Jakarta - Sejumlah pihak menyampaikan urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dalam mengelola dan mengembangkan potensi daerah, hingga mewujudkan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah berciri kepulauan dan pesisir. Anggota Dewan Perwakilan Derah (DPD) RI, Amirul Tamim menganalogikan daerah kepulauan bak penjaga rumah.
Amirul Tamim pernah menjadi anggota DPR masa kerja 2014-2019 dan masuk dalam Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan. Dia mengatakan, sebagian besar besar daerah kepulauan dan pesisir berada di area perbatasan. Itu sebabnya, banyak yang memposisikan daerah ini sebagai "penjaga" NKRI. "Tetapi sebagai penjaga, kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata Amirul Tamim dalam Working Group Discusssion (WGD) I RUU Daerah Kepulauan di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
Amirul Tamim yang menjabat Wali Kota Baubau periode 2003-2013 ini menjelaskan, sebagai "penjaga", pemerintah daerah berciri kepulauan tidak bisa memperbaiki pagar, tidak bisa mengganti tanaman yang lebih cocok dengan kondisi tanah di situ. "Semua harus menunggu arahan majikan (pemerintah pusat) yang berada nun jauh di sana," ujarnya. "Itu yang terjadi sehingga RUU Daerah Kepulauan ini menjadi penting untuk disahkan."
Dia mencontohkan, kawasan bibir pantai yang semula menjadi "bank" ikan, kini tidak terawat. Pemerintah daerah dan masyarakatnya, menurut Amirul Tamim, hanya bisa menonton ketika orang lain mengambil kekayaan laut di depan mata mereka. "Kami hanya menyaksikan kapal-kapal pengangkut ikan dan para penangkap ikan yang mengambil hasil laut, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya. Padahal jika dihitung, kata dia, pendapatan negara yang diperoleh tidak sebanding dengan kerusakan dan nilai hasil laut yang diambil.
"Saya melihat negara tidak hadir di daerah kepualuan," katanya. Mengenai sebagian besar ketentuan yang termaktub dalam RUU Daerah Kepulauan sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan lain, Amirul Tamim menilai, substansinya belum mampu memecahkan persoalan utama, yakni ketimpangan yang terjadi di antara daerah berciri kepulauan dengan daerah berbasis daratan.
Working Group Discussion (WGD) Forum Daerah Kepulauan menghadirkan panelis Dr Harsanto Nursandi ahli hukum Administrasi Negara UI, Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Menkopolhukam Syamsudin, Wakil Ketua DPD-RI Letnan Jenderal TNI Mar (Purn.) Nono Sampono, dan Ketua Badan Kerja Sama Forum Daerah Kepulauan Ali Mazi, SH, yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan moderator Direktur TV Tempo Burhan Sholihin, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis, 3 November 2022. Dok. TEMPO | Andi Aryadi
Senada dengan Amirul Tamim, Wakil Bupati Konawe Kepulauan Andi Muhammad Lutfi mengusulkan pemerintah pusat mengembalikan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dialihkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain persoalan di laut yang dicontohkan tadi, menurut dia, ada pula problem di kawasan hutan, di mana sumber dayanya diambil oleh orang luar dan meninggalkan kerusakan lingkungan. "Kami hanya bisa menonton hancurnya hutan dan menerima bencananya," katanya.
"Di Konawe ada potensi pertambangan, minyak, dan perikanan yang cukup besar. Tetapi kami cuma bisa melihat," kata Gusli. "Dermaga kami hanya menjadi tambatan perahu orang-orang asing masuk. Mereka bilang tidak mencuri ikan, melainkan mengambil ikan mereka yang migrasi ke wilayah kita."
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan, RUU Daerah Kepulauan sejatinya hanya memperjuangkan perlakuan yang sama dari pemerintah pusat kepada daerah berciri kepulauan dengan daerah berbasis daratan. "Jangan sampai terumbu karang dan lingkungan kita rusak karena bom ikan dan pukat harimau, sementara pemerintah pusat juga tidak tahu apa yang terjadi di daerah," katanya.
Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menolak jika masyarakat di daerah kepulauan dibilang miskin dan terbelakang. "Kami tidak miskin karena kami punya kekayaan di laut dan darat. Tetapi dengan kebijakan yang membatasi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kembalikan itu untuk kami kelola," ujarnya. (*)
