Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Pembatasan Berekspresi Selama KTT G20

Editor

Amirullah

Rapat internal YLBHI di Sanur Bali dibubarkan paksa oleh beberapa orang yang mengaku pecalang, Sabtu, 12 November 2022. Foto Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengecam pelarangan kegiatan yang dilakukan aktivis selama persiapan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Mereka menilai aksi-aksi pemerintah belakangan ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi warga negara.

Direktur Eksekutif Satya Bumi, Annisa Rahmawati, mengatakan kebijakan pemerintah tersebut kontraproduktif dengan semangat pelaksanaan KTT G20 itu sendiri. Ia menilai seharusnya Indonesia sebagai presidensi acara KTT G20, mampu menjamin menyampaikan aspirasi warga negaranya.

Selain Satya Bumi, beberapa lembaga yang mengecam pelarangan kegiatan ini diantaranya Walhi, Solidaritas Perempuan, Greenpeace Indonesia, Public Virtue Research Institute, Yayasan Pikul.

"Ini adalah suatu kegagalan negara dalam mamahami payung hukum tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi," kata Annisa melalui keterangan tertulis pada Senin 14 November 2022.

Selain itu, Annisa menilai pengekangan bersuara dengan alasan ketertiban bisa menjadi gambaran buruk bagi pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara acara G20. Ia berkata seharusnya Indonesia bisa menjadi contoh negara-negara dunia dalam pelaksanaan demokrasi di dalam sebuah negara.

Baca: Aktivis Greenpeace Dihadang di Prabolinggo, PVRI: KTT G20 Tak Semestinya Jadi Ruang Antikritik

"Ini menjadi cerminan bagaimana pemerintah bersikap terhadap suara-suara kritis. Bagaimana mereka antikritik dan tidak menghendaki suara-suara yang berbeda," ujar Annisa.

Annisa juga menambahkan pengekangan bersuara dari kebijakan pemerintah tersebut bisa menjadi sumber dari berbagai masalah. Menurut dia, kesepakatan-kesepakatan yang terjadi selama G20 tidak akan ada artinya bagi warga negara jika warga negara itu sendiri tidak diberi kesempatan untuk bersuara.

"Tanpa keterlibatan atau partisipasi bermakna dari warga negara yang akan terdampak dari kesepakatan yang akan dihasilkan dalam forum G20, maka forum G20 maupun komunike yang akan dihasilkan tidak ada artinya sama sekali bagi warga negara," kata Satya.

Pemerintah mendapat kritik dari sejumlah kalangan menjelang KTT G20 di Bali. Pasalnya pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan di Bali selama menjelang pelaksanaan KTT G20 tersebut. Beberapa kegiatan yang dihentikan adalah acara bersepeda dari Greenpeace yang dihentikan di Probolinggo saat hendak memasuki Bali, dan juga pembubaran rapat internal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang baru-baru ini terjadi.

Baca: YLBHI Sebut Aktivis Sipil Kini Sudah Aman dan Kembali ke Daerahnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.




Berita Selanjutnya



Antisipasi Cuaca Buruk Saat F1 Powerboat, InJourney Bakal Modifikasi Cuaca

12 jam lalu

Antisipasi Cuaca Buruk Saat F1 Powerboat, InJourney Bakal Modifikasi Cuaca

InJourney akan melakukan modifikasi cuaca untuk mengantisipasi cuaca buruk dalam perhelatan F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara.


Amnesty: Ratusan Anak Thailand Berpotensi Dipenjara karena Ikut Gerakan Protes

16 jam lalu

Amnesty: Ratusan Anak Thailand Berpotensi Dipenjara karena Ikut Gerakan Protes

Para terdakwa yang masih kanak-kanak saat dugaan pelanggarannya menghadapi tuntutan pidana, banyak di antaranya terkait dengan gerakan protes 2020-202


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

1 hari lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.


Aksi Greenpeace Bentangkan Spanduk di Atas Kapal Shell di Atlantik

5 hari lalu

Aksi Greenpeace Bentangkan Spanduk di Atas Kapal Shell di Atlantik

Greenpeace tuntut Shell membayar untuk kerusakan iklim yang disebabkannya. Ada aktivis asal Indonesia di lokasi.


KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

10 hari lalu

KSP: Pemerintah Berkomitmen Jaga Stabilitas Politik Agar Investasi Optimal

Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pada tahun politik untuk melindungi peluang atmosfer investasi tetap optimal.


Pasca KTT G20, Jokowi Ungkap Persaingan Semua Negara Rebutan Investor

14 hari lalu

Pasca KTT G20, Jokowi Ungkap Persaingan Semua Negara Rebutan Investor

Jokowi menyebut pasca Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022, semua negara kini tengah bersaing untuk memperebutkan investor.


Luhut Sampaikan Hasil Pertemuan G20, RI Dapat Investasi USD 309,4 Miliar

22 hari lalu

Luhut Sampaikan Hasil Pertemuan G20, RI Dapat Investasi USD 309,4 Miliar

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut hasil pertemuan G20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022 memberikan angin segar bagi Indonesia.


Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

23 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja BPK

SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) negara anggota G20


Cerita Sri Mulyani di Akhir Tahun 2022: Bikin Laporan untuk Jokowi, Baca Buku Sejarah Geopolitik

30 hari lalu

Cerita Sri Mulyani di Akhir Tahun 2022: Bikin Laporan untuk Jokowi, Baca Buku Sejarah Geopolitik

Sri Mulyani Indrawati menceritakan aktivitas akhir tahun 2022, di antaranya dengan membuat laporan akhir tahun untuk Presiden Jokowi dan membaca buku.


Sri Mulyani Sebut 40 Persen Ekonomi Negara Diprediksi Resesi: Yang Utangnya Tinggi Bakal Alami Krisis

30 hari lalu

Sri Mulyani Sebut 40 Persen Ekonomi Negara Diprediksi Resesi: Yang Utangnya Tinggi Bakal Alami Krisis

Sri Mulyani mengutip prediksi terbaru IMF soal pertumbuhan ekonomi. Selain resesi, ada kemungkinan sejumlah negara bakal mengalami krisis.