Wamenkumham Sebut #SemuaBisaKena Pada Pasal Penghinaan Presiden Logika Sesat

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menanggapi tagar #SemuaBisaKena pada pasal penghinaan Presiden yang sempat viral di sosial media. Menurutnya tagar tersebut merupakan logika sesat. 

"Tagar #SemuaBisaKena, pertanyaan itu saya balik, itu kan sudah ada dalam KUHP yang lama, apa semua kena? Jadi tagar semua bisa kena itu logika sesat," kata pria yang akrab disapa Eddy itu saat sosialisasi KUHP pada program Kumham Goes To Kampus di Universitas Palangka Raya, Rabu, 26 Oktober 2022.  

Eddy meminta mahasiswa tidak terprovokasi tagar tersebut. Sebab, kata dia, pihak yang merancang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) merujuk pada Mahkamah Konstitusi. "Jadi jangan terprovokasi dengan tagar-tagar yang tidak masuk akal itu. Kita tidak menghidupkan barang yang sudah mati karena setiap apa yang kita lakukan itu betul-betul merujuk pada Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Eddy pun mencontohkan demonstran di Australia pernah berunjuk rasa dengan seekor anjing yang ditempeli foto perdana menteri. Peristiwa itu terjadi saat Presiden Amerika Serikat, George W Bush menginvasi Irak bersekutu dengan Australia. Para pendemo pun menempeli wajahnya dengan foto George Bush dan anjingnya ditempeli wajah John Howard.

"Apa anda mau Presiden kita seperti itu? Apa anda mau kritikan atau apa yang anda mau tidak sejalan dengan sila keadilan dan beradab?" ucap Eddy.

Menurut Eddy penghinaan Presiden di setiap negara memang berbeda. Ia meminta masyarakat untuk tidak membanding-bandingkannya. Eddy menjelaskan pasal penghinaan presiden itu berdasarkan dua hal, yakni penistaan dan fitnah. Konstitusi Indonesia, kata dia, menjamin kebebasan berpendapat, namun tidak dengan menghina.

"Inti penghinaan itu ada dua. Satu adalah menista. Yang dilakukan di Australia itu menista. Tetapi bagi mereka itu hal yang legal. Menyatakan orang dengan kebun binatang itu menista. Dan yang kedua itu adalah fitnah," ujar Wamenkumham  Eddy. "Pasal 28 UUD 45 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lewat tulisan, mengkritik, dan sebagainya. Tapi konstitusi kita tidak menjamin kebebasan menghina."

Baca Juga: Kunjungan ke Palangka Raya, Wamenkumham Sosialisasikan Perlunya Pembaruan KUHP

 

 

 






Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

14 hari lalu

Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

Dirjen Imigrasi Silmy Karim harus segera mengikuti pendidikan teknis keimigrasian agar keputusan yang ia buat menjadi sah sesuai UU.


Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Hari Ini

26 hari lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Jokowi Panggil Prabowo ke Istana Hari Ini

Presiden Jokowi pagi ini memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta. Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan hal tersebut


Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

35 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

35 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Lima Tanda Kemunduran Demokrasi di Indonesia Versi Lembaga Kajian Masyarakat Sipil

39 hari lalu

Lima Tanda Kemunduran Demokrasi di Indonesia Versi Lembaga Kajian Masyarakat Sipil

Public Virtue Research Institute menerbitkan catatan akhir tahun yang salah satu isinya membahas munculnya tanda-tanda kemunduran demokrasi


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

44 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

45 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.


Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

47 hari lalu

Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

Rilis Aliansi BEM Se-Unpad, saat kericuhan demo tolak pengesahan RKUHP itu, satu pelajar dibopong setelah dada dan kaki tertembak peluru karet polisi.


Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

47 hari lalu

Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

Dhahana Putra meyakinkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan undang-undang lain


Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

47 hari lalu

Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

Sebelum RKUHP disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, usulan pembentukan RKUHP telah didengungkan sejak 1963 atau lebih dari setengah abad silam.