Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU Daerah Kepulauan, Desain Hukum untuk Menghadirkan Negara di Daerah Kepulauan dan Pesisir

image-gnews
RUU Daerah Kepulauan, Desain Hukum untuk Menghadirkan Negara di Daerah Kepulauan dan Pesisir
 | Image by nikitabuida on Freepik
RUU Daerah Kepulauan, Desain Hukum untuk Menghadirkan Negara di Daerah Kepulauan dan Pesisir | Image by nikitabuida on Freepik
Iklan

Jakarta - Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan telah melewati proses yang cukup panjang. Selama 17 tahun dan dua kali berganti nama, RUU Daerah Kepulauan belum juga diketok. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono mengatakan, proses tersebut membuat RUU Daerah Kepulauan memiliki muatan yang luar biasa, telah diuji oleh para pakar, dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. "Semestinya tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan RUU Daerah Kepulauan," kata Nono Sampono dalam Focus Group Discussion RUU Daerah Kepulauan di Jakarta pada Senin, 3 Oktober 2022.

Lantaran politik anggaran masih berbasis jumlah penduduk dan luas wilayah yang notabene adalah daratan, menurut Nono Sampono, maka yang beruntung adalah pulau-pulau besar dengan jumlah penduduk yang padat. Contoh, APBD Provinsi Maluku pada 2022 sebesar Rp 2,8 triliun. Bandingkan dengan APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp 7,76 triliun atau APBD Kabupaten Malang Rp 4 triliun. "Padahal Maluku ini provinsi," kata Nono. Problemnya adalah pemerintah pusat tidak menghitung perairan di provinsi kepulauan sebagai bagian dari luas wilayah mereka.

Terdapat delapan provinsi kepulauan yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan. Mereka adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Banga Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Di Provinsi Kepulauan Riau misalkan, luas wilayahnya 8.201 kilometer persegi dengan 96 persen berupa perairan dan 4 persen daratan. Provinsi Maluku Utara seluas 145 ribu kilometer persegi, sementara luas lautan mencapai 113 ribu kilometer persegi (78 persen) dan daratan hanya 31 ribu kilometer persegi (22 persen). Begitu pula yang terjadi di provinsi kepulauan lainnya, di mana wilayah perairan lebih luas ketimbang daratan.

Dengan politik anggaran dan kondisi wilayah tadi, Nono Sampono melanjutkan, sudah jelas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Yang artinya, daerah-daerah berciri kepulauan membutuhkan sentuhan berbeda dengan daerah non-kepulauan. Sebab itu, Nono Sampono melanjutkan, tidak bisa simestris dalam membangun Indonesia beserta masyarakatnya. 

"RUU Daerah Kepulauan merupakan sebuah desain hukum untuk menghadirkan negara supaya masyarakat di daerah sejahtera," kata Nono Sampono. "Yang penting negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Tinggal pemerintah pusat mau atau tidak menyelesaikan ini?"

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (ASPEKSINDO) Rokhmin Dahuri mengatakan, daerah kepulauan akan terus melarat apabila pemerintah pusat tetap menghitung alokasi anggaran berdasarkan jumlah penduduk dan luas daratan. "Tidak ada alasan menunda-nunda RUU Daerah Kepulauan ini. Perhatikan dampak negatif dari disparitas pembangunan yang jomplang," katanya. "Tanpa RUU  Daerah Kepulauan, maka alokasi APBN akan terus-menerus ke daerah daratan, yakni pulau Jawa."

Rokhmin menyampaikan apa saja manfaat dari RUU Daerah Kepulauan. Pertama, alokasi APBN yang lebih objektif dan proporsional; kedua, mendorong optimalisasi potensi di daerah kepulauan dan pesisir; ketiga, membangun sentra pertumbuhan ekonomi baru di pulau-pulau kecil dan terluar di seluruh wilayah NKRI

Rokhmin Dahuri mencontohkan, salah satu jurus melawan illegal fishing adalah memajukan perekonomian di sektor perikanan. Misalkan dengan membangun sentra penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dan mendirikan industri pengolahan di dekatnya. "Upaya ini turut mengembangkan ekonomi wilayah," ujarnya.

Selain delapan daerah yang sudah tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan, Rokhmin Dahuri mengutarakan beberapa daerah lain yang memiliki ciri yang sama dan mestinya masuk ke dalam badan kerja sama tersebut. Mereka adalah Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi berharap RUU Daerah Kepulauan segera disahkan, sehingga mampu menjawab persoalan pembangunan di daerah kepulauan, termasuk wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar, dan tertinggal. "Ini semua demi kemajuan masyarakat dan seluruh wilayah kepulauan dalam bingkai NKRI, dengan Indonesia menjadi poros maritim dunia," katanya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

4 jam lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

4 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

4 jam lalu

Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

Puluhan ribu armada disiapkan di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Semua untuk melayani 193,6 juta pemudik.


Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

5 jam lalu

Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

Hong Kong, sebuah kota yang memikat dengan perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan modern, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

5 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

6 jam lalu

BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.


Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

6 jam lalu

Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

Sejumlah pemberitaan yang beredar di media belakangan ini menyinggung tentang keterlibatan Universitas Terbuka (UT) dalam program Ferienjob yang dijalankan melalui PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) sebagai penyelenggara program tersebut.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

7 jam lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

7 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.