Masyarakat Adat Perlu Payung Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan meminta Pemerintah memberikan payung hukum yang jelas terhadap keberadaan masyarakat adat.

    "Kami butuh Payung Hukum untuk panduan di setiap sektoral," ujarnya di Jakarta Senin (16/3)

    Diakuinya meski di beberapa UU sudah mengampu hak masyarakat adat, tapi belum ada yang sama presepsinya. Pemerintah menurut Abdon belum menjalankan pembangunan dengan memanfaatkan kekuatan adat. 

    Jumlah komunitas yang tergabung dalam Aliansi sendiri kini mencapai 1017 dengan total 8-10 juta penduduk. Aman memperkirakan total masyarakat adat di Indonesia mencapai 50-70 juta penduduk.

    Indonesia tergabung dengan 144 negara,pada 2007 sudah menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. "Kami memasukkan empat pasal dalam deklarasi tersebut,"ujar Aman. Keempatnya adalah pengakuan atas tanah dan sumber daya alam didalamnya; identitas budaya,agama dan kekayaan intelektual; hak untuk mengatur diri sendiri dan hak untuk mengurus dirinya sendiri.

    DIANING SARI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.