PVRI Nilai KTT G20 Perwujudan Pemerintah Anti-demokrasi

Reporter

Rapat internal YLBHI di Sanur Bali dibubarkan paksa oleh beberapa orang yang mengaku pecalang, Sabtu, 12 November 2022. Foto Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan pembatasan aktivitas publik yang dicanangkan pemerintah menjelang perhelatan KTT G20 merupakan kegagalan dalam mewujudkan demokrasi. Hal itu disampaikan Public Virtue Research Institute pada Senin, 14 November 2022.

“Pemerintah seharusnya membuka berbagai media bagi penyaluran aspirasi dan suara warga negara seharusnya dihormati dan dilindungi,” dalam keterangan Public Virtue Research Institute Selasa 15 November 2022.

Mereka menyebut berbagai bentuk pembatasan aktivitas seperti, pengusiran tim pesepeda Greenpeace, ancaman rektor untuk membubarkan diskusi universitasnya sendiri, dan pembubaran paksa acara internal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang disertai upaya penggeledahan gawai.

Tak hanya membatasi dan membatalkan beberapa aktivitas masyarakat sipil, mereka pun bersaksi mendapatkan perlakuan intimidasi dari pihak yang mengaku sebagai intel terhadap manager hotel tempat para aktivis menginap.

“Pihak yang mengaku intel tersebut, melalui manager hotel, meminta nomor telepon pribadi aktivis yang menginap di hotelnya,” tulis Public Virtue dalam keterangan resminya.

Dinilai sikap anti-kritik

Kebijakan itu, bagi organisasi masyarakat sipil disebut sebagai sikap anti-kritik pemerintah yang berdampak pada krisis multidimensi. Pasalnya, pemerintah juga tak memberikan ruang untuk menerima narasi masyarakat sipil di luar agenda resmi negara-negara G20.

Melalui keterangan resmi itu, mereka mendesak pemerintah agar isu demokrasi dapat dilihat sebagai permasalahan krusial bagi pemimpin negara anggota G20. Mereka menilai, tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam perhelatan G20, forum tersebut tak akan bermakna.

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Baca: Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Pembatasan Berekspresi Selama KTT G20






Aksi Greenpeace Bentangkan Spanduk di Atas Kapal Shell di Atlantik

5 hari lalu

Aksi Greenpeace Bentangkan Spanduk di Atas Kapal Shell di Atlantik

Greenpeace tuntut Shell membayar untuk kerusakan iklim yang disebabkannya. Ada aktivis asal Indonesia di lokasi.


Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

8 hari lalu

Tsai Ing-wen Bertelepon dengan Presiden Republik Cek

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertelepon dengan Presiden Republik Cek terpilih Petr Pavel selama 15 menit.


KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

10 hari lalu

KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pada tahun politik untuk melindungi peluang atmosfer investasi tetap optimal.


Pasca KTT G20, Jokowi Ungkap Persaingan Semua Negara Rebutan Investor

14 hari lalu

Pasca KTT G20, Jokowi Ungkap Persaingan Semua Negara Rebutan Investor

Jokowi menyebut pasca Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022, semua negara kini tengah bersaing untuk memperebutkan investor.


Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

21 hari lalu

Pengamat : Jika Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Demokrasi dalam Bahaya

Analis Sosial Politik Ubedilah Badrun mengatakan demokrasi dalam bahaya jika Presiden Jokowi setuju masa jabatan kepala desa 9 tahun.


Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

21 hari lalu

Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ahli Sebut Merusak Demokrasi

Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, merusak demokrasi.


Luhut Sampaikan Hasil Pertemuan G20, RI Dapat Investasi USD 309,4 Miliar

22 hari lalu

Luhut Sampaikan Hasil Pertemuan G20, RI Dapat Investasi USD 309,4 Miliar

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hasil pertemuan G20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022 memberikan angin segar bagi Indonesia.


Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

31 hari lalu

Menaker Wajibkan Perusahaan Terapkan Perppu Cipta Kerja

Menaker Ida Fauziyah mengklaim pembentukan Perppu Cipta Kerja telah melibatkan semua pemangku kepentingan.


Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

32 hari lalu

Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

Sawit Watch mengajukan banding terhadap putusan PTUN dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.


Cuaca Ekstrem Sebabkan DKI Banjir, Apa Kajian Ahli Soal Jakarta Tenggelam?

35 hari lalu

Cuaca Ekstrem Sebabkan DKI Banjir, Apa Kajian Ahli Soal Jakarta Tenggelam?

Cuaca ekstrem melanda sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta.