INFO NASIONAL - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menjabarkan upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan keseteraan gender saat berbicara dalam 'The 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum' (APPF ke-30) di Gedung baru Parlemen Thailand, 26-29 Oktober 2022.
Kedatangan Puan yang memimpin delegasi Indonesia dalam kegiatan tahunan forum parlemen negara-negara kawasan Asia-Pasifik itu, disambut oleh Wakil Ketua I DPR Thailand, Suchart Tancharoen dan Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand Merangkap UNESCAP, Rachmat Budiman.
Sebelum APPF dibuka, Puan mengikuti forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia-Pasific bertajuk “Memberdayakan Perempuan untuk Mengatasi Krisis di Masa Depan”. Ia mendapat kesempatan berbicara dalam forum ini dan menyatakan bahwa pertemuan anggota-anggota parlemen perempuan sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Dan perempuan tetap rentan ketika dunia mengalami krisis di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan perempuan agar dapat bertahan menghadapi krisis di masa depan,” ujarnya.
“Sebagai anggota parlemen, kita perlu menekankan bahwa kekuatan perempuan adalah tanggung jawab kita. Perempuan harus menjadi 'agen perubahan', di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya,” lanjut Puan. Ditegaskannya, peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik diperlukan, termasuk di pemerintahan dan parlemen.
Sebab, perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. “Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kita juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” tutur Puan.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural. Masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.
Puan lalu menyinggung soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30 persen kursi untuk perempuan di DPR RI. Ia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan, dari hanya 17,3 persen menjadi 21.39 persen selama periode 2019-2024.
Indonesia semakin banyak memiliki pemimpin perempuan di berbagai bidang. Indonesia pun terus berupaya melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan. “Perempuan telah menjadi bagian dari kepemimpinan berbagai lembaga publik di Indonesia. Dan mereka mewakili kemajuan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan kesetaraan gender dan ketahanan perempuan berkaitan erat dengan kemakmuran rakyat. “Parlemen adalah tulang punggung demokrasi, dan demokrasi adalah tulang punggung kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa kesetaraan gender dan ketahanan perempuan,” sebutnya.
Anggota parlemen di setiap negara diminta untuk bersama-sama mengemban misi dalam memperkuat ketahanan perempuan terhadap segala kemungkinan krisis di masa depan. “Parlemen harus memobilisasi aksi global dan menerapkan komitmen pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Sekarang saatnya beraksi,” kata Puan. (*)
