JATAM Sebut Negara Fasilitasi Konflik Tambang

Editor

Febriyan

Peserta aksi "Bersihkan Politik Indonesia dari Batu Bara" melemparkan uang di depan Gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Aksi ini digelar oleh Greenpeace, Auriga, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -  Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, berkata permasalahan konflik tambang di Indonesia merupakan masalah serius. Bahkan, ia mengatakan negara juga menjadi bagian kompleksitas dari persoalan tambang di Indonesia.

Melky menyebut persoalan konflik tambang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kontestasi politik pemilihan umum. Sebab, kata dia, dana-dana yang bersumber dari pertambangan banyak yang dikucurkan untuk dana kampanye politik. Bahkan, tak jarang politisi yang juga bermain dalam bisnis tambang.

“Data yang kami himpun juga menyebut 86 persen dana kampanye dari dua pasangan calon pilpres di 2019 berasal dari perusahaan tambang,” ujar Melky pada diskusi bertajuk Perskongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang, Kamis, 3 November 2022.

Eksekutif dan Legislatif dipenuhi orang-orang yang berkecimpung di dunia tambang

Sebagai hasil yang diperoleh dari dana kontestasi elektoral yang berasal dari bisnis pertambangan, kata Melky, pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang mengakomodair kepentingan pengusaha tambang. Hasil riset JATAM menyebut sebagian besar badan eksekutif maupun legislatif di Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia tambang.

“Misalnya saja dari kabinet pemerintahan Jokowi jilid dua sepertiganya terafiliasi bisnis tambang. Di sisi legislatif dari 575 anggota DPR RI terpilih, 43 persen berbisnis tambang,” kata dia dalam sebuah acara diskusi publik.

Menkomarinves sempat fasilitasi pertemuan JATAM dengan pemilik tambang

Selain kepada permasalahan kebijakan yang menguntungkan tambang, Melky berkata jerat hukum dan pengerahan aparat banyak yang digunakan untuk membungkam warga. Ia bercerita saat ia mengadvokasi warga di Pulau Bangka dan Sulawesi Utara. Setelah melakukan berbagai proses hukum, warga dinyatakan menang gugatan dan izin perusahaan tersebut dicabut.

Singkat cerita, Melky mengaku sempat diundang ke Kementerian Koordinator Maritiim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Saat itu, dia menyatakan Luhut mengundangnya untuk berbicara soal pemulihan lahan tambang. Pada saat pertemuan, ia mengaku bertemu sang pemilik tambang dan menawarinya sejumlah uang.

“Bayangkan orang yang tidak ada di dalam undangan bisa masuk ke dalam kementrian dan bahkan menantang kami berapa uang yang diperlukan untuk menghentikan aktivitas advokasi kepada warga,” ujarnya.

Sebelumnya, JATAM sempat merilis data konflik tambang yang meningkat pesat pada 2020. Menurut data mereka, sepanjang 2020 terjadi 45 konflik. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 11 konflik. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi menurut mereka, terdapat 116 konflik pertambangan yang berhasil dicatat.






Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

6 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Terkini: Buwas, Sri Mulyani, Luhut, Bahlil, dan Zulhas

4 hari lalu

Terkini: Buwas, Sri Mulyani, Luhut, Bahlil, dan Zulhas

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis pada Kamis siang hingga sore ini dimulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

6 hari lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Target Pembukaan Lahan Food Estate Humbang Hasundutan 1.000 Hektare, Anak Buah Luhut Gencar Gaet Investor

7 hari lalu

Target Pembukaan Lahan Food Estate Humbang Hasundutan 1.000 Hektare, Anak Buah Luhut Gencar Gaet Investor

Pemerintah menargetkan pembukaan lahan hingga 1.000 hektare untuk megaproyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di lahan yang berbatasan dengan hutan lindung itu, sebanyak 215 hektare telah dibuka oleh Kementan.


Program KEN 2023 Buatan Kemenparekraf yang Dipimpin Sandiaga Uno Dipuji-puji 3 Menteri

9 hari lalu

Program KEN 2023 Buatan Kemenparekraf yang Dipimpin Sandiaga Uno Dipuji-puji 3 Menteri

Program KEN 2023 buatan Kemenparekraf yang dipimpin Sandiga Uno dipuji-puji tiga menteri. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut salah satunya.


Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

10 hari lalu

Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

Pemerintah telah menyetujui usulan perpanjangan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini catatan KCJB.


Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

10 hari lalu

Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

Pemerintah telah merencanakan penerapan insentif kendaraan listrik di pasar otomotif Indonesia. Nantinya aturan itu bakal dikeluarkan pada Februari.


Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

10 hari lalu

Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

Indonesia dan Kongo akan meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama terkait pelestarian hutan tropis.


Menteri Luhut: Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Kenya Potensi Pusat Distribusi Produk Indonesia ke Afrika Timur

10 hari lalu

Menteri Luhut: Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Kenya Potensi Pusat Distribusi Produk Indonesia ke Afrika Timur

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden Kenya William Samoei Ruto untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia-Kenya.


Luhut Sebut Aturan Soal Insentif Kendaraan Listrik Terbit Februari

11 hari lalu

Luhut Sebut Aturan Soal Insentif Kendaraan Listrik Terbit Februari

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan insentif kendaraan listrik keluar Februari.