TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyebut persoalan Dewan Kolonel hanya dinamika yang melanda internal partainya. Dia menegaskan jika urusan tersebut sudah selesai dan PDIP saat ini tetap solid.
“Sudah selesai, PDIP solid. Nggak ada apa-apa itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan Ketua Umum tentang kesamaan paham,” kata Puan di Sport Centre DPR, Selasa, 1 November 2022.
Kendati demikian, Puan Maharani mengatakan jika semua orang boleh mendukung kader internal yang dianggap mumpuni dan mempunyai kapasitas untuk ikut kontestasi Pilpres. Namun, dia menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
“Semua orang boleh mendukung kepada internal yang dianggap mumpuni, punya kapabilitas dan kapasitas untuk ikut Pilpres 2024. Namun, semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut keputusan Ketum,” kata dia.
Puan berterima kasih kepada Dewan Kolonel atas dukungan yang diberikan. Sebagai anggota DPR Fraksi PDIP, kata dia, salah satu tugasnya memang mensosialisasikan program yang ada di daerah masing-masing.
“Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal. yang wajib dilakukan dan atas arahan Ketua Umum,” kata dia.
Dewan Kolonel akan diberi sanksi oleh BK PDIP
Dewan Kolonel adalah wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani. Badan Kehormatan PDIP berencana memberi sanksi kepada anggota Dewan Kolonel yang dinilai melanggar instruksi Megawati soal pencapresan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga partai. Dia menyebut Ketua Umum PDIP menegaskan bahwa disiplin partai mesti ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk kepada Dewan Kolonel.
“Saya tidak ingat persis tanggalnya, tapi acara yang dilakukan kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tangerang Selatan saat itu, Bu Ketum menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu. Partai tidak mengenal dalam AD/ART adanya Dewan Kolonel,” kata Hasto di Jakarta Pusat, Minggu, 23 Oktober 2022.
Hasto mengatakan para kader mesti tegak lurus soal pencapresan. Menurut dia, keputusan soal pencapresan merupakan kewenangan Megawati.
Kendati demikian, Hasto menyebut tidak semua anggota Dewan Kolonel bakal diberi sanksi disiplin. Dia mengatakan penegakan disiplin berlaku utamanya bagi anggota yang sering menyampaikan pernyataan ke media.
“Tidak semua, terutama yang menyampaikan pernyataan ke media yang kemudian itu menimbulkan berbagai isu yang tidak perlu. Padahal fokus dari partai adalah turun ke bawah membantu rakyat, itu yang disampaikan Bu Mega,” ujarnya.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyebut sanksi untuk Dewan Kolonel memang sudah disampaikan di internal DPP. PDIP baru belakangan menyampaikan tindakan untuk Dewan Kolonel, karena memang keberadaan kelompok ini sudah kadung diketahui publik. "Tapi di DPP, di internal, (sanksi) disampaikan," kata dia.
Menurut Komarudin, tindakan Dewan Kolonel termasuk pelanggaran berat karena membuat organisasi di luar AD/ART partai. Nama-nama mereka yang terlibat di Dewan Kolonel pun, kata dia, muncul di media salah satunya di Majalah Tempo.
Komarudin pun mengklaim sudah menghubungi mereka yang disebut terlibat di dalam Dewan Kolonel. Dia mengatakan ada sebagian anggota yang tidak mengerti dengan keberadaan kelompok itu. Meski demikian, Komarudin menyebut pemanggilan untuk mereka yang diduga terlibat Dewan Kolonel masih berlangsung.
"Ini kami lagi persiapan untuk panggilan gelombang berikutnya, untuk klarifikasi, kami tertibkan semua," ujarnya.
Hingga saat ini, PDIP memang belum memutuskan siapa calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo disebut sebagai dua tokoh yang akan diusung partai berlambang banteng tersebut. Jika pendukung Puan membentuk Dewan Kolonel, maka relawan pendukung Ganjar membentuk Dewan Kopral.
