ICW Catat Ada 67 Pendukung Jokowi Isi Kursi Kabinet hingga Komisaris BUMN

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPA) di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis 10 November 2022. Pertemuan tersebut merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN serta KTT terkait lainnya.ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pihaknya mencatat ada 67 pendukung politik pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin yang mengisi jabatan kabinet hingga komisaris BUMN atau anak perusahaannya sejak pasangan tersebut dilantik pada 2019.

Kurnia Ramadhana mengatakan sejak 2019 sampai hari ini ICW mencatat setidaknya 21 orang menduduki kursi kabinet Jokowi-Ma’ruf. Sedangkan, 46 orang mengisi komisaris di BUMN atau anak perusahaannya. 

“Berdasarkan catatan ICW setidaknya ada 21 kursi kekuasaan kabinet yang diberikan kepada orang Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf maupun pendukung politiknya sejak dilantik 2019 hingga saat ini,” kata Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers virtual “Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin” yang digelar ICW, Ahad, 13 November 2022.

Baca: ICW Sebut Pemerintahan Jokowi Dibayangi Konflik Kepentingan

Ia mengatakan memburuknya tata kelola pemerintahan dalam hal konflik kepentingan juga terjadi di perusahaan pelat merah atau BUMN. Menurut Kurnia, ICW mencatat banyak sekali jabatan pengawas perusahaan atau komisaris BUMN yang dibagi-bagikan kepada pendukung Jokowi sejak dilantik, yang kemungkinan dipilih Menteri BUMN atas persetujuan Presiden Jokowi.

“Jumlahnya kalau kami lihat sekurang-kurangnya ada 46 orang pendukung politik Pak Jokowi, baik dari TKN maupun organisasi tertentu, atau organisasi relawan tertentu, yang menjadi komisaris BUMN atau anak perusahaannya hingga hari ini,” tutur Kurnia.

Ia tidak mengenyampingkan bahwa angka ini akan bertambah mengingat banyaknya BUMN dan anak perusahaannya. “Setidaknya kami mendapatkan data dari 2019-2022 ada 46 pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang mendapat ‘jatah’ sebagai komisaris,” tuturnya.

Kurnia mengatakan bagi-bagi ‘jatah’ ini adalah konflik kepentingan yang masih merajalela dan dibiarkan selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, praktik penyubur konflik kepentingan akan memperburuk tata kelola pemerintahan, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan Presiden Jokowi membiarkan atau bersikap permisif terhadap isu konflik kepentingan selama kepemimpinannya. “Kita tahu konflik kepentingan adalah pintu masuk tindak pidana korupsi,” kata Kurnia.

Baca: Jokowi ke Joe Biden: ASEAN Minta Kehadiran AS Bawa Perdamaian di Kawasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Belum Mau Buka-Bukaan Soal Investor Garuda, Stafsus Erick Thohir: Mau Investor Lokal Atau Internasional, Silakan

6 jam lalu

Belum Mau Buka-Bukaan Soal Investor Garuda, Stafsus Erick Thohir: Mau Investor Lokal Atau Internasional, Silakan

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan saat ini Garuda Indonesia masih melakukan negosiasi dengan calon investor.


PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

7 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

9 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

9 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Stafsus Erick Thohir: F1 Powerboat Event Tontonan Rakyat, Nonton Bisa Bareng Kerbau dan Sapi

11 jam lalu

Stafsus Erick Thohir: F1 Powerboat Event Tontonan Rakyat, Nonton Bisa Bareng Kerbau dan Sapi

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontotan rakyat.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

12 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Mengenal IPO yang Ditolak oleh Serikat Pekerja Pertamina Karena Privatisasi PT PGE

13 jam lalu

Mengenal IPO yang Ditolak oleh Serikat Pekerja Pertamina Karena Privatisasi PT PGE

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak privatisasi PT PGE melalui IPO. Apa sebenarnya IPO? Bagaimana prosesnya?


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

14 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

14 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

14 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.