Anggota Aliansi Reformasi RKUHP Berdebat Sengit dengan Ketua Komisi 3 DPR

Reporter

Editor

Amirullah

Suasana rapat kerja Wakil Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 November 2022. Rapat tersebut membahas penyampaian penyempurnaan RKUHP hasil sosialisasi Pemerintah. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hari ini, Senin, 14 November 2022. Agenda rapat membahas masukan yang diberikan aliansi terhadap draf final RKUHP yang diserahkan pemerintah ke DPR pada Rabu, 9 November 2022.

Dalam forum rapat, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Antoni Putra, menyadari bahwa DPR bersama pemerintah telah menggelar banyak rapat dengar pendapat umum untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kendati demikian, ia mempertanyakan sejauh mana masukan ini diakomodasi dalam RKUHP.

Concern kami di sini, bukan soal itunya (menjaring aspirasi masyarakat), tetapi mempertanyakan sejauh mana ini diakomodir dalam RUU yang dibentuk?” kata Antoni dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR, Senin, 14 November 2022.

Antoni menjelaskan, pihaknya ingin ada penjelasan bila masukan yang disampaikan tidak diakomodir. Belajar dari pembentukan UU sebelumnya, kata dia, keterlibatan koalisi hanya dijadikan justifikasi bahwa partisipasi publik sudah ditunaikan. “Sementara proses itu tidak dijelaskan apakah menerima atau menolak. Kemudian pada tahap mana, apakah dia menerima atau menolak,” kata dia.

Baca: Pasal Hukum Adat di RKUHP Jadi Sorotan Anggota DPR

Saat Antoni hendak merujuk pada pengujian terhadap UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3), Ketua Komisi Hukum, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, sontak menyela.

“Gini, dikau tadi kan tadi kan sudah sepakati. Ini proses sudah berlangsung lama. Dikau kalau belum cocok di pasal yang sudah diunggah, ngomong itunya. Kalau dikau ngomong perjalanan history-nya panjang,” kata Bambang.

Antoni kemudian menerangkan bahwa dalam pengujian UU P3, posisi PSHK terlibat dalam partisipasi. Di sisi lain, PSHK saat ini ikut mendorong pengujian UU P3 ini.

“Kami di internal sendiri kebingungan, ini partisipasi di mana? Apakah kami menolak atau menerima. Nah di sini kami mendorong pemerintah dan DPR lebih menjelaskan, apabila masukan tidak diterima, ada penjelasan alasannya,” kata Antoni.

Bambang kemudian menanggapi dengan menyatakan bahwa Komisi Hukum tidak punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa aspirasi kelompok aliansi tidak diakomodir. “Tetapi kamu boleh berusaha, dalam rapat ini aspirasimu dibicarakan atau tidak, penolakannya seperti apa. Kewajiban kami, enggak,” kata politikus PDIP itu.

Saat Antoni hendak kembali berbicara, Bambang langsung memotong dengan meminta Antoni untuk mempelajari mekanisme di DPR. Bambang menilai Antoni seperti menuntut Dewan. Dia menyebut Antoni ngaco dan tidak punya hak.

“Anda ini seolah-olah menuntut kami. Anda ini tidak punya hak. Jangan-jangan Anda pun Pemilu nggak nyoblos, kemudian anda menuntut. Ngaco aja kamu. Engga boleh. Ini sudah kebaikan DPR mendengarkan dikau. Stop, stop,” kata Bambang.

Usai menggelar rapat dengar pendapat umum, DPR Komisi Hukum bersama pemerintah bakal membahas draf akhir RKUHP pada 21 November 2022. Bambang menyebut momen ini sebagai penghalusan terakhir RKUHP antara DPR dengan pemerintah.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

1 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

2 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

2 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Kaesang Pangarep Berminat Terjun ke Politik, Deretan Parpol yang Siap Tampung

3 jam lalu

Kaesang Pangarep Berminat Terjun ke Politik, Deretan Parpol yang Siap Tampung

Meski baru tahap penjajakan, keinginan Kaesang Pangarep terjun ke dunia politik langsung disambut sejumlah parpol


Sudirman Said Sebut Jokowi Pahami Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

5 jam lalu

Sudirman Said Sebut Jokowi Pahami Alasan Surya Paloh Usung Anies Baswedan Sebagai Capres

Sudirman Said mendengar kabar soal adanya pembahasan soal pencalonan Anies Baswedan dalam pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh.


PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

8 jam lalu

PDIP Desak Menteri NasDem Direshuffle, Ahmad Ali Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan pihaknya tak pernah mendesak agar PDIP keluar dari kabinet saat kasus korupsi bansos terkuak.


PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

9 jam lalu

PolDev Luncurkan Situs UniTrend yang Tawarkan Data Secara Terbuka Untuk Pengambilan Kebijakan

UniTrend merupakan situs yang menawarkan data secara terbuka dan terbaharui.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

11 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Kaesang Mau Terjun ke Politik, Gibran Kasih Nasihat Agar Sowan ke Senior

12 jam lalu

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Gibran Kasih Nasihat Agar Sowan ke Senior

Gibran memberi nasihat pada adiknya Kaesang yang ingin terjun ke dunia politik. Salah satunya agar sowan ke senior.


Pengacara: Samanhudi Anwar Tidak Dendam pada Santoso, Tapi Sakit Hati pada PDIP

16 jam lalu

Pengacara: Samanhudi Anwar Tidak Dendam pada Santoso, Tapi Sakit Hati pada PDIP

Samanhudi Anwar juga mendaftarkan gugatan praperadilan atas penangkapannya oleh polisi, ke Pengadilan Negeri Blitar.