Kasus Pembekuan LPM Lintas IAIN Ambon, Tunggu Kesimpulan Gugatan PTUN pada 14 November 2022

ANGGOTA Lembaga Penerbitan Pers Lintas di Institut Agama Islam Negeri Ambon membentangkan pamflet pencabutan SK pembredelan Lintas saat mendaftarkan gugatan SK tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Ambon, Maluku, pada Kamis, 7 Juli 2022. LINTAS/Ihsan Reliubun.

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang kesimpulan kasus gugatan SK Rektor No 92 tentang pembekuan Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Lintas di Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon akan digelar pada 14 November 2022.

Penatapan  tersebut berlangsung dalam sidang penambahan alat bukti dari pihak penggugat pada senin, 31 Oktober 2022 dengan Nomor perkara 23/G/2022/PTUN.ABN yang dipimpin I Gede Eka Putra Suartana.

Sebelumnya  pada senin, 24 Oktober 2022  Agenda sidang  keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak tergugat. Pihak tergugat mendatangkan tiga  saksi fakta dan satu ahli Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Muslim Indonesia yaitu Fahri Bachmid. 

Tiga saksi fakta yang dihadirkan tergugat merupakan wakil rektor III, M Faqih Seknun, Mochtar Touwe dan Ilham Ohoirenan. Dua nama tersebut masing-masing tercatat sebagai pembina dan anggota LPM baru yang dibentuk Rektor IAIN Ambon paska LPM Lintas dibekukan. 

Ketiga saksi tersebut mengaku dalam fakta persidangan tidak pernah membaca malajah lintas edisi II. Padahal terbitnya Surat Keputusan (SK) Rektor No 92 tentang pembekuan LPM Lintas disebabkan oleh Majalah edisi II. 

"Hal ini menjadi tanda tanya apa urgensi diterbitkan SK Rektor No 92 tentang pembekuan LPM Lintas tersebut," kata Kuasa Hukum LPM Lintas,  Ahmad Fathanah. 

Wakil rektor III, M Faqih Seknun mengaku ada dosen yang dirugikan karena terbitnya majalah Lintas, ketika hal tersebut di konfirmasi siapa dosen tersebut, saksi tidak mau menjawab. Dalam kesaksiannya, M Fqkih Seknun mengaku telah menjadi dosen hampir 25 tahun di IAIN Ambon hingga kini belum memiliki dewan penyantun sebagaimana telah diatur dalam Statuta IAIN Ambon. Dia juga tidak bisa menjelaskan dalam SK tersebut dapat menjadi acuan berakhirnya masa kepengurusan. 

Baca: IAIN Ambon Polisikan Mahasiswa LPM Lintas Setelah Ungkap Kekerasan Seksual

Hal itu bertentangan dengan pendapat ahli Hukum Administrasi Negara bahwa dalam suatu Surat Keputusan  mesti memenuhi unsur Final, Kongkrit dan Individual, dimana Ahli menjelaskan dalam suatu SK mesti jelas dan tegas kapan berakhir masa kepengurusan, misalnya ada tanggal, bulan dan tahun yang ditentukan. Jika tidak ada, maka itu tidak bersifat final, kongkrit dan individual.   

“Ketika Kuasa Hukum Penggugat mengkonfirmasi ke saksi pertama dia tidak bisa menjelaskan ada tanggal atau bulan masa kepengurusan berakhir di bagian konsideran SK yang dianggap telah berkahir. Hal itu pun ditegaskan oleh ahli yang dihadirkan oeh tergugat  bahwa dalam suatu SK itu harus jelas tanggal waktu untuk masa kepengurusan,” ujar Ahmad Fathanah. 

Sedangkan saksi ke dua, Mochtar Touwe, Dosen Jurnalistik IAIN Ambon, sekaligus merupakan Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) dalam keterangannya tidak spesifik mengetahui persitiwa pembekuan.

LPM Lintas Dibekukan Rektorat IAIN Ambon

Sebelumnya, setelah menerbitkan majalah dengan judul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan”  LPM Lintas dibekukan oleh pihak kampus karena dianggap telah melanggar visi misi IAIN Ambon. Selain itu kampus juga beralasan kepengurusan yang dipimpin oleh Sofyan Hatapayo telah berakhir dan harus digantikan dengan anggota baru. 

Pihak tergugat mengaku telah mengaktifkan kembali LPM melalui SK 108 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri Ambon Periode Tahun 2022/2023. 

"Saya tidak tahu karena pada saat itu nama saya telah ada dalam SK," kata Ilham Ohoirenan saat ditanya kuasa hukum penggugat di persidangan. 

Ketika kuasa hukum penggugat mengkonfirmasi terkait apakah itu karya jurnalistik? Saksi mengaku tidak tahu apa itu karya jurnalistik. Bahkan, dirinya telah melakukan kerja-kerja jurnalistik namun tidak pernah membaca berita yang dia tulis sendiri.  

Dia menambahkan, namanya masuk menjadi anggota LPM tidak melalui musyawarah besar. Hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD ART) LPM Lintas yang mana setiap pergantian kepengurusan harus melalui musyawarah besar. 

“Dari rentang waktu April hingga saat ini belum ada berita yang bisa dijadikan bukti di persidangan bahwa LPM baru itu telah melakukan kerja-kerja jurnalistik,” kata Pemimpin Redaksi LPM Lintas, Yolanda Agne.

IDRIS BOUFAKAR

Baca juga: Koalisi Minta Kriminalisasi LPM Lintas IAIN Ambon Dihentikan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Kawasan Tanpa Rokok dan Upaya Wujudkan Kabupaten Kota Sehat

4 hari lalu

Kawasan Tanpa Rokok dan Upaya Wujudkan Kabupaten Kota Sehat

Rencana larangan menjual rokok batangan diharapkan bisa menjadi angin segar bagi kota-kota di Indonesia yang berupaya memperluas Kawasan Tanpa Rokok.


Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

6 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


Ketua Dewan Pers Bilang Kemerdekaan Pers Perlu Dukungan Semua Pihak

20 hari lalu

Ketua Dewan Pers Bilang Kemerdekaan Pers Perlu Dukungan Semua Pihak

Menurut Dewan Pers, kemerdekaan pers membutuhkan iklim keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, masyarakat berani, penegak hukum yang responsif.


Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

21 hari lalu

Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

21 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.


Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

30 hari lalu

Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

Sawit Watch mengajukan banding terhadap putusan PTUN dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.


Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

31 hari lalu

Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa menyodorkan sejumlah dokumen dalam persidangan di PTUN


Cicipi Kopi Rarobang, Kopi Rempah Asal Maluku

34 hari lalu

Cicipi Kopi Rarobang, Kopi Rempah Asal Maluku

Kopi Rarobang asal Maluku merupakan campuran kopi arabika dengan rempah-rempah lain. Bagaimana rasanya, cicipi dulu.


Hujan Petir dan Angin Kencang Diprediksi Landa Jakarta Sore Ini

35 hari lalu

Hujan Petir dan Angin Kencang Diprediksi Landa Jakarta Sore Ini

Hujan petir dan angin kencang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.


Cuma Sehari Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri, Apa Saja Perkara yang Bisa Diajukan ke PTUN?

37 hari lalu

Cuma Sehari Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri, Apa Saja Perkara yang Bisa Diajukan ke PTUN?

Ferdy Sambo menggugat Jokowi dan Kapolri ke PTUN soal pemecatannya. Sehari kemudian dicabut. Perkara apa saja yang bisa diajukan ke PTUN?