Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembahasan RKUHP Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini, DPR: Minim Partisipasi Publik

image-gnews
Benny K Harman
Benny K Harman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR menjadwalkan agenda pendapat fraksi dan persetujuan soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 22 November mendatang. Adapun besok, Rabu, 9 November 2022, rencananya bakal ada penyampaian hasil sosialisasi RKUHP oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR.

“Tanggal 9 besok benar penyerahan draft RKUHP hasil reformulasi pasca dialog publik RKUHP dan matriks perubahannya,” kata juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries, kepada Tempo, Selasa, 8 November 2022.

Selanjutnya, kata Albert, pemerintah bersama DPR bakal menyelesaikan pembahasan draft RKUHP. “Untuk jadwal berikutnya adalah penyelesaian pembahasan tapi tanggal-tanggalnya akan dipastikan kembali,” kata dia.

Sumber Tempo menyebut Komisi Hukum DPR bakal menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah aliansi pada 14 November. Sementara pembahasan draft RKUHP rencananya digelar pada 21 November. Saat dikonfirmasi kepada anggota DPR Komisi Hukum, yakni Didik Mukrianto dan Taufik Basari, keduanya membenarkan jadwal tersebut.

Anggota DPR Komisi Hukum lainnya, Benny Kabur Harman, menilai sosialisasi pemerintah soal RKUHP masih terkesan tertutup. Dia juga menilai pemeintah kurang memberi ruang partisipasi publik.

Menurut Benny, pembahasan RKUHP juga minim deliberasi. Adapun unsur penting dalam pembahasan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan disebut Benny belum dilibatkan.

“Sosialisasi terkesan tertutup, tidak difasilitasi ruang partisipasi publik, minim deliberasi, tidak melibatkan unsur penting dalam pembahasan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,” kata Benny, Selasa, 8 November 2022.

Anggota DPR Komisi Hukum, Didik Mukrianto, mengatakan RKUHP masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2022. Dia menyebut pembahasan di tingkat I sudah selesai, sehingga tinggal menuntaskan pembahasan di tingkat II.

“RKUHP adalah Prolegnas prioritas 2022. Maka di masa sidang inilah harus diselesaikan. Untuk itu sebagai tugas konstitusionalnya, Komisi III menyusun perencanaan kerja sebagaimana dimaksud,” kata dia.

RKUHP disebut Didik merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya. DPR periode 2014-2019, kata dia, juga telah membentuk panitia kerja (Panja) RKUHP.

Koalisi masyarakat sipil sebelumnya menilai RKUHP mempunyai 14 isu krusial yang mesti direvisi. Menurut Didik, DPR dan pemerintah telah memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menggelar sosialisasi terhadap 14 isu krusial tersebut.

“Atas dasar itu berdasarkan laporan pemerintah, 14 isu krusial tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil sosialisasi tersebut, dengan berbagai masukan masyarakat, pemerintah telah menyempurnakan draft RKUHP khusus kepada 14 isu krusial tersebut,” kata dia.

Adapun menurut Taufik Basari, DPR periode sebelumnya sudah banyak mendengar pendapat dan masukan dari masyarakat.

“Menurut rekan-rekan komisi III yang terlibat pembahasan saat DPR periode lalu, pada periode 2014-2019 sudah banyak mendengar pendapat dan masukan dari masyarakat yang disampaikan ketika DPR membahas draft RKUHP bersama pemerintah,” kata Taufik.

Kendati demikian, ia berpendapat bahwa draft terakhir yang disampaikan pemerintah tetap perlu meminta aspirasi masyarakat. Tujuannya, kata dia, untuk menyisir masukan substantif yang belum terakomodir dalam draft RKUHP.

“Saya tetap berpendapat bahwa terhadap draft terakhir yang disampaikan pemerintah yang sudah terdapat perubahan-perubahan tetap perlu meminta masukan masyarakat, termasuk menyisir mana masukan substantif yang masih belum terakomodir,” kata dia.

YLBHI nilai belum ada perbaikan pasal bermasalah

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menyebut belum ada perbaikan pada pasal-pasal yang dinilai bermasalah di RKUHP.

"Kita belum mendengar draft-draft perbaikan yang sudah disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil kepada pemerintah. Jadi kami menganggap sampai saat ini masih menggunakan pasal-pasal yang lama, pasal-pasal yang masih mengandung ancaman yang berbahaya bagi demokrasi," kata Isnur.

Menurut Isnur, RKUHP masih memuat pasal karet di sana-sini. Salah satunya pasal penghinaan kepada pemerintah yang menurutnya dapat mengancam kebebasan berekspresi.

"Misalnya untuk pasal penghinaan untuk pejabat umum, penguasa, pemerintah, lembaga negara, presiden, itu pasal-pasal yang suka berbahaya karena juga akan mengancam semua orang. Yang kritis bisa kena,” kata dia.

 

IMA DINI SHAFIRA | HAMDAN ISMAIL

Baca: Dewan Pers Minta 9 Pasal RKUHP yang Berangus Kekebasan Pers Dihapus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (ketiga kiri), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (ketiga kanan), Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kanan), dan Mendagri Tito Karnavian (kiri) menghadiri rapat konsolidasi nasional kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023. Jelang 45 hari penyelenggaran Pemilu 2024 KPU menggelar konsolidasi nasional yang diikuti anggota dan ketua KPU daerah se-Indonesia dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pemilu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini

Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

5 jam lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

13 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung di komplek perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
DPR Tunggu Surpres untuk Memilih Pengganti Hasyim As'ari

Komisi II DPR menunggu surpres untuk memilih pengganti Hasyim Asy;ari sebagai ketua dan anggota KPU. Agar Pilkada 202ti tak terganggu


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

1 hari lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

1 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

Terpidana kasus penistaan agama, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas. Robianto dari Kemenkumham menyebut Panji bebas murni.


Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

1 hari lalu

Jemaah haji Indonesia menuju bus untuk kembali ke hotel di Mina, Mekah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Anggota Pansus Haji Yakin Rampungkan Kerja Sebelum Purna Tugas DPR

Pada Selasa, 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V.


Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Dok. DPR. Ist/Man
Komisi X Dorong Pembukaan Sekolah Darurat di Papua Pasca Insiden Pembakaran

Komisi X DPR RI meminta pemerintah buka sekolah darurat usai peristiwa pembakaran gedung sekolah yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM)


Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

1 hari lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR Belum Ditahan, KPK Beri Penjelasan

KPK mengungkapkan alasan Sekjen DPR Indra Iskandar belum ditahan, meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR.


Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

2 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

Awalnya anggota pansus haji sudah mendapatkan undangan rapat perdana dengan agenda pemilihan pimpinan pansus.