KPK Sambut Baik Ajakan Mahfud Md Ungkap Mafia Tambang

Juru Bicara KPK Ali Fikri/Dok Youtube KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md untuk mengungkap kasus mafia tambang.

"Menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud Md terkait rencananya menggandeng KPK dalam mengungkap perkara mafia tambang di Indonesia, kami tentu menyambutnya dengan baik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, 7 November 2022.

KPK mengaku siap dilibatkan dalam penugasan pemberantasan mafia tambang yang belakangan marak diberitakan.

Ali Fikri, berkata sektor tambang merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia. Keuntungan yang dihasilkan sektor tersebut cukup menggiurkan bagi banyak pihak. Sesuai dengan besarnya potensi yang dihasilkan oleh tambang, Fikri berkata, besar pula potensi pelanggaran hukum yang akan bermunculan dalam kegiatan bisnis tersebut.

"Pertambangan merupakan sektor yang menopang hajat hidup orang banyak di Indonesia. Tambang merupakan sumber energi dan pembangunan di negara ini. Oleh sebab itu risiko terjadi korupsi akan tinggi," kata Ali Fikri.

Baca juga: Sahroni Minta Polri Ungkap Secara Terbuka Data yang Disampaikan Ismail Bolong

Dalam pemberantasan mafia tambang di Indonesia, KPK telah menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Program tersebut merupakan usaha KPK beserta kementrian dan stakeholder lain guna menyelamatkan sumber daya alam negara dari sektor kehutanan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan. Program tersebut telah dilaksanakan sejak 2015 silam.

Saat ini, KPK bersama beberapa kementerian negara serta pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Perbaikan Tata Kelola Tambang. Ali berkata satgas tersebut memiliki tugas sebagai supervisor untuk evaluasi dan koordinator tata kelola tambang di Indonesia yang lebih baik.

"Pembentukan satgas ini dinisasi oleh banyaknya praktik korupsi dunia tambang. Mulai dari tumpang tindih hak guna, penerbitan izin yang tidak jelas, dan lain sebagainya," katanya dalam keterangan tertulis.

Menanggapi isu mafia tambang yang belakangan terjadi, KPK akan melakukan sejumlah evaluasi. Ali berkata hal tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan para pihak terkait agar penyelesaian masalah mafia tambang bisa tuntas hingga ke akar.

"Agar risiko korupsi bisa dicegah dan secara simultan memberikan kontribusi pada penerimaan negara secara optimal," ujarnya.

Sebelumnya, video Aiptu (Purn.) Ismail Bolong sempat beredar di media sosial yang mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur dengan keuntungan sekitar Rp5 miliar-Rp10 miliar setiap bulan.

Ismail mengklaim telah memberikan sejumlah uang ke pejabat tinggi Polri agar bisnis tambang ilegalnya aman.

Belakangan Ismail Bolong mengeluarkan video bantahan atas keterangan sebelumnya. Dia pun meminta maaf kepada pejabat tinggi Polri yang sempat disinggung namanya dalam video Ismail sebelumnya.

Baca juga:  Buntut Pernyataan Ismail Bolong, Mahfud MD Gandeng KPK Cari Mafia Tambang






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

3 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

4 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

4 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

5 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

5 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

6 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

12 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

16 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

23 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

23 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.