Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lembaga Dakwah PBNU Sarankan Pemerintah Larang Wahabi, Apa itu Paham Wahabi?

image-gnews
Suasana pembukaan Rakornas Lembaga Dakwah NU di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 28 Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Suasana pembukaan Rakornas Lembaga Dakwah NU di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 28 Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Paham Wahabi kembali dibicarakan oleh publik usai Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias LD PBNU memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar melarang penyebaran paham Wahabi di Indonesia. 

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional ke-IX PBNU pada 25 - 27 Oktober 2022 lalu. 

Dalam hal ini, Ahmad Fahrurrozi selaku Ketua PBNU Bidang Keagamaan menjelaskan bahwa paham Wahabi yang dimaksud adalah Wahabi takfiri, yaitu paham yang gemar mengafirkan kelompok lain ataupun kelompok seagama. 

Wahabi Takfiri 

“Wahabi takfiri itu menjadi awal gerakan radikal ISIS yang merusak hubungan sesama muslim. Mereka menganut paham kawan (dan) lawan terhadap kelompok lain, dan tidak mau menerima perbedaan pandangan atau kebenaran pihak di luar kelompoknya,” kata Fahrur kepada Tempo pada Sabtu, 29 Oktober 2022. 

Fahrur turut menegaskan bahwa sejak dulu PBNU memang menolak paham Wahabi takfiri karena dinilai dapat memecah belah umat Islam. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan paham Wahabi? 

Mengenal Paham Wahabi

Mengutip situs resmi NU, Wahabi merupakan sebutan bagi pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tokoh yang diklaim oleh pengikutnya sebagai pemurni ajaran tauhid. Abdul Wahab diperkirakan wafat pada 1793 masehi. 

Berdasarkan catatan sejarah, Muhammad bin Abdul Wahab tinggal di Kampung Uyainah, Najd atau sekitar 70 kilometer ke arah barat laut dari Kota Riyadh Saudi Arabia. 

Situs NU menyebut bahwa Muhammad bin Abdul Wahab merupakan pengikut mazhab Imam Ahmad, tetapi dalam berakidah ia mengikuti Ibnu Taimiyah. 

Apabila merujuk catatan sejarah Britannica, ide-ide dasar dalam khotbah paham Wahabi biasanya berkutat soal radikalisme reformasi agama yang berkembang di sejumlah dunia Arab, seperti Mesir dan Iran. 

Baca juga : PBNU Rekomendasikan Pemerintah Larang Paham Wahabi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh karena itu, situs NU menyebut bahwa pemikiran paham Wahabi kerap kali bersifat keras dan kaku karena hanya didasarkan pada bunyi-bunyi harfiah atau secara kebahasaan pada teks Al-Quran dan Hadis.

Tak Hanya NU 

Dalam beberapa kasus, paham Wahabi juga dikenal kerap mengafirkan sejumlah tradisi, seperti kegiatan tahlil di kampung-kampung, perayaan maulid Nabi Muhammad, hingga pembacaan manakib, yaitu penceritaan kisah perjuangan para nabi atau wali. 

Sebenarnya, penolakan terhadap ajaran Wahabi tidak hanya diutarakan oleh organisasi keagamaan, seperti NU, tetapi juga sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD. 

Merujuk rekaman kegiatan Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah 2020 dengan tema Menjaga Kedaulatan NKRI pada kanal YouTube Muhammadiyah Channel, Mahfud MD sempat menyebut bahwa Wahabi tidak cocok di Indonesia. 

“Dibangun dengan wahabi salafi, enggak cocok di kita (di Indonesia),” kata Mahfud pada acara yang berlangsung Kamis, 21 April 2022 tersebut. 

Meskipun begitu, Mahfud MD tidak memberikan perincian pernyataan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa paham Wahabi boleh-boleh saja asal berkembang di tempat kelahirannya saja. “Boleh di sana. Karena hukum itu sesuai kebutuhan waktu, lokal, dan tempatnya,” kata Mahfud menambahkan. 

ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Baca juga : Wahabi Dilarang PBNU, di Negara Mana Saja Paham Ini Menyebar?

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud MD Sebut Negara Hukum Lemah Karena Oligarki dan Kleptokrasi, Apa Maksudnya?

Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut negara hukum lemah karena oligarki dan kleptokrasi. Apakah itu?


Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

1 hari lalu

Bendera Nahdlatul Ulama (NU). Nu.or.id
Soal Wacana MLB, PBNU: Tidak Ada Pengurus Cabang dan Wilayah yang Ikut Serta

PBNU menyatakan MLB NU merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan.


Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid berbincang saat menghadiri deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Perwakilan relawan Progesif dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.


Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

1 hari lalu

Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

Arsjad Rasjid didongkel dari jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Benarkah lantaran keberpihakannya kepada Ganjar-Mahfud Md dalam Pilpres 2024?


Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

5 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Pertimbangan Jokowi Tunjuk Gus Ipul jadi Mensos: Menyangkut Masyarakat Bawah

Presiden Jokowi mengungkap alasannya mengangkat Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Mensos menggantikan Tri Rismaharini.


Sederet Pernyataan Gus Ipul setelah Dilantik Jadi Mensos oleh Jokowi

5 hari lalu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai serah terima jabatan di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Sederet Pernyataan Gus Ipul setelah Dilantik Jadi Mensos oleh Jokowi

Gus Ipul mengatakan tidak ada jaminan posisinya sebagai Mensos akan berlanjut pada pemerintahan Prabowo.


Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

5 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos, Begini Reaksi PKB

Syaiful Huda mengatakan pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos tidak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB.


Resmi Jadi Mensos, Gus Ipul Bicara soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU

6 hari lalu

Serah terima jabatan Mensos kepada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kemensos RI, Salemba Raya, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Resmi Jadi Mensos, Gus Ipul Bicara soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU

Gus Ipul belum memastikan apakah akan mundur atau tetap melanjutkan tanggung jawab sebagai Sekjen PBNU setelah dilantik sebagai Mensos.


Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

6 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat jumpa pers di Kantor PBNU pada Selasa, 6 Agustus 2024. Gus Ipul siap menghadapi proses hukum jika dirinya dan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf turut dilaporkan. TEMPO/ILHAM BALINDRA
Jokowi Lantik Saifullah Yusuf Jadi Mensos, Berikut Pernyataan Gus Ipul Soal PKB

Jokowi lantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Mensos gantikan Tri Rismaharini. Sebelumnya kerap lontarkan kritik ke Cak Imin dan PK


Mengintip Terowongan Silaturahmi yang Dikunjungi Paus Fransiskus, Seluk-beluk, Fasilitas dan Akses Umum

9 hari lalu

Suasana Terowongan Silaturahim yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Senin, 25 Oktober 2021. Terowongan yang dibangun dengan panjang tunnel 28,3 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,1 meter dengan total luas terowongan area tunnel 136 m2 dengan total luas shelter dan tunnel 226 m2 menelan dana sebesar Rp 37,3 miliar. TEMPO/Syara Putri
Mengintip Terowongan Silaturahmi yang Dikunjungi Paus Fransiskus, Seluk-beluk, Fasilitas dan Akses Umum

Terowongan Silaturahmi dibangun dengan panjang 33,8 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,5 meter dengan total luas terowongan 339,97 meter persegi.