Ketua Komisi III DPR: Usulan Pasal Rekayasa Kasus di RKUHP Berpotensi Tak Diakomodir

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menanggapi tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, saat kunjungan ke Kota Solo, Minggu, 2 Oktober 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum DPR, Bambang Wuryanto, menyebut usulan penambahan pasal soal rekayasa kasus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi tidak diakomodir. Menurut dia, usulan ini sudah disampaikan kepada pemerintah, namun pemerintah tak kunjung memberikan jawaban.

“Apakah itu akan dimasukkan ke dalam pasal kesepakatan besok? Dugaan saya enggak. Tetep belum sempurna karena rekayasa kasus ini sepakat seluruh fraksi. Tapi apakah akan dimasukkan? Kelihatannya enggak,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 November 2022.

Berdampak bongkar lagi RKUHP

Menurut Bambang, penambahan pasal rekayasa kasus bakal kembali membongkar RKUHP. Dia menyebut bongkar pasang ini bakal membuat pengesahan RKUHP makin molor.

“Pemerintah masih menggodok, belum memberikan jawaban. Kenapa? Ya ditanya pemerintah. Tetapi itu pasti disahkan dalam rapat dua hari itu. Pasti akan keluar itu. Tetapi kalau itu nanti dibongkar lagi, tempur lagi. Panjang lagi,” ujarnya.

Usai menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP pada hari ini, DPR Komisi Hukum bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draft akhir RKUHP pada 21-22 November 2022 mendatang. Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan draft ini pada 9 November 2022.

Bambang menyebut rapat bersama pemerintah sebagai momen penghalusan terakhir draft RKUHP. Kendati demikian, ia menegaskan rapat ini tidak bakal merombak RKUHP. “Enggak, enggak ada perombakan RKUHP,” kata dia.

Awal mula usulan pasal soal rekayasa kasus

Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR mengusulkan penambahan pasal yang mengatur tindak pidana rekayasa kasus dalam RKUHP. Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyebut komisinya telah menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat soal rekayasa kasus.

“Mungkin ada satu sampai dua pasal tindak pidana baru. Jadi ini kira-kira saya tidak tahu persis tapi mungkin jadi bagian dari bab atau sub bab di bawah obstruction of justice,” kata Arsul dalam rapat kerja bersama Kemenkumham, Rabu, 9 November 2022.

Arsul mencontohkan banyaknya tindak pidana narkotika yang kerap direkayasa. “Sering terjadi tindak pidana narkotika tapi ditaruh di mana, ini untuk mengcover, untuk memastikan bahwa penegakan hukum kita adil dan tidak dibuat-buat,” ujarnya.

Setali tiga uang dengan Arsul, anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengusulkan penambahan pasal soal rekayasa kasus dengan berkaca dari pengalaman sebelumnya. Menurut dia, tindakan fabrikasi bukti harus dipidana.

“Kita usulkan ada (pasal) fabrikasi bukti di mana ketika ada orang yang memasukkan bukti, membuat bukti-bukti palsu yang digunakan dalam proses pengadilan, maka itulah yag dimaksud rekayasa kasus dan harus dipidana,” kata dia.

Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menilai penyidik di Indonesia punya power penuh yang mesti dikontrol. Menurut dia, pasal soal rekayasa kasus ini merupakan upaya untuk mengontrol power yang terlalu besar di tangan penyidik.

“Penyidik kita yang puya power penuh harus dikontrol, power must be controlled by another power. Kita sering sampaikan setajam-tajamnya pistol peluru polisi, lebih tajam pulpennya. Mau jadi apa ini barang, ini pengalaman yang panjang,” kata dia.

Baca: Anggota Aliansi Reformasi RKUHP Berdebat Sengit dengan Ketua Komisi 3 DPR






4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

1 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

1 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


Deretan Tuntutan Jaksa ke Anak Buah Ferdy Sambo, Paling Lama 3 Tahun

1 hari lalu

Deretan Tuntutan Jaksa ke Anak Buah Ferdy Sambo, Paling Lama 3 Tahun

Hendra Kurniawan dan lima terdakwa lainnya terseret kasus ini karena mengikuti skenario palsu pembunuhan Brigadir Yosua yang dibuat Ferdy Sambo.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara karena Menyita CCTV Tanpa Prosedur yang Sah

1 hari lalu

Irfan Widyanto Dituntut 1 Tahun Penjara karena Menyita CCTV Tanpa Prosedur yang Sah

Hal yang memberatkan Irfan Widyanto antara lain ia merupakan perwira Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

1 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta

1 hari lalu

Hendra Kurniawan Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta

Jaksa menuntut Hendra Kurniawan dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 20 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.


Jaksa Tuntut Baiquni Wibowo Hukuman Dua Tahun Penjara

2 hari lalu

Jaksa Tuntut Baiquni Wibowo Hukuman Dua Tahun Penjara

Jaksa menuntut Baiquni Wibowo dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus obstruction of justice


Agus Nur Patria Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta di Kasus Obstruction of Justice

2 hari lalu

Agus Nur Patria Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 20 Juta di Kasus Obstruction of Justice

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Agus Nur Patria dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp 20 juta subsider tiga bulan penjara


Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Chuck Putranto, Dituntut 2 Tahun Penjara

2 hari lalu

Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Chuck Putranto, Dituntut 2 Tahun Penjara

Chuck Putranto mendapatkan tuntutan dua tahun penjara. Satu dari enam mantan anak buah Ferdy Sambo yang dijerat kasus obstruction of justice.