Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Sebut Pembentukan UU di Rezim Jokowi Didominasi Kepentingan Oligarki

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengatakan pembentukan Undang-Undang pada tiga tahun rezim Joko Widodo alias Jokowi didominasi oleh kepentingan oligarki. Adapun dominasi ini disebut Bivitri terjadi pada hampir semua UU yang telah diterbitkan.

“Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki,” kata Bivitri Susanti dalam forum BEM SI bertajuk Kemajuan Terbalik Indonesia pada Kamis, 3 November 2022.

Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menyoroti perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dalam tiga tahun terakhir. Selain karena Covid-19, kata dia, buruknya ekonomi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

“Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan, sehingga PHK tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK,” kata Nailul.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai meruaknya korupsi, penurunan kualitas demokrasi, hingga produksi regulasi yang dikendalikan oligarki bisa memicu meluasnya gerakan protes masyarakat. Menurut Ubedilah, jika gejolak protes ini dianggap mengancam kekuasaan, maka perilaku otoritarian makin tak terhindari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi Covid-19 lalu masih terasa, saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat terhadap UU Ciptakerja,” kata dia.

Baca:  Bicara Ancaman Krisis Ekonomi, Jokowi: Indonesia Beruntung Bisa Kendalikan Fiskal

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


H-5 Pengosongan Pulau Rempang, Jokowi sampai Ustad Abdul Somad Bicara Begini

29 menit lalu

Ustad Abdul Somad. Instagram/@ustadzabdulsomad_official
H-5 Pengosongan Pulau Rempang, Jokowi sampai Ustad Abdul Somad Bicara Begini

Lima hari menjelang pengosongan Pulau Rempang, begini respons beberapa tokoh dari Jokowi sampai Ustad Abdul Somad.


Terpopuler: 12 Pengusaha Investasi Rp 20 T di IKN, Modus Pengadaan Fiktif Eks Direktur Pos Indonesia

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Emas 2045 dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di IKN Nusantara, Jumat, 22 September 2023. Sapri Maulana
Terpopuler: 12 Pengusaha Investasi Rp 20 T di IKN, Modus Pengadaan Fiktif Eks Direktur Pos Indonesia

Berita-berita terpopuler ekonomi kemarin dimulai dari Jokowi mengungkapkan sejumlah nama pengusaha dalam negeri yang berinvestasi di IKN.


Isu 2 Poros Koalisi dalam Pilpres 2024, Pengamat: Kemungkinan Besar Ganjar lawan Prabowo

9 jam lalu

Tiga bakal calon presiden yang akan bersaing dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masing-masing menlaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN tahun 2022. Berikut laporan harta kekayaan mereka. TEMPO
Isu 2 Poros Koalisi dalam Pilpres 2024, Pengamat: Kemungkinan Besar Ganjar lawan Prabowo

Pengamat menilai Ganjar dan Prabowo akan bertarung pada Pilpres 2024 jika hanya diikuti dua poros koalisi.


FIFA Gelontorkan Rp 85,6 M untuk Bangun Training Center Timnas Indonesia di IKN, Erick Thohir: Terbesar di Asia Tenggara

10 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyampaikan sambutan groundbreaking national training center (TC) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat, 22 September 2023. Tim Media PSSI
FIFA Gelontorkan Rp 85,6 M untuk Bangun Training Center Timnas Indonesia di IKN, Erick Thohir: Terbesar di Asia Tenggara

Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir yakin proses pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN segera terealisasi,


Soal Konflik Pulau Rempang, YLBHI Sebut Komisi III DPR RI tak Sensitif

12 jam lalu

Polisi lengkap dengan peralatan anti huru hara menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau,  Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Soal Konflik Pulau Rempang, YLBHI Sebut Komisi III DPR RI tak Sensitif

YLBHI menilai Komisi III DPR RI tak menjalankan tugas pengawasannya dalam kasus Pulau Rempang.


Seperti Apa Istana Garuda yang Dibangun Jokowi di IKN?

13 jam lalu

Sebelumnya, desain Istana Kepresidenan dengan bentuk burung garuda itu mendatangkan pro kontra. I Nyoman Nuarta merupakan seorang arsitek dan pematung terkenal asal Pulau Dewata. Instagram/nyoman_nuarta
Seperti Apa Istana Garuda yang Dibangun Jokowi di IKN?

Desain Istana Garuda di IKN memiliki luas bangunan 3,5 hektare dengan ikon burung garuda sepanjang 177 meter


Kaesang Pangarep Minta Didoakan Jadi Ketum PSI

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha (ketiga kiri) didampingi Wakil Dewan Pembina Grace Natalie (kanan) memberikan friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada Kaesang Pangarep (ketiga kanan) didampingi istri Erina Gudono (kedua kanan) di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kaesang Pangarep Minta Didoakan Jadi Ketum PSI

Kaesang Pangarep tak membantah atau pun tak mengiyakan soal peluang dia menjadi Ketua Umum PSI


3 Poin Pernyataan Kaesang Pangarep Usai Resmi Jadi Kader PSI

14 jam lalu

Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (kedua kanan) didampingi istri Erina Gudono (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menerima friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
3 Poin Pernyataan Kaesang Pangarep Usai Resmi Jadi Kader PSI

Salah satunya, Kaesang Pangarep mengaku telah mendapatkan izin dan restu dari istrinya, Erina Gudono, untuk bergabung dengan PSI.


Kaesang Pangarep Bergabung ke PSI, Pengamat: Seperti Pakai Baju Kekecilan

14 jam lalu

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep berdiri di depan pintu usai menerima friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI secara simbolis di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kaesang Pangarep Bergabung ke PSI, Pengamat: Seperti Pakai Baju Kekecilan

Kaesang Pangarep disebut bisa langsung menjadi Ketua Umum PSI dengan modal popularitas yang dia miliki.


Kaesang Mengaku Sudah Minta Restu ke Jokowi dan Gibran untuk menjadi kader PSI

14 jam lalu

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep (kedua kiri) didampingi istri Erina Gudono (kedua kanan) berfoto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha (kiri) dan Wakil Dewan Pembina Grace Natalie (kanan) usai menerima friendship card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI secara simbolis di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 23 September 2023. Kaesang Pangarep resmi bergabung menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menerima KTA yang diserahkan secara langsung oleh sejumlah petinggi PSI. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Kaesang Mengaku Sudah Minta Restu ke Jokowi dan Gibran untuk menjadi kader PSI

Kaesang mengaku telah meminta restu ke Jokowi, tapi karena kesibukan presiden ia tak sempat bicara panjang lebar.