandara Mopah, Merauke. Lion Air memberikan kompensasi.


Lion Air Minta Maaf Sayap Pesawatnya Hantam Garbarata Bandara Mopah Merauke

5 hari lalu

Lion Air Minta Maaf Sayap Pesawatnya Hantam Garbarata Bandara Mopah Merauke

Sayap pesawat Lion Air menghantam garbarata Bandara Mopah dan membuat 122 penumpang gagal terbang. Begini permintaan maaf maskapai tersebut.


122 Penumpang Gagal Terbang Usai Lion Air Tabrak Garbarata di Bandara Mopah Merauke, Begini Kronologinya

5 hari lalu

122 Penumpang Gagal Terbang Usai Lion Air Tabrak Garbarata di Bandara Mopah Merauke, Begini Kronologinya

Lion Air dengan nomor penerbangan JT 794 pada hari ini menabrak garbarata Bandara Mopah Merauke. Begini kronologinya.


Eks Petinggi ACT Hariyana Hermain Divonis 3 Tahun Penjara

7 hari lalu

Eks Petinggi ACT Hariyana Hermain Divonis 3 Tahun Penjara

Eks Senior Vice President Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Hariyana Hermain divonis 3 tahun penjara. Hakim memutus Hariyana bersalah.


Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

7 hari lalu

Henry Surya Divonis Lepas dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah KSP Indosurya

Henry Surya divonis lepas oleh hakim PN Jakarta Barat. Hakim meminta agar Henry dilepaskan dari rumah tahanan.


Hakim Vonis Eks Presiden ACT Ibnu Khajar 3 Tahun Penjara

7 hari lalu

Hakim Vonis Eks Presiden ACT Ibnu Khajar 3 Tahun Penjara

Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap eks Presiden ACT Ibnu Khajar. Dia diputus bersalah dalam kasus penyelewengan dana.